Menag Yaqut Klaim Kemenag Milik NU, Fadli Zon: Dia Ini Sering Salah!

Fitri Sartina Dewi

Senin, 25 Oktober 2021 - 11:17 WIB

Sunartono

Menag Yaqut Klaim Kemenag Milik NU, Fadli Zon: Dia Ini Sering Salah!

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Fadli Zon - Tangkapan layar Youtube Fadli Zon Official

Harianjogja.com, JAKARTA - Politikus Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik pernyataan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut Kementerian Agama sebagai hadiah negara untuk NU.

"Menag ini sering salah menempatkan diri atau salah pernyataan," kata Fadli Zon dikutip melalui akun Twitternya @fadlizon, Minggu (24/10/2021).

Fadli yang juga merupakan Anggota DPR RI ini mendesak Menag Yaqut dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengklarifikasi klaim soal Kemenag hadiah negara untuk NU.

"Klaim ini perlu diklarifikasi termasuk oleh Pak @jokowi. Benarkah kementrian agama ini hadiah khusus utk NU bukan utk umat Islam secara keseluruhan atau umat beragama lainnya?," ujar Fadli.

Sebelumnya,Menag Yaqut menuai kontroversi dengan menyebut Kemenag adalah hadiah negara untuk NU. Dia berkata NU berhak atas posisi di Kemenag karena jasa dalam penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta.

"Kemenag itu hadiah untuk NU, bukan umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU. Saya rasa wajar kalau sekarang NU memanfaatkan banyak peluang di Kemenag karena hadiahnya untuk NU," kata Yaqut, disiarkan kanal YouTube TVNU pada Rabu (20/10/2021).

PBNU membantah pendapat Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini menegaskan Kementerian Agama (Kemenag) bukan hanya milik NU.

Dia mengatakan semua pihak bisa memimpin Kemenag asal bertujuan untuk melahirkan kemaslahatan dan kesejahteraan seluruh umat, Bukan seperti yang diucapkan oleh Yaqut Cholil Qoumas tentang Kemenag adalah hadiah negara untuk NU.

"Kemenag hadiah negara untuk semua agama, bukan hanya untuk NU atau hanya untuk umat Islam," kata Helmy dalam keterangan tertulis, Minggu (24/10/2021).

Dia menuturkan NU tidak boleh semena-mena. NU memang punya peran penting dalam penghapusan tujuh kata Piagam Jakarta saat dituang ke Pancasila.

Namun, hal itu tak membuat NU menjadi istimewa di pemerintahan. Helmy juga menegaskan NU tidak berniat memanfaatkan momen sejarah untuk melakukan kesewenang-wenangan.

"Meski demikian, NU tidak memiliki motivasi untuk menguasai ataupun memiliki semacam privelege dalam pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan karena NU adalah jamiyyah diniyah ijtimaiyyah, organisasi keagamaan dan kemasyarakatan," ujarnya.

Helmy menyatakan pernyataan soal Kemenag hadiah negara untuk NU merupakan pendapat pribadi Yaqut. Ia menyayangkan pernyataan tersebut diucapkan oleh seorang menteri.

"Pada dasarnya, semua elemen sejarah bangsa ini punya peran strategis dalam pendirian NKRI, melahirkan Pancasila, UUD 1945 dalam keanekaragaman suku, ras, agama, dan golongan. Bhinneka Tunggal Ika," ucap Helmy.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia