Advertisement
Haedar Nashir Tegaskan Indonesia Milik Semua, Kritik Siapa?

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menyebut Indonesia adalah milik semua. Namun, dia menilai masih saja ada yang belum beranjak akil-balig dalam berbangsa dan bernegara.
Haedar mencontohkan, ada elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
“Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan,” kata Haedar dalam artikel yang ditulisnya, dikutip dari situs Muhammadiyah, Sabtu (23/10/2021).
Haedar menambahkan Indonesia merdeka sudah 76 tahun. Mestinya, segenap warga dan elite negeri makin dewasa dalam ber-Indonesia.
"Ibarat buah makin matang, seperti ilmu padi, makin tua kian merunduk ke bumi,” imbuhnya.
Dikatakan, Indonesia itu lahir dan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Haedar pun menyitir Sukarno dalam pidato 1 Juni tahun 1945 dalam sidang BPUPKI.
“Kita hendak mendirikan suatu negara buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua," ujarnya.
Selain itu, Haedar pun menyoroti ketimpangan yang masih akrab ditemui di Indonesia. “Dunia politik, ekonomi, dan kekayaan alam dikuasai oleh sekelompok kecil pihak dan ramai-ramai membangun sangkar besi oligarki. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya,” ungkapnya.
Haedar mengatakan, ketika ada warga dan elite bangsa atau golongan apa pun yang mengklaim Indonesia seolah miliknya dan diperuntukkan bagi diri dan kelompoknya, sejatinya bertentangan dan keluar dari fondasi yang menjadi jiwa, pikiran, koridor, cita-cita, dan tujuan Indonesia merdeka. Tidak sejalan dengan eksistensi Negara Indonesia berdiri sebagai bangsa dan negara.
“Sama halnya bila muncul asumsi bahwa Negara Indonesia yang tidak dikelola olehnya, maka salah semua. Pandangan, sikap, dan orientasi tindakan yang ironi seperti itu merupakan bentuk disorientasi berbangsa dan bernegara!,” tutur Haedar.
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj berbicara mengenai peran kader NU di jabatan-jabatan terkait urusan agama. Said Aqil menyebut jabatan agama yang tidak dipegang NU bakal salah.
Pernyataan itu disampaikan Said Aqil dalam kegiatan pelantikan PCNU Kabupaten Tegal seperti disiarkan di akun YouTube NU Channel, Minggu (17/10/2021).
"Pokoknya jabatan-jabatan agama yang berperan harus NU. Kalau nggak, nanti salah semua. Insyaallah, kalau dipegang NU... ala thoriqil hak, kalimatil hak, shirotil hak. Insyaallah. Yakin, yakin, kenapa? Jawabnya gampang. Kenapa? Dipegang NU tuh pasti selamet, bener agamanya, karena kita taklid kepada Imam Syafii, gampang jawabannya. Ora taklid ke Imam Samudra," ujar Said Aqil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Perbedaan Gaji Lurah dan Kepala Desa
- Cegah Penculikan Anak, Disdikpora DIY minta sekolah bentuk tim keamanan
- Digaji Rp172 Juta, Apa Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakilnya?
- Sempat Tertunda karena Pandemi, Pembangunan Masjid Agung Jateng di Magelang Akhirnya Dimulai
- Purnawirawan Penabrak Mahasiswa UI Ingin Nyaleg
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Bos Golkar dan NasDem Bertemu, Koalisi Mana yang Akan Bertambah?
- Hasil Survei: Ganjar vs Anies Berpotensi Head to Head di Pilpres 2024
- Teguhkan Komitmen Kendalikan Perubahan Iklim, Indonesia Mulai Sosialisasi FOLU Net Sink 2030
- Erick Thohir Bakal Pangkas Jumlah Bandara Internasional Jadi 15, Ini Alasannya
- 730 Juta Warga India Belum Terhubung ke Internet, Bandingkan dengan Indonesia
- Ragam Penyakit Tropis yang Mengintai di Indonesia
- Viral Pria Tua Hidup Tanpa Aliran Air dan Listrik di Semarang, Anaknya Ternyata Dokter
Advertisement
Advertisement