Haedar Nashir Tegaskan Indonesia Milik Semua, Kritik Siapa?

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir. - Antara
24 Oktober 2021 10:37 WIB Indra Gunawan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menyebut Indonesia adalah milik semua. Namun, dia menilai masih saja ada yang belum beranjak akil-balig dalam berbangsa dan bernegara.

Haedar mencontohkan, ada elite negeri yang menyatakan suatu Kementerian Negara lahir diperuntukkan golongan tertentu dan karenanya layak dikuasai oleh kelompoknya.

“Suatu narasi radikal yang menunjukkan rendahnya penghayatan keindonesiaan,” kata Haedar dalam artikel yang ditulisnya, dikutip dari situs Muhammadiyah, Sabtu (23/10/2021).

Haedar menambahkan Indonesia merdeka sudah 76 tahun. Mestinya, segenap warga dan elite negeri makin dewasa dalam ber-Indonesia.

"Ibarat buah makin matang, seperti ilmu padi, makin tua kian merunduk ke bumi,” imbuhnya.

Dikatakan, Indonesia itu lahir dan hidup untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali. Haedar pun menyitir Sukarno dalam pidato 1 Juni tahun 1945 dalam sidang BPUPKI.

“Kita hendak mendirikan suatu negara buat semua. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan, baik golongan bangsawan maupun golongan yang kaya, tetapi semua buat semua," ujarnya.

Selain itu, Haedar pun menyoroti ketimpangan yang masih akrab ditemui di Indonesia. “Dunia politik, ekonomi, dan kekayaan alam dikuasai oleh sekelompok kecil pihak dan ramai-ramai membangun sangkar besi oligarki. Negara Republik Indonesia yang susah payah diperjuangkan kemerdekaannya oleh seluruh rakyat dengan segenap jiwa raga, direngkuh menjadi miliknya,” ungkapnya.

Haedar mengatakan, ketika ada warga dan elite bangsa atau golongan apa pun yang mengklaim Indonesia seolah miliknya dan diperuntukkan bagi diri dan kelompoknya, sejatinya bertentangan dan keluar dari fondasi yang menjadi jiwa, pikiran, koridor, cita-cita, dan tujuan Indonesia merdeka. Tidak sejalan dengan eksistensi Negara Indonesia berdiri sebagai bangsa dan negara.

“Sama halnya bila muncul asumsi bahwa Negara Indonesia yang tidak dikelola olehnya, maka salah semua. Pandangan, sikap, dan orientasi tindakan yang ironi seperti itu merupakan bentuk disorientasi berbangsa dan bernegara!,” tutur Haedar.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj berbicara mengenai peran kader NU di jabatan-jabatan terkait urusan agama. Said Aqil menyebut jabatan agama yang tidak dipegang NU bakal salah.

Pernyataan itu disampaikan Said Aqil dalam kegiatan pelantikan PCNU Kabupaten Tegal seperti disiarkan di akun YouTube NU Channel, Minggu (17/10/2021).

"Pokoknya jabatan-jabatan agama yang berperan harus NU. Kalau nggak, nanti salah semua. Insyaallah, kalau dipegang NU... ala thoriqil hak, kalimatil hak, shirotil hak. Insyaallah. Yakin, yakin, kenapa? Jawabnya gampang. Kenapa? Dipegang NU tuh pasti selamet, bener agamanya, karena kita taklid kepada Imam Syafii, gampang jawabannya. Ora taklid ke Imam Samudra," ujar Said Aqil.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia