Anggaran Kesehatan APBN 2022 9,4 Persen, Masih Fokus Tangani Pandemi
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu dalam Dialogue KiTa, Jumat (2/10/2020). - Jaffry Prakoso/Bisnis Harianjogja.com, JAKARTA — Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Kacaribu menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 masih akan difokuskan salah satunya untuk penanganan pandemi Covid-19. Hal itu terlihat dari porsi anggaran kesehatan yang masih lebih tinggi dari yang ditetapkan oleh Undang-Undang (UU).
Pada APBN Tahun Anggaran (TA) 2022, alokasi anggaran untuk kesehatan adalah sebesar Rp256 triliun atau 9,4 persen dari total belanja negara yaitu Rp2.714,2 triliun.
"Anggaran kesehatan untuk 2022 ini sebesar 9,4 persen dari belanja negara. Ini jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya sekitar 5 persen yang ditetapkan secara konstitusi dari belanja negara," kata Febrio pada webinar Bincang APBN 2022, Senin (18/10/2021).
Anggaran kesehatan ini nantinya akan digunakan untuk membiayai kegiatan penanganan pandemi seperti vaksinasi Covid-19 dan perawatan pasien terkonfirmasi positif Covid-19.
Hal itu juga termasuk sosialisasi dan pengawasan protokol kesehatan Covid-19, serta pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment).
Selain itu, anggaran turut dialokasikan untuk melanjutkan reformasi sistem kesehatan nasional seperti Jaminan Persalinan (Jampersal) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Febrio menambahkan salah satu fokus yang masih dilanjutkan dalam anggaran kesehatan APBN 2022 adalah untuk melanjutkan percepatan penurunan stunting.
"Ke depan, kita akan terus mendukung produksi vaksin sendiri, dan juga industri farmasi nasional," tambahnya.
Adapun, total belanja negara pada APBN 2022 adalah Rp2.714,2 triliun, lebih tinggi dari outlook belanja negara 2021 sebesar Rp2.697,2 triliun. Belanja 2022 terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.944,5 triliun, dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp769,6 triliun.
Sementara, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.846,1 triliun, yang terdiri dari perpajakan Rp1.510 triliun; PNBP Rp335,6 triliun; dan hibah sebesar Rp0,6 triliun.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
