Advertisement
Masalah Lahan Jadi Kendala Pembangunan Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Foto aerial kompleks perumahan bersubsidi di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (31/1/2020). - Antara/Nova Wahyudi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Permasalahan lahan menjadi kendala penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan 11 juta rumah tangga menempati rumah layak huni hingga 2024.
Advertisement
Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 terdapat peningkatan target rumah tangga yang menempati rumah layak huni dari semula 56,75 persen pada 2019, menjadi 70 persen di 2024.
Direktur Rumah Umum dan Komersial Kementerian PUPR Fitrah Nur mengatakan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menyediakan rumah yang layak bagi MBR. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan tersebut, banyak kendala yang harus dihadapi.
“Target Kementerian dalam RPJMN di bidang perumahan adalah hingga 2024 mendatang sudah bisa menyediakan rumah yang layak kepada 70 persen masyarakat,” ujarnya dalam Indonesia Housing Forum, Kamis (14/10/2021).
Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalah lahan ini, kata dia, Kementerian PUPR sedang melakukan dialog bersama dengan pengembang perumahan agar dapat menggunakan tanah dari pemerintah dalam penyediaan rumah.
Penyediaan tanah untuk pembangunan rumah, perumahan, dan kawasan permukiman sebenarnya telah diatur dalam Pasal 106 Undang-Undang (UU) Nomor 1/2011, di mana tanah milik pemerintah dapat langsung digunakan untuk membangun perumahan.
Dia menjelaskan, masih ditemukan banyak kasus di berbagai tanah milik pemerintah yang telah ditempati oleh masyarakat setempat selama puluhan tahun.
“Soal masalah ini, kami masih mencari jalan keluarnya, apakah tanah ini bisa dialihfungsikan menjadi lahan untuk masyarakat melalui berbagai mekanisme yang baru, misalnya melalui skema sertifikat hak milik dan hak guna bangunan (HGB), atau apakah tanah milik negara tersebut bisa langsung dialihkan ke masyarakat. Ini masih dibahas,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
100 Hari Kerja Luthfi-Yasin, Layanan Kesehatan Speling Jadi Andalan Warga
Advertisement
Wapres Gibran Tanam Varietas Inpari 32 di Ngawi
KPPPA Sebut 12.416 Perempuan Alami Kekerasan Selama 2024
Soal Rencana Penghapusan Batas Usia Kerja, Ini Kata Pengamat
Advertisement
Waspadai Gelombang Tinggi di Laut Banten
Terkait Dugaan Kasus Pemerasan di Kemnaker, KPK Sita Sejumlah Kendaraan
Anggota Kongres AS Minta Gaza Dibom Nuklir, Hamas pun Mengecam
Harga Beras Lokal di Jepang Naik, Swalayan Pilih Pasarkan Impor
Advertisement
Wisata Medis Eksklusif JCB Targetkan Segmen Premium Indonesia
Berita Pilihan
- Hore! Pemerintah Kembali Beri Diskon Tarif Listrik 50 Persen Mulai Juni-Juli 2025
- Ini Alasan Prabowo Angkat Mantan Pejabat BIN Jadi Dirjen Bea Cukai
- Korea Utara Lakukan Penyelidikan Terhadap Kegagalan Peluncuran Kapal Terbarunya
- Luhut Pastikan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Lanjut, Tinggal Tunggu Perpresnya
- Rest Area KM 21 B Tol Jagorawi Disita Kejagung Terkait Korupsi Timah
Advertisement
Gelar Muswil Perdana di DIY, Eks Pejuang Timor Timur Singgung Perhatian Pemerintah
Advertisement
Berikut Sejumlah Destinasi Wisata Berbasis Pedesaan di Bantul
Advertisement
Berita Populer
- Harga Beras Lokal di Jepang Naik, Swalayan Pilih Pasarkan Impor
- Anggota Kongres AS Minta Gaza Dibom Nuklir, Hamas pun Mengecam
- Terkait Dugaan Kasus Pemerasan di Kemnaker, KPK Sita Sejumlah Kendaraan
- Waspadai Gelombang Tinggi di Laut Banten
- Soal Rencana Penghapusan Batas Usia Kerja, Ini Kata Pengamat
- Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Pemerintah Siapkan Diskon Tarif Listrik Juni-Juli 2025
- Hore! Pemerintah Kembali Beri Diskon Tarif Listrik 50 Persen Mulai Juni-Juli 2025
Advertisement
Advertisement
