Advertisement
PNS Dilarang Liburan Saat Maulid Nabi, Ini Sanksinya Jika Nekat

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah resmi menggeser libur nasional Maulid Nabi dari 19 Oktober menjadi 20 Oktober demi meminimalisir mobilitas masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Di sisi lain, PNS dilarang mengambil cuti atau berlibur pada hari libur nasional tersebut.
Aturan tersebut tertuang pada Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13/2021 tentang Pembatasan Kegiatan ke Luar Daerah dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN Selama Libur Nasional 2021 dalam Masa Pandemi Covid-19.
Advertisement
Akan tetapi larangan tersebut dikecualikan bagi PNS yang bertempat tinggal di instansi yang berlokasi di dalam satu wilayah aglomerasi yang akan melaksanakan tugas kedinasan di kantor seperti Jabodetabek, Bandung Raya, Jogja Raya, Solo Raya, Kedungsepur, mapupun Mebidangro.
Lalu, ASN yang melaksanakan perjalanan ke luar daerah dalam rangka tugas kedinasan dan mendapat surat tugas yang ditandatangani minimal pejabat eselon II atau kepala kantor satuan kerja.
BACA JUGA: Aparat Disebut Bantu Rachel Vennya Kabur dari Karantina
“Pegawai ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian di lingkungan instansinya,” tulis pasal 1c poin 3.
Sementara itu, untuk pembatasan cuti, hal tersebut dikecualikan bagi cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi PNS. Lalu, cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.
Meski diberikan izin, cuti dilakukan secara akuntabel dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 11/2017 dan PP No. 49/2018.
Adapun, bagi mereka yang ketahuan melanggar SE 13/2021, PNS akan diberikan hukuman disiplin sesuai dengan PP No. 53/2010 dan PP No.49/2018.
“Melaporkan pelaksanaan SE ini kepada Menteri PANRB yang disampaikan melalui tautan https://s.id.LaranganBepergianASN paling lambat tiga hari kerja terhitung sejak tanggal tiap-tiap hari libur nasional, dengan format pelaporan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SE ini,” tulis pasal 4b.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pembeli Beras SPHP Wajib Difoto, Ini Penjelasan dari Perum Bulog
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
Advertisement

Jadwal KRl Jogja Solo Hari Ini Selasa 15 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu, Lempuyangan, dan Maguwo
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Tukin ASN DKI yang Telat di Hari Pertama Sekolah akan Dipotong
- Mulai 1 Juli 2026, Vietnam Larang Penggunaan Sepeda Motor Berbahan Bakar Fosil di Pusat Kota Hanoi
- Polisi Kerahkan 1.082 Personel Gabungan Amankan Aksi Unjuk Rasa di Sidang Hasto Kristiyanto
- Operasi Patuh 2025 Dimulai Hari Ini Hingga 27 Juli Mendatang, Berikut Jenis Pelanggaran dan Denda Tilangnya, Paling Tinggi Rp1 Juta
- Mensos Tegaskan Masa Orientasi Siswa Sekolah Rakyat Sekitar 15 Hari
- Mantan CEO GoTo Andre Soelistyo Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Chromebook
- Sidang Korupsi Mbak Ita, Wakil Wali Kota Semarang Diperiksa
Advertisement
Advertisement