Advertisement
Seks untuk Suap Pejabat! Indonesia Peringkat Teratas soal Kasus Korupsi Seks
Ilustrasi gratifikasi seks. - Istimewa
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Indonesia menempati peringkat teratas di Asia dalam hal penyalahgunaan kekuasaan untuk mendapatkan keuntungan seksual atau sextortion.
Hal itu, bersama dengan berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme lainnya, perlu dibasmi agar tidak menjadi beban bagi dunia usaha.
Advertisement
Mantan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono menjelaskan bahwa isu korupsi menjadi perhatian para pelaku usaha karena menghambat pengembangan bisnis. Praktik korupsi menurutnya bisa meningkatkan beban usaha sehingga bisnis menjadi tidak efisien.
Menurut Giri, salah satu praktik yang menjadi sorotan adalah sextortion, karena menggambarkan bahwa suap terus berkembang bukan hanya dalam bentuk uang. Sayangnya, berdasarkan laporan Global Corruption Barometer Asia 2020 dari Transparency International, Indonesia menjadi negara dengan peringkat sextortion tertinggi.
"Indonesia nomor satu di sextortion, suapnya bukan uang lagi, suapnya perempuan dan laki-laki. Number one, bayangin," ujar Giri pada Selasa (12/10/2021).
BACA JUGA: PLN Hadirkan Promo Listrik "Super Dahsyat", Begini Cara Dapatkan
Indonesia mencatatkan tingkat sextortion 18 persen atau yang terbesar di Asia, setelah Sri Lanka 17 persen dan Thailand 15 persen. Negara-negara di Asia Tenggara mencatatkan skor yang lebih rendah, misalnya Malaysia 12 persen, Filipina 9 persen, Kamboja 5 persen, dan Myanmar 3 persen.
Sextortion merupakan indikator baru terkait korupsi yang dikaji Transparency International pada 2020. Umumnya, pihak pemeras meminta seks sebagai imbalan dalam proses layanan publik.
"Di balik itu semuanya [proses bisnis] ada enggak fasilitas pembayaran, gratifikasi, dan lain-lain? Lelah ini pengusaha kalau [korupsi, termasuk sextortion] enggak diberesin," ujar Giri yang juga merupakan Excecutive Board IM57+ Institute.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
