Advertisement
Biaya Membengkak, Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung Diaudit
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan pemerintah tengah melakukan proses audit terkait pembengkakan biaya pada proyek Kereta Cepat Jakarta – Bandung (KCJB).
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan angka pasti pembengkakan biaya dari proyek kerja sama dengan pemerintah China tersebut masih menunggu hasil audit. Arya menjelaskan hasil audit ini utamanya untuk memperjelas tambahan biaya akibat masalah pembebasan lahan dan adanya perubahan desain kondisi geografis serta geologis.
Advertisement
BACA JUGA : Stafsus Menteri BUMN: Pembengkakan Biaya Kereta Cepat
“Akan ditetapkan angkanya setelah audit BPKP. Audit ini akan selesai sampai Desember 2021. Kita jaga supaya nggak ada kelebihan anggaran atau potensi korupsi penyelewengan. Kami akomodasi. Makanya kami dari kementerian BUMN sudah meminta audit dari BPKP,” ujarnya, Minggu (10/10/2021).
Menurutnya, Audit harus dilakukan terlebih dahulu untuk selanjutnya menentukan jumlah dana yang timbul untuk menyelesaikan proyek kereta cepat.
Degan demikian, pemerintah sudah mendapat angka bersih proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelum mengguyur bantuan.
"Kami minta audit, mudah-mudahan selesai Desember ini. Nggak ada namanya angka bisa muncul secara clear. Audit dulu BKKP. Baru dari sana hasil auditnya kita akan dapat yang dibutuhkan,” terangnya.
PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mendukung usulan Komisi VI DPR untuk dilakukan audit investigatif atas perkara pendanaan Proyek Strategi Nasional (PSN), Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).
Dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI pada bulan lalu, Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo menyebut pihaknya sudah membicarakan opsi tersebut dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN. Selain itu, Didiek juga mengusulkan legislator menjadwalkan pertemuan secara tertutup agar persoalan bisa dikaji lebih mendalam.
"Kami dari KAI mendukung jika diberikan kesempatan secara tertutup sehingga kami pun bisa mengundang konsultan secara faktual apa yang terjadi, apa yang sudah terjadi dan apa yang dilakukan ke depan. Karena ada beberapa hal yang tidak perlu diketahui oleh publik," ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan bahwa proyek itu mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) yang diperkirakan mencapai US$4,9 miliar atau setara Rp69 triliun hingga komunikasi yang kurang baik antara konsorsium China dan Indonesia.
BACA JUGA : Indonesia Bakal Punya Kereta Cepat, Kecepatan 230 Km/jam
Koordinasi antara dua konsorsium di bawah payung PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), kata Didiek, juga tak berjalan mulus padahal pengerjaan PSN masih panjang. Saat ini, tambah dia, konstruksi proyek baru mencapai 77,9 persen sejak dimulai pada 9 Juni 2018 sementara ditargetkan beroperasi secara komersial pada awal 2023.
"Jadi bapak pimpinan [DPR] selama ini komunikasi antara pihak Indonesia dengan Cina itu tidak smooth," sebutnya.
Saat ini KCIC terdiri dari dua konsorsium. Pertama, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang berisi sejumlah perusahaan pelat merah di dalamnya. Secara komposisi saham, PT Wijaya Karya (Persero) memiliki 38 persen, kemudian KAI 25 persen, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. 12 persen, dan PTPN VIII 25 persen. Jadi, total saham PSBI sebesar 60 persen di KCJB.
Kedua, konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd. dengan kepemilikan sebesar 40 persen. Konsorsium ini terdiri atas lima perusahaan, yakni CRIC dengan saham 5 persen, CREC sebanyak 42,88 persen, Sinohydro 30 persen, CRCC 12, dan CRSC 10,12 persen.
Sementara itu di internal konsorsium Indonesia, dia menilai Wijaya Karya sebagai pimpinan proyek KCJB kurang tepat mengingat perseroan adalah BUMN di sektor konstruksi dan bukan perkeretaapian.
Namun, secara aset Wijaya Karya mencatatkan sahamnya sebesar 38 persen yang berarti paling tinggi dari KAI, PTPN VIII, dan Jasa Marga.
"Pimpinan [DPR] bisa membayangkan lead dari pada proyek ini adalah Wijaya Karya itu perusahaan apa? Konstruksi. Sekarang yang dibangun apa? Kereta api, orang saya itu orang kereta api, ini diambil konstruksi. Nyambung enggak nih bahasanya? Sekarang mari kita luruskan apa yang selama ini belum lurus," imbuh Didiek.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
- WhatsApp Bocor, Israel Dikabarkan Gunakan Data untuk Serang Rumah Warga Palestina
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Menhub Kunker ke Jepang: Indonesia Tingkatkan Kerja Sama Bidang Transportasi
- Pejabat Kementerian ESDM Diperiksa Terkait Korupsi Timah Triliunan Rupiah
- Wakil Presiden Dijadwalkan Membuka Rakernas Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting
- Jamaika Resmi Mengakui Kedaulatan Palestina
- Anies-Muhaimin Hadir di Penetapan KPU, Pakar UGM: Ada Peluang Ikut Koalisi Prabowo
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Wanita 60 Tahun Lolos ke Kontes Miss Argentina karena Tampak Awet Muda
Advertisement
Advertisement