Tekor Terus, Peternak Unggas Berencana Geruduk Istana Negara pada 11 Oktober

Pedagang menata telur di Pasar Benhil, Jakarta, Senin (13/4/2020). - JIBI/Bisnis.com/Eusebio Chrysnamurti
09 Oktober 2021 08:17 WIB Iim Fathimah Timorria News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Peternak ayam pedaging dan petelur dari berbagai daerah berencana menggelar unjuk rasa di Istana Kepresidenan, menyusul situasi industri perunggasan. Sejak awal tahun, harga jual hasil peternakan unggas kerap berada di bawah harga acuan yang ditetapkan.

“Memang benar. Rencananya aksi 11 Oktober nanti di Istana Negara, ” kata Ketua Bidang Layer Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Leopold Halim, Jumat (8/10/2021).

Leopold mengatakan aksi protes merupakan buntut dari harga jual produk unggas yang memburuk dalam dua bulan terakhir. Sebagai contoh, harga telur di tingkat peternak kini dijual di kisaran Rp15.000 per kilogram (kg) atau di bawah harga acuan Rp19.000 per kg sampai Rp21.000 per kg.

Di sisi lain, biaya produksi telah menyentuh Rp21.000 per kg, imbas dari harga pakan yang naik.

“Sejak awal tahun ini kondisinya sudah tidak bagus. Situasi terparah dalam dua bulan ini. Harga telur jauh dan harga pakan naik terus. Semua peternak gerah dan harus nombok banyak. Ada beberapa yang sudah tutup dan bangkrut,” tambahnya.

Koperasi Peternak Kendal sebelumnya mewanti-wanti akan mengepung Istana Negara apabila harga telur di pasar tidak kembali pulih. Peringatan itu disampaikan Ketua Koperasi Peternak Kendal Suwardi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan saat satu sesi dalam dialog agribisnis yang diadakan oleh Masyarakat Agribisnis dan Agroindustri Indonesia secara daring pada Rabu (6/10/2021).

“Kondisi kami sudah sangat parah, mungkin dalam waktu dekat Istana mau dikepung dengan telur dan ayam,” kata Suwardi.

Selama kenaikan harga jagung untuk pakan, Koperasi Peternak mencatatkan kerugian mencapai Rp3,72 miliar sejak triwulan pertama tahun ini. Suwardi mengatakan kerugian itu disebabkan karena pemerintah tidak mampu menstabilkan harga jagung pakan yang menjadi komponen utama biaya produksi peternak.

Sumber : JIBI/Bisnis.com