Penyadapan Ilegal Terancam 10 Tahun Penjara, Ini Aturan Hukumnya
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Ilustrasi KTP elektronik./Harian Jogja/Desi Suryanto
Harianjogja.com, JAKARTA--Ada-ada saja nama yang diberikan orang tua untuk anaknya. Padahal nama yang diberikan tersebut ada yang berpotensi menyulitkan anak di masa depan.
Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrullah meminta para orang tua memberikan nama yang indah bagi anak-anaknya.
Jangan sampai memberikan nama anak yang dapat menyulitkan anaknya di masa depan. Zudan Arif Fakrullah menyebut selama menjadi Dirjen Dukcapil menemukan beberapa nama yang tidak lazim. Di antaranya ada orang tua yang memberikan nama anaknya Pocong, Hantu hingga Kentut.
“Karena ada anak atau ada penduduk yang namanya Pocong. Penduduk yang namanya Hantu. Penduduk namanya Kentut. Nah kasihan nanti anaknya kalau besar dibully oleh kawan-kawannya. Kami menyarankan berilah nama yang indah, nama yang berupa doa,” katanya di Jakarta, Kamis (7/10/2021).
BACA JUGA: Jokowi Tolak Presiden Tiga Periode, Rizal Ramli Minta Sumpah di Atas Al-Qur\'an
Hal ini disampaikan Zudan saat memberikan tanggapan terkait adanya seorang anak di Tuban yang memiliki nama lebih dari 19 suku kata atau lebih dari 100 karakter.
Anak itu diketahui kesulitan mendapatkan dokumen kependudukan. Bahkan kemudian orang tuanya mengadu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya sebagai Dirjen Dukcapil perlu memberikan penjelasan bahwa pemerintah melalui Ditjen Dukcapil beserta jajaran di daerah dinas dukcapil akan memberikan akta kelahiran, kartu identitas anak (KIA), KTP, dan dokumen kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Dia mengungkapkan pemerintah tidak memberikan pembatasan ataupun larangan bahwa nama anak yang panjang.
“Tidak seperti itu. Namanya kami serahkan kepada masyarakat. Yang penting namanya tidak menyulitkan anaknya di masa depan,” ucapnya.
Namun begitu dia tetap menyarankan agar masyarakat tetap dapat memahami keterbatasan dalam pencatatan di dokumen kependudukan. “Semangatnya adalah pemerintah akan terus melayani. Tapi mohon dipahami bahwa secara administrasi kependudukan ada keterbatasan-keterbatasan kolom di dalam dokumen kependudukan. Di dalam KIA, KTP, KK, dan di dalam akta kelahiran serta dokumen dokumen negara lainya,” tuturnya.
Artikel ini telah tayang di yogya.inews.id dengan judul "Dukcapil Temukan Ada Anak yang Diberi Nama Pocong, Hantu hingga Kentut"
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : iNews.id
Penyadapan ilegal terancam 10 tahun penjara berdasarkan KUHP. Pengamat menjelaskan sanksi bagi penyadap komunikasi presiden dan tanggung jawab operator.
Pemkab Magelang menggelar kemah karakter kebangsaan untuk membentuk siswi SMP yang mandiri, kreatif, tangguh, dan mampu melawan perundungan.
Rotasi ban setiap enam bulan atau 10.000 kilometer membantu meratakan keausan, menjaga performa kendaraan, dan menunjang keselamatan berkendara.
Investasi Bantul mencapai Rp728,3 miliar hingga Triwulan III 2026, setara 74,6% target tahunan dan menyerap 5.383 tenaga kerja.
Sejumlah merek otomotif menyiapkan mobil baru dan pengumuman harga di GAW 2026, yang berlangsung pada 20–29 November di ICE BSD.
Ketua DPRD DIY Nuryadi meminta kader muda PDIP Gunungkidul menjaga ideologi partai dan meneruskan amanat perjuangan Bung Karno.