Advertisement
Koalisi Masyarakat Terima Banyak Aduan Soal Pelanggaran PTM Terbatas
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Selamatkan Anak Indonesia mengungkap beberapa laporan di berbagai daerah mengenai tidak adanya persiapan dalam penyelenggaraan pembelajaran tatap muka (PTM). Hal ini berakibat pada pelanggaran protokol kesehatan saat PTM.
“Banyak anak-anak tidak memakai masker, tidak adanya sosialisasi penyuluhan atau pelatihan terkait PTM terbatas. Di Kabupaten Bima contohnya, Bukit Tinggi, dan juga di Aceh Timur. Jam pelajaran sekolah melebihi best practice sesuai yang ada di buku Pedoman, Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi yang dibuat dari SKB 4 Menteri,” ujar Kepala Advokasi Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Iman Zanatul Khaeri dalam keterangan pers virtual, Minggu (3/10/2021).
Advertisement
Koalisi Masyarakat ini terdiri dari P2G, LBH Jakarta, dan LaporCovid-19. Pelanggaran Prokes saat PTM pun diterima oleh Relawan Data LaporCovid-19.
Relawan LaporCovid-19 Natasha Dhanwani mengatakan sejak bulan Januari sampai September 2021 terdapat 167 aduan terkait adanya pelanggaran prokes di sekolah.
"Selama masa lonjakan kasus pada Juni-Agustus pun kami juga mendapatkan banyak sekolah yang tetap melakukan sekolah tatap muka, di bulan September sendiri ada 22 laporan mengenai tidak memadainya sarana prasarana pendukung mitigasi penyebaran Covid-19," kata Natasha Devanand di dalam acara yang sama.
Dia mencontohkan, salah satu siswa di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat melaporkan bahwa sekolahnya tidak patuh prokes, tempat duduk di kelas tanpa jarak, kran air untuk cuci tangan mati, dan hand sanitizer sedikit.
"Kepala sekolah, guru, dan siswanya juga jarang menggunakan masker saat PTM, jam pelajaran setiap hari, praktek olahraga," ungkapnya.
Selain di Sukabumi, seorang wali murid di Kabupaten Semarang melaporkan sekolah anaknya seakan memaksakan saat meminta izin orang tua untuk mengirim anaknya sekolah tatap muka.
“Padahal menurut Surat Keputusan Bersama 4 Menteri tentang pembukaan sekolah di masa pandemi, izin orang tua menjadi yang terpenting dan setiap sekolah wajib melayani pembelajaran hybrid, online dan offline,” katanya.
Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi merilis dashboard mengenai kesiapan sekolah. Dimana dashboard per 3 Oktober 2021 sekolah yang sudah mengisi dashboard mencapai 59, 55 persen atau sekitar 320.007 sekolah. Sedangkan yang belum mengisinya sekitar 40,45 persen atau 217.324 sekolah yang belum mengisi.
“40 persen sekolah belum siap untuk melakukan pembukaan sekolah secara nasional,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
- 66 Pegawai KPK Pelaku Pungutan Liar di Rumah Tahanan Dipecat
- Wapres Maruf Amin Sebut Tak Perlu Ada Tim Transisi ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Advertisement
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Anies-Muhaimin Hadir di Penetapan KPU, Pakar UGM: Ada Peluang Ikut Koalisi Prabowo
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Wanita 60 Tahun Lolos ke Kontes Miss Argentina karena Tampak Awet Muda
- Agresi Israel, Penduduk Gaza Diperkirakan Krisis Pangan dalam Enam Pekan Lagi
- Sheila on 7 Bikin Konser di Medan, Pertumbuhan Sektor Pariwisata di Sumut Ikut Subur
- Jokowi Siapkan Program Unggulan untuk Prabowo-Gibran
- Pemerintah Pastikan Tidak Impor Bawang Merah Meski Harga Naik
Advertisement
Advertisement