Advertisement
Anggota KPU: Aplikasi Sirekap Kurangi Beban Tugas KPPS

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah diminta memasukkan unsur pemanfaatan teknologi di setiap tahapan pemilu dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum untuk mengakomodasi SIREKAP pada Pemilu 2024, kata Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Evi Novida Ginting.
"Kami akan mengusulkan pemanfaatan teknologi untuk masuk ke revisi UU Pemilu sehingga memiliki payung hukum yang kuat terhadap pemanfaatan teknologi pada Pemilu 2024," kata Evi dalam seminar bertajuk Sukses Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tengah Pandemi COVID-19 yang disiarkan di kanal YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Kamis (30/9/2021).
Advertisement
Menurut Evi, setiap tahapan pemilu akan memanfaatkan teknologi informasi, khususnya untuk menggunakan SIREKAP dalam membantu rekapitulasi suara.
Baca juga: TPR Parangtritis Akan Digeser dengan Anggaran Rp12 Miliar
SIREKAP atau Sistem Informasi Rekapitulasi merupakan sarana publikasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan.
Evi meyakini bahwa penggunaan SIREKAP dapat membantu dan mengurangi beban kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dalam merekap hasil pemilu. Apalagi, pada tahun 2024, Indonesia akan menyelenggarakan pemilu serentak.
Oleh karena itu, dia mendorong agar pemerintah dan DPR dapat mengakomodasi pemanfaatan teknologi untuk setiap tahapan pemilu di dalam revisi UU Pemilu.
Baca juga: Kunjungan Malioboro Mulai Dibatasi Pakai Aplikasi Khusus
"Saya berharap pemanfaatan teknologi akan didukung di dalam regulasi, diakomodasi di dalam undang-undang," ucapnya.
Adapun urgensi penggunaan teknologi di dalam pemilu, khususnya dalam keadaan pandemi, adalah untuk mengurangi risiko penularan karena kerumunan orang.
Penggunaan teknologi, kata dia, dapat mengurangi kerumunan dan mempercepat berbagai tahapan pemilu maupun pilkada.
Selain itu, pemanfaatan teknologi juga dapat menghadirkan pemilihan yang lebih terbuka bagi peserta pemilu, mengantisipasi kemungkinan terjadinya kecurangan, serta peserta pemilu akan mendapatkan pelayanan yang cepat, adil, dan memiliki kepastian hukum.
"Pandemi memaksa semua kegiatan untuk beradaptasi dengan kenormalan baru, termasuk pemilu dan pilkada," kata Evi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
- Remaja Klaten Meninggal, Polisi Minta Perguruan Silat Lebih Ketat Awasi Latihan
- Belum Ada Wali Kota Solo Perempuan, Astrid dan Sekar Jadi Figur Potensial
- Harga Masih Murah Rp4.000! Ini Jadwal Lengkap KA Batara Kresna Solo-Wonogiri
- Tak Pernah Dipimpin Perempuan, Muda Visioner Gagas Wali Kota Solo 2024
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement

Mau Wisata Keliling Sumbu Filosofi Jogja Gratis, Begini Caranya..
Advertisement
Berita Populer
- Kereta Banyubiru Tujuan Semarang-Solo Mulai Dioperasikan
- Semua Tantangan Kontruksi Pengembangan IKN Diklaim Dapat Terselesaikan
- Pemkab Kediri Bangun Stadion Baru
- Dokter Ini Dipecat Usai Meresepkan Es Krim dan Main Game Free Fire untuk Anak Flu
- 2 WNA Diciduk Petugas Imigrasi Gara-gara Ini
- Ada Fenomena Bulan Baru & Perigee, BMKG: Waspada Potensi Banjir Rob, Cek Waktu & Lokasinya di Sini
- Sengketa RI-EU Terkait Produk Baja Indonesia, WTO Bentul Panel Sengketa
Advertisement
Advertisement