Advertisement
Mahfud MD: Jokowi Setuju 56 Pegawai KPK Gagal TWK Jadi ASN Polri
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah berusaha mengakhiri polemik 56 pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan mengangkat mereka sebagai ASN di Polri.
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD di akun Twitter @mohmahfudmd, Rabu (29/9/2021), mengatakan kontroversi 56 pegawai KPK yang gagal TWK bisa diakhiri.
Advertisement
Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Namun, kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyetujui permohonan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit untuk menjadikan eks pegawai KPK itu sebagai ASN Polri juga benar.
"Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan," kata Mahfud dikutip dari pernyataannya di akun Twitter resminya di Jakarta, Selasa (29/9/2021).
Menurut dia, persetujuan Presiden Jokowi itu memiliki dasar yakni Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020 yang berbunyi: "Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS."
Selain itu, Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri, juga institusi lain sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014.
"Bukan penyidik tapi ASN. Nanti tugasnya diatur lagi," kata Mahfud.
Sebelumnya, dalam konferensi pers persiapan pembukaan PON XX Papua, di Papua, Selasa (28/9/2021), Listyo mengungkapkan keinginannya untuk menarik 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK sebagai ASN Polri.
Sigit mengatakan, niatan tersebut telah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo dan mendapat persetujuan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kapal Touska Disita AS, Iran Ancam Ambil Tindakan Keras
Kasus Kuota Haji, Staf PBNU Belum Penuhi Panggilan KPK
DPR Sahkan UU PPRT, Berikut Poin-poin Pentingnya
118 Hotel Disiapkan untuk Jamaah Haji Indonesia di Madinah
Advertisement
Isu Merger Gerindra-NasDem, Begini Penjelasan Sufmi Dasco
Bareskrim Bongkar Mafia BBM dan LPG Subsidi Rp243 Miliar
Kamboja Hapus Denda Overstay 460 WNI, Diminta Segera Pulang
DPR Sahkan UU Perlindungan Saksi dan Korban
Gunung Marapi Masih Waspada, Gas Beracun Ancam Kawah
Advertisement
KPK Ungkap Dominasi Pria dalam Kasus Korupsi, Pengadaan Paling Rawan
Iran Tolak Negosiasi di Bawah Tekanan, AS Ancam Serangan
Gempa M5,7 Guncang NTT, Dipicu Tumbukan Lempeng
Harga BBM Nonsubsidi Per 21 April 2026
Menteri HAM Minta Hakim Transparan di Sidang Andre Yunus
Advertisement
KPK: Celah Proyek Pemerintah Terbuka Sejak Awal Perencanaan
Berita Pilihan
Advertisement
Kemarau Panjang Mengintai, BPBD Kulonprogo Antisipasi Krisis Air
Advertisement
Paspor Indonesia Bebas Visa ke 42 Negara, Cek Destinasinya!
Advertisement
Berita Populer
- BGN Tegaskan SDM Jadi Prioritas Utama
- RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Lolos Pleno Baleg
- Remaja Tenggelam di Parangtritis Ditemukan Meninggal Dunia
- Menteri HAM Minta Hakim Transparan di Sidang Andre Yunus
- Prabowo Minta Kampus Terlibat dalam Proyek Giant Sea Wall
- KPK: Celah Proyek Pemerintah Terbuka Sejak Awal Perencanaan
- Gempa Mag 7,4 Jepang: Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban
Advertisement
Advertisement
