Advertisement
Mahfud MD: Jokowi Setuju 56 Pegawai KPK Gagal TWK Jadi ASN Polri
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah berusaha mengakhiri polemik 56 pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) dengan mengangkat mereka sebagai ASN di Polri.
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD di akun Twitter @mohmahfudmd, Rabu (29/9/2021), mengatakan kontroversi 56 pegawai KPK yang gagal TWK bisa diakhiri.
Langkah KPK yang melakukan TWK menurut MA dan MK tidak salah secara hukum. Namun, kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyetujui permohonan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit untuk menjadikan eks pegawai KPK itu sebagai ASN Polri juga benar.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
"Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan," kata Mahfud dikutip dari pernyataannya di akun Twitter resminya di Jakarta, Selasa (29/9/2021).
Menurut dia, persetujuan Presiden Jokowi itu memiliki dasar yakni Pasal 3 Ayat (1) PP No. 17 Tahun 2020 yang berbunyi: "Presiden berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS."
Selain itu, Presiden dapat mendelegasikan hal itu kepada Polri, juga institusi lain sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (5) UU No. 30 Tahun 2014.
"Bukan penyidik tapi ASN. Nanti tugasnya diatur lagi," kata Mahfud.
Sebelumnya, dalam konferensi pers persiapan pembukaan PON XX Papua, di Papua, Selasa (28/9/2021), Listyo mengungkapkan keinginannya untuk menarik 56 pegawai KPK yang tak lulus TWK sebagai ASN Polri.
Sigit mengatakan, niatan tersebut telah disampaikannya kepada Presiden Joko Widodo dan mendapat persetujuan.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Produk Turunan Sapi Tidak Boleh Masuk NTT, Ini Kata Peritel
Freeport Indonesia Buka Lowongan Kerja, Gajinya Tak Main-Main!
Hadiri Pemakaman Shinzo Abe, Ini Agenda Wapres Ma'ruf Amin di Jepang
Advertisement
KPK: Hakim Agung Sudradjad Bermain di Banyak Perkara
Daftar 10 Negara dengan Harga BBM Termahal
KPK Ingatkan Penjabat Jangan Korupsi Anggaran untuk Program Kesejahteraan Petani
Ketua MA Berpeluang Diperiksa KPK
Gubernur Lukas Enembe Ajukan Izin Berobat ke Singapura, Ini Kata KPK
Advertisement
Geledah Kantor MA, KPK Amankan Sejumlah Bukti Suap Hakim Agung
Mendag Akan Bikin Marketplace Produk Pertanian
Harga Bensin di Inggris Mulai Turun Menyusul Anjloknya Harga Minyak Mentah
Begini Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Tahap III Lewat HP
Advertisement
Berita Pilihan
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
- Airlangga: Konversi Kompor Tiga Kg ke Listrik Tidak Tahun Ini
- BKKBN Bersama Swasta Bersinergi Menurunkan Angka Stunting 14%
- Lama Terhenti, PRGS Siap Dibuka Kembali
Advertisement
Lengkapi Agenda Jogja Air Show, Dispar DIY Gelar Wayang Kulit di Nglipar
Advertisement
Ada Paket Wisata ke Segitiga Bermuda, Uang 100% Kembali Jika Wisatawan Hilang
Advertisement
Berita Populer
- Tim Bayangan di Kemendikbud Berpotensi Langgar Aturan, Ini Penjelasannya
- Bendungan Berkapasitas 71 Juta Meter Kubik Akan Mulai Diisi Air Bulan Depan
- Status Pendemi Hanya Bisa Dicabut oleh WHO
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Begini Cara Cek Penerima Subsidi Gaji Tahap III Lewat HP
- Harga Minyak Dunia Anjlok 5,69 Persen, Apakah Harga BBM di Indonesia Bakal Turun?
- Harga Bensin di Inggris Mulai Turun Menyusul Anjloknya Harga Minyak Mentah
Advertisement
Advertisement
