Advertisement
Ini Silang Pendapat Mendagri dan KPU soal Anggaran & Jadwal Pemilu 2024
Mendagri Tito Karnavian memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020). Rapat itu membahasan data kependudukan dan data pemilih Pilkada Serentak 2020. ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Rapat kerja yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu pada Kamis (16/9/2021) diwarnai saling silang pendapat.
Mendagri Tito Karnavian tidak sepakat dengan usulan KPU terkait jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan diajukan pada Februari.
Advertisement
Selain soal jadwal pelaksanaan, Tito juga mengkritisi tingginya kebutuhan anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU karena dianggap terlalu tinggi.
Sebab, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 terjadi pembengkakan hingga empat kali lipat.
Soal anggaran
Mendagri Tito Karnavian menganggap pengajuan KPU terkait anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 Triliun terlalu tinggi.
Pasalnya, nilai tersebut mengalami peningkatan hingga empat kali lipat dibandingkan dengan gelaran pemilu sebelumnya yang hanya Rp 27 Triliun.
“Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu anggaran tersebut,” kata Tito, Kamis (16/9/2021).
Tito berharap anggaran yang diajukan itu bisa ditekan. Terlebih lagi, saat ini pemerintah sedang membutuhkan banyak anggaran untuk pemulihan ekonomi.
“Saat ini kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk PEN [pemulihan ekonomi nasional),” jelasnya.
Tolak usulan pengajuan jadwal Pemilu
Selain soal anggaran, Tito juga tidak sepakat dengan usulan KPU terkait pengajuan jadwal pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada Februari.
Hal itu karena akan berdampak pada polarisasi, stabilitas keamanan politik nasional, dan eksekusi program pemerintah.
“Oleh karena itu, kami usulkan agar hari pemungutan suaranya dilakukan pada April seperti sebelum-sebelumnya atau kalau mungkin Mei,” ucapnya.
Sementara itu terkait dengan pelaksanaan Pilkada, pemerintah tidak mempersoalkan dilakukan pada 27 November 2024. Alasannya sudah sesuai dengan UU No.10/2016.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kasus Korupsi BTS 4G, Nasdem Siap Upayakan Pra Peradilan Jhonny G Plate
Cawapres untuk Anies Sudah Diputuskan, Deklarasi Paling Lambat 16 Juli
Pembangunan Rumah Tapak untuk Menteri di IKN Dikebut
Pembebasan Lahan Tol Jogja-Bawen Ditargetkan Rampung 2023
Advertisement
Ganjar Ikut Hadir dalam Pertemuan Megawati dan Zulkifli Hasan
Parah! Ekspor Pasir Laut Sudah Dilakukan Sebelum Jokowi Izinkan
Rusia Tuding Intelijen AS Berada Dibalik Peretasan Ribuan iPhone
Jajaran Samsung TV 2023, Menghadirkan Pengalaman Menonton Semakin Wow
Advertisement
12 Serangan Rudal Rusia ke Ukraina, 3 Orang Dilaporkan Tewas
Sidang Kode Etik 2 Jenderal Polisi Belum Digelar, Ini Sikap Kompolnas
L300 Euro4, Enteng dan Kencang Libas Rute Ekstrem
Advertisement
Berita Pilihan
Advertisement
Sleman Punya 21 WBTb Baru, Disbud Siapkan Langkah Pengembangan hingga Pemanfaatan
Advertisement
Siap-siap Gobyos! Ini Rekomendasi Warung Oseng Mercon di Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Kembali Tangkap Pelaku Penipuan Tiket Coldplay
- Hasil Survei Y-Publica, 80,3% Puas Kinerja Jokowi
- Golkar dan Gerindra Dirumorkan Bakal Merapat ke Barisan Ganjar Pranowo
- Kementerian Keuangan Bantah Kritikan JK Soal Utang Negara, Ini 10 Faktanya
- Jangan Diam, Sandiaga Diminta Segera Respons Kasus Bule Langgar Etika di Bali
- Jaring Pemilih Pemula, Ganjar Mulai Dalami Karakter Gen Z
- Diresmikan 2 Juni, KRI Bung Karno Punya Persenjataan Lebih Lengkap
Advertisement
Advertisement
