Advertisement

Ini Silang Pendapat Mendagri dan KPU soal Anggaran & Jadwal Pemilu 2024

Jaffry Prabu Prakoso
Jum'at, 17 September 2021 - 05:57 WIB
Bhekti Suryani
Ini Silang Pendapat Mendagri dan KPU soal Anggaran & Jadwal Pemilu 2024 Mendagri Tito Karnavian memberikan salam sebelum mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/11/2020). Rapat itu membahasan data kependudukan dan data pemilih Pilkada Serentak 2020. ANTARA FOTO - Akbar Nugroho Gumay

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA - Rapat kerja yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Komisi II DPR, KPU, dan Bawaslu pada Kamis (16/9/2021) diwarnai saling silang pendapat.

Mendagri Tito Karnavian tidak sepakat dengan usulan KPU terkait jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang akan diajukan pada Februari.

Selain soal jadwal pelaksanaan, Tito juga mengkritisi tingginya kebutuhan anggaran Pemilu 2024 yang diajukan KPU karena dianggap terlalu tinggi.

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Sebab, jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 terjadi pembengkakan hingga empat kali lipat.

Soal anggaran

Mendagri Tito Karnavian menganggap pengajuan KPU terkait anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 Triliun terlalu tinggi.

Pasalnya, nilai tersebut mengalami peningkatan hingga empat kali lipat dibandingkan dengan gelaran pemilu sebelumnya yang hanya Rp 27 Triliun.

“Jujur saja kami perlu melakukan exercise dan betul-betul melihat detail satu per satu anggaran tersebut,” kata Tito, Kamis (16/9/2021).

Tito berharap anggaran yang diajukan itu bisa ditekan. Terlebih lagi, saat ini pemerintah sedang membutuhkan banyak anggaran untuk pemulihan ekonomi.

Advertisement

“Saat ini kita sedang memerlukan biaya yang tidak sedikit untuk PEN [pemulihan ekonomi nasional),” jelasnya.

Tolak usulan pengajuan jadwal Pemilu

Selain soal anggaran, Tito juga tidak sepakat dengan usulan KPU terkait pengajuan jadwal pelaksanaan Pilpres dan Pileg pada Februari.

Advertisement

Hal itu karena akan berdampak pada polarisasi, stabilitas keamanan politik nasional, dan eksekusi program pemerintah.

“Oleh karena itu, kami usulkan agar hari pemungutan suaranya dilakukan pada April seperti sebelum-sebelumnya atau kalau mungkin Mei,” ucapnya.

Sementara itu terkait dengan pelaksanaan Pilkada, pemerintah tidak mempersoalkan dilakukan pada 27 November 2024. Alasannya sudah sesuai dengan UU No.10/2016.

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Advertisement

alt

Pendidikan Profesi Dibutuhkan untuk Tingkatkan Kualitas Advokat

Jogja
| Senin, 26 September 2022, 04:37 WIB

Advertisement

alt

Ada Paket Wisata ke Segitiga Bermuda, Uang 100% Kembali Jika Wisatawan Hilang

Wisata
| Minggu, 25 September 2022, 11:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement