Advertisement
JELAJAH MAGELANG: Pengajuan Izin Penelitian Lebih Mudah dengan Aplikasi E-PIKIR

Advertisement
Harianjogja.com, MAGELANG- Pemerintah Kabupaten Magelang terbuka bagi mahasiswa atau peneliti yang akan melakukan penelitian di wilayah ini. Kini, pengajuan izin penelitian di Kabupaten Magelang bisa dilakukan secara online melalui aplikasi E-PIKIR.
Aplikasi ini bisa diakses oleh masyarakat melalui browser dengan alamat epikir.magelangkab.go.id. Aplikasi yang dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbangda) Kabupaten Magelang ini bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik (Kesbangpol) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Advertisement
Kasubid Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Bidang Pemerintahan Sosial Budaya (Pemsosbud) Bappeda Litbangda Kabupaten Magelang, Purwanti menjelaskan E-PIKIR merupakan aplikasi Pengembangan Kreativitas, Inovasi dan Riset Kabupaten Magelang bagi mahasiswa, peneliti dan masyarakat umum yang mau mengajukam izin penelitian di Kabupaten Magelang.
“Izin penelitian ini terbuka untuk bidang apapun, pemerintahan, sosial, budaya, ekonomi dan pengembangan wilayah,” katanya, Rabu (15/9/2021).
Baca juga: Vaksinasi Pelajar SMA dan SMK di DIY Sudah 72%
Aplikasi ini meringkas langkah bagi pemohon yang akan mengajukan izin. Sebelumnya, pemohon izin harus ke Kesbangpol untuk mendapatkan Surat Keterangan Penelitian (SKP), lalu membawanya ke DPMPTSP untuk mendapatkan Izin Penelitian. Kini, pemohon bisa mengajukan lewat aplikasi tersebut dan mengunggah persyaratannya, yakni surat keterangan dari kampus serta KTP.
Perkembangan tentang permohonan ini bisa dipantau secara online. Saat permohonan sudah selesai diproses, pemohon akan mendapatkan pemberitahuan. Selanjutnya, pemohon tinggal datang ke Kesbangpol untuk mengambil SKP sambil menyerahkan berkas asli dan ke DPMPTSP untuk mengambil surat Izin Penelitian sambil menyerahkan berkas aslinya.
“Jadi hanya sekali jalan sudah dapat semua suratnya. Formulir yang diisi oleh pemohon di aplikasi E-PIKIR ini bisa diakses Kesbangpol dan DPMPTSP jadi pemohon tidak perlu melakukan input dua kali. Jangan lupa saat pengambilan surat, berkas asli dibawa untuk dokumen Pemkab,” jelas Purwanti.
Purwanti menjelaskan dalam penelitian seperti ini, Bappeda Litbangda membutuhkan database kegiatan penelitian yang dilakukan. Apalagi, di instansi ini ada Klinik Penelitian. Atas dasar SKP dan Izin penelitian tadi, Bappeda bisa memfasilitasi kebutuhan peneliti terkait data yang dibutuhkan, fasilitasi konsultasi penelitian, focus group discussion (FGD) dengan stakeholder terkait dan seminar.
“Mahasiswa bisa mengajukan atau Bappeda Litbangda yang akan hubungi mahasiswa jika penelitian itu dirasa penting untuk perencanaan pembangunan Kabupaten Magelang,” jelasnya. (ADV)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement

Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement