Advertisement
Pemerintah Buka Peluang Vaksin Booster Berbayar Awal 2022, Ini Harganya
Menkes Budi Gunadi Sadikin - Humas Setkab/Rahmat
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA—Pemerintah berencana menerapkan skema vaksinasi berbayar untuk dosis ketiga atau booster pada awal 2022.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan vaksin booster bagi masyarakat bisa dilakukan jika pada akhir tahun ini atau awal tahun depan seluruh masyarakat sudah mendapatkan vaksin.
Advertisement
“Diawal tahun depan [2022] kita bisa memulai suntik ketiga. Diskusi dengan Bapak Presiden [Jokowi] sudah diputuskan oleh beliau bahwa kedepan yang dibayarkan pemerintah hanya PBI [peserta bantuan iuran BPJS] saja,” kata Menkes dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (25/8/2021) dikutip dari YouTube DPR RI.
Terkait harganya Menkes menuturkan bahwa masyarakat bisa mengaksesnya dengan harga sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000.
Selain itu, masyarakat juga bisa memilih jenis vaksin Covid-19 yang tersedia sebagai booster atau dosis ketiga.
Adapun, saat ini vaksin booster di Indonesia peruntukannya masih difokuskan untuk Tenaga Kesehatan. Jenis vaksin yang digunakan ialah Moderna.
Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sendiri hingga kini belum menyarankan masyarakat untuk mendapatkan vaksin dosis ketiga dengan alasan etik, bukan klinik.
Pasalnya, sebagian besar negara masih belum tuntas memberikan vaksin lengkap kepada rakyatnya sehingga pemerataan perlu diprioritaskan saat ini.
Di Indonesia sendiri, kata Menkes, sekarang baru sekitar 58 juta orang yang telah mendapatkan suntikan pertama vaksin Covid-19, sedangkan 30 juta diantaranya mendapatkan suntikkan dosis kedua.
“Dengan jumlah vaksin terbatas lebih pas diberikan kepada teman-teman yang belum mendapatkan suntikan pertama," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dipecat Tidak Hormat, Polisi Penembak Siswa SMK Semarang Ajukan Banding
Advertisement
PKB Dukung Gagasan Prabowo Perbaiki Sistem Pemilu dan Pilkada
BRIN Teliti Vaksin Ikan untuk Tingkatkan Produktivitas Pangan Akuatik
Alasan RK-Suswono Tidak Jadi Gugat Hasil Pilkada Jakarta ke MK
Mantan Menkumham Yasonna Laoly Tak Hadiri Panggilan KPK, Minta Dijadwalkan Ulang
Advertisement
RK-Suswono Terima Hasil Pilkada Jakarta 2024 dan Cabut Aduan di DKPP
Belgia Berikan Hak Kerja Bagi PSK
Mesin Pompa SPBU Meledak, Operator Wanita Alami Luka Bakar
Aktivis HAM Dokumentasikan Kejahatan Bashar al-Assad Terhadap 6.000 Petugas
Advertisement
Presiden Prabowo Hargai PDIP di Luar Pemerintahan
Berita Pilihan
- Ini Daftar Wilayah yang Nihil Permohonan Sengketa Pilkada di MK Termasuk DIY
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
Pemkot Berupaya Turunkan Kesenjangan dan Kemiskinan dengan Gandeng Gendong
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Wacana Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan, Hardjuno Wiwoho: Langkah Revolusioner Pemberantasan Korupsi
- Golkar Hargai Ketidakhadiran Jokowi di Undangan HUT Partai
- ASN Singapura Terbaik di Dunia, Begini Kondisi ASN Indonesia
- Presiden Prabowo Hargai PDIP di Luar Pemerintahan
- Aktivis HAM Dokumentasikan Kejahatan Bashar al-Assad Terhadap 6.000 Petugas
- Mesin Pompa SPBU Meledak, Operator Wanita Alami Luka Bakar
- Dugaan Korupsi Rp300 Triliun: Helena Lim Bantah Tuduhan Sebagai Pengumpul Keuntungan Smelter
Advertisement
Advertisement
