Menko Airlangga Minta Bupati dan Walikota Percepat Belanja Daerah

Jaffry Prabu Prakoso

Rabu, 25 Agustus 2021 - 03:27 WIB

Sunartono

Menko Airlangga Minta Bupati dan Walikota Percepat Belanja Daerah

Menko Perekonomian Airlangga Hartato (kanan) berbincang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). ANTARA FOTO/Sopian - Pool

Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa belanja pemerintah menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi.

Airlangga mencatat belanja pemerintah yang sumbernya dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional tumbuh 8,06 persen pada kuartal II/2021 dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

“Dan ini penting karena APBN merupakan agregat dari APBD. Untuk itu, di bulan Agustus ini Bupati dan Walikota harus mengakselerasi belanja daerah. Karena ini adalah engine yang bisa mempertahankan pertumbuhan baik di pusat maupun di daerah,” katanya dikutip dari situs Kemenko Perekonomian, Selasa (24/8/2021).

Selain ada faktor base effect, sejumlah leading indicator menunjukkan perbaikan dan pemulihan ekonomi ini dan diharapkan akan terus berlanjut. Indikator sektor eksternal Indonesia menunjukkan kondisi yang relatif baik dan terkendali.

Menko Airlangga menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi akan sangat tergantung kepada pengendalian pandemi secara disiplin, dukungan perbaikan sistem ketahanan kesehatan.

Selain itu juga bergantung pada respon kebijakan ekonomi yang tepat untuk memastikan proses pemulihan yang lebih kuat dan penciptaan lapangan kerja secara signifikan dan kesiapan bertransformasi (teknologi digital) ke masa depan.

“Pemerintah akan terus melakuan pengendalian pandemi lewat respon berbagai kebijakan. Dengan diberlakukannya PPKM Level 3 di wilayah aglomerasi, diharapkan bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi sehingga di akhir tahun ini secara year on year kita bisa mencapai sebesar 3,7 persen sampai 4,5 persen,” jelasnya.

Sementara itu, langkah akseleratif yang dilakukan Pemerintah terkait vaksinasi akan terus ditingkatkan melalui koordinasi dengan pemerintah daerah yang lebih intensif. Hal ini mengingat kunci keberhasilan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi terletak pada pendistribusian vaksin secara optimal dan percepatan pemberian vaksin.

Efektivitas vaksinasi akan terus dioptimalkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap setiap dinamika yang ada di lapangan. Selain itu, pengendalian pandemi Covid-19 dan vaksinasi akan terus dioptimalkan dengan roadmap yang jelas dan terukur.

Saat ini jumlah suntikan yang telah dijalankan mencapai lebih dari 90,68 juta dosis. Untuk vaksinasi dosis pertama 58 juta dosis dan 32,23 juta penduduk yang telah menerima vaksinasi dosis kedua.

Melalui refocusing APBN, pemerintah menaikkan anggaran program PEN 2021 menjadi Rp744,77 triliun. Dana ini diarahkan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan PPKM melalui peningkatan anggaran berbagai perlindungan sosial.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan reformasi struktural, salah satu implementasi Undang-Undang Cipta Kerja yaitu sistem perizinan berbasis risiko telah diluncurkan sebagai pendukung dalam meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Proses perizinan saat ini menjadi lebih dengan pengawasan yang transparan, terstruktur, dan akuntabel.

“Perizinan ini diharapkan bisa diintegrasikan di pelayanan terpadu satu pintu daerah masing-masing,” pungkas Menko Airlangga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia