Advertisement
Menkes: Kita Akan Hidup Lebih Lama dengan Covid-19, Bangun Prokes!

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan kepatuhan masyarakat dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan akan membuat aspek kesehatan dan ekonomi dapat berjalan bersama.
"Kalau kita amati sepertinya kita akan hidup lebih lama dengan virus ini. Enggak akan virus ini cepat hilang. Oleh karena itu, kita mesti membangun prokes yang bisa mengatur segala tata kehidupan kita sehari-hari, aman tapi juga tetap bisa beraktivitas agar perekonomian bisa berjalan," ujarnya saat menyampaikan keterangan pers yang dipantau secara daring dari Jakarta, Senin (16/8/2021).
Advertisement
Pengaturan antara kesehatan dan perekonomian itu telah diterapkan di 180 pusat perbelanjaan/mal lewat pemasangan sistem teknologi digital pengecekan kesehatan dan vaksin Covid-19. Sistem pengecekan itu telah terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi.
Menurut dia, sudah ada sekitar satu juta orang yang telah melakukan pengecekan melalui teknologi baru itu sebelum mereka masuk pusat perbelanjaan.
Ke depan, sistem teknologi digital kesehatan tersebut akan diterapkan di sektor industri, transportasi, baik darat, laut, maupun udara, keagamaan, pendidikan, dan pariwisata.
"Jadi kehidupan kita sehari-hari akan di-adjust (disesuaikan) prokesnya dengan menerapkan teknologi digital," kata dia.
Budi mengatakan upaya memutus rantai penularan Covid-19 akan sia-sia jika pemerintah berjalan sendirian. Maka dari itu, katanya, diperlukan upaya bersama agar pandemi Covid-19 ini bisa segera berakhir.
Baca juga: Jumlah Sampel yang Diperiksa Menurun, Kasus Covid-19 di DIY Ikut Melorot
"Kita harus bekerja yang sama mengambil perannya masing-masing. Rakyat-pemerintah, muda-tua, miskin-kaya, orang Aceh-Jawa, kita harus berupaya sama-sama, karena tidak ada yang aman sampai semuanya selamat," kata dia.
Sebelumnya, Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan fokus mengendalikan pandemi COVID-19 agar laju penularan terus berada di bawah kapasitas pelayanan kesehatan nasional pada 2022 dengan mendorong penerapan protokol kesehatan, melakukan deteksi, dan melakukan vaksinasi.
Dalam RUU APBN 2022 yang dibacakan Presiden Jokowi, pemerintah menganggarkan belanja untuk sektor kesehatan sebesar Rp255,3 triliun atau 9,4 persen dari total belanja negara.
"Tiga strategi kesehatan ini, perubahan perilaku, deteksi, dan vaksinasi akan terus berjalan sampai pandemi berubah menjadi epidemi. Jadi jangan dikendorkan, tetap dibutuhkan meski kasus sudah menurun, bahkan mungkin menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari ke depan," katanya.
Ia mengatakan kasus COVID-19 aktif akan dikendalikan terus di bawah 600 ribu karena hanya 120 ribu dari 400 ribu tempat tidur di rumah sakit yang dapat dialokasikan untuk penderita COVID-19.
Ia mengatakan protokol kesehatan mesti terus diterapkan karena penggunaan masker saja sudah menurunkan potensi penularan COVID-19 hingga 90 persen. Angka testing dan pelacakan juga mesti terus ditingkatkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Pemkot Jogja Siapkan Pembatasan Bus Besar dan Uji Coba Malioboro Bebas Kendaraan Bermotor Tahun Ini
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement