Advertisement
Jokowi Tak Singgung Kenaikan Gaji PNS dalam Pidato RAPBN 2022

Advertisement
Harianiogja.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo diperkirakan akan menyampaikan kenaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk anggaran 2022. Namun, ternyata hal tersebut tak disinggung oleh Presiden.
Sebelumnya, Presiden dikabarkan akan mengumumkan kenaikan gaji pokok PNS yang disebut Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati untuk mendorong konsumsi rumah tangga.
Advertisement
Dalam pidatonya, untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, pada tahun anggaran 2022 pemerintah fokus melakukan penanganan Covid-19 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Beberapa upaya di antaranya dengan anggaran kesehatan yang direncanakan sebesar Rp255,3 triliun, atau 9,4 persen dari belanja negara.
Kemudian, anggaran perlindungan sosial dialokasikan sebesar Rp427,5 triliun untuk membantu masyarakat miskin dan rentan memenuhi kebutuhan dasarnya, dan dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.
Untuk peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, pemerintah juga menyiapkan anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun.
“Pembangunan SDM tetap menjadi agenda prioritas kita. Indonesia harus bisa memanfaatkan bonus demografi dan siap menghadapi disrupsi teknologi. Kita harus menyiapkan SDM yang produktif, inovatif, dan berdaya saing global dengan tetap mengamalkan nilai-nilai Pancasila, berakhlak mulia, dan menjaga jati diri budaya bangsa,” jelas Presiden.
Adapun, terkait kabar kenaikan gaji PNS, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menilai, tidak adil lantaran masih banyak pekerja lainnya yang perlu dijadikan prioritas. Misalnya, pegawai honorer, pegawai golongan III ke bawah, maupun tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan melawan Covid-19.
Anis mengungkapkan di tengah pandemi Covid-19 ini masih banyak masyarakat di sektor non-formal dan pegawai yang kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di sektor swasta. Tidak sedikit pula masyarakat yang harus dirumahkan dan gajinya dipotong.
“Masih sangat banyak masyarakat yang berjuang untuk hidup. Mereka itu banyak jumlahnya dan seharusnya mereka juga mendapatkan perhatian lebih besar,” ungkapnya.
Dengan demikian, menaikkan gaji PNS di saat pandemi juga dinilai tidak fair untuk masyarakat yang kebanyakan non-PNS.
Menurutnya, kebijakan ini akan meningkatkan ketimpangan sosial terhadap masyarakat. Anis meminta pemerintah perlu membuat prioritas anggaran di saat krisis pandemi masih berlangsung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Keputusan MK 135 Belum Jadi Solusi Persoalan Demokrasi Elektoral
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Jumlah Jemaah Haji Meninggal Dunia Terus Bertambah, Capai 418 Orang
- Dirut Sritex Iwan Lukminto Klaim Uang Tunai Rp2 Miliar Disita Kejagung Adalah Tabungan Keluarga
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
Advertisement
Advertisement