Advertisement
Akui Galau Jadi Koordinator PPKM Darurat, Ini Curhatan Luhut...
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Luhut Binsar Pandjaitan pada Sabtu (17/7/2021) lalu sempat menjadi viral setelah menyampaikan permintaan maaf dalam konferensi pers tentang Evaluasi PPKM Darurat.
Dia memohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia karena penerapan PPKM Darurat Jawa-Bali belum efektif dan optimal dalam menekan mobilitas masyarakat dan laju penyebaran Covid-19.
Advertisement
Lantas ada apa di balik permintaan maaf tersebut?
Luhut mengaku tidak ada cerita khusus yang membuatnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Namun, kata-kata itu dia keluarkan lantaran didorong kesedihan karena merasa memiliki tanggung jawab moral untuk segera menghentinkan penyebaran pandemi Covid-19.
"Enggak ada [cerita di balik itu]. Saya merasa saja, karena saya pernah mengalami kehilangan prajurit dalam satu operasi militer di Timor Timur, sekarang dalam keadaan seperti ini, saya punya tanggung jawab moral, kok belum bisa menghentikan ini walaupun memang gak bisa semudah itu tetapi tetap saja ada kegalauan semacam itu," katanya dalam wawancara bersama Kompas TV, Selasa malam (20/7/2021).
Luhut melanjutkan bahwa dia juga merasa sedih tatkala menerima banyak kritikan yang menurutnya terlalu gampang dilontarkan berbagai pihak. Menurutnya, penanganan Covid-19 di Tanah Air semakin tidak mudah dilakukan lantaran masyarakat juga tidak tertib melaksanakan protokol kesehatan.
Baca juga: Cek! BST Rp600.000 Sudah Cair di PT Pos Indonesia
"Kamu enggak tahu bagaimana sulitnya mengatasi keadaan ini, coba lihat masyarakat juga sangat susah menjalankan prokes. Mungkin masyarakat kita sangat sederhana berpikir, yang penting sudah pakai masker, padahal transmisi varian Delta ini luar biasa. Itu kesedihan saya sebenarnya," katanya.
Lebih lanjut, Luhut menambahkan bahwa dirinya bersama para stafnya di Kemenko Marves yang pada umumnya adalah anak muda bekerja sepenuh hati dan idealisme untuk membuat kondisi Indonesia lebih baik.
Selain itu, dia mengklaim bahwa pihaknya dalam mengambil keputusan juga bekerja dengan melibatkan ahli termasuk para profesor.
"Memang betul saya bukan epidemiolog, tapi saya mendengarkan profesor dari UI. Apa susahnya dengar pendapat orang, karena ini kepentingan nasional. Saya juga mendengarkan jeritan pelaku usaha kecil dan kaki lima, saya bisa merasakan itu karena saya juga bukan anak orang kaya," kata dia.
Politisi Partai Golkar ini juga menyoroti sejumlah pihak yang dianggapnya justru memperkeruh kondisi dengan mempolitisasi keadaan saat ini.
"Saya sedih saja, kalau orang masih politisasi keadaan ini, padahal ini masalah kemanusiaan dan kita tidak boleh main-main. Saya bilang kalau mau berpolitik, nanti kau berpolitik sana, silahkan, saya gak bermain politik karena sudah cukup tua dan selesai ini saya retired, sudah cukup," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ini Kenaikan Biaya Haji Indonesia dari Tahun ke Tahun Sejak 2015
- 60 Kampus di Jerman Tak Lagi Gunakan Media Sosial X, Ini Alasannya
- Langgar Dokumen Keimigrasian, 211 WNi Dipulangkan dari Arab Saudi
- Tiga Gunung Api di Indonesia Meletus Hari Ini
- Ini Daftar 10 Maskapai Penerbangan Paling Tepat Waktu di Dunia
Advertisement
Tak Hanya Kena Penalti, Rekanan Pembangunan Agrowisata Bukit Dermo di Bantul Juga Masuk Daftar Hitam
Advertisement
Asyiknya Camping di Pantai, Ini 2 Pantai yang Jadi Lokasi Favorit Camping Saat Malam Tahun Baru di Gunungkidul
Advertisement
Berita Populer
- Aktor Paris Hilton Bantu Korban Kebakaran Hutan Los Angeles Rp1,6 Miliar
- Jalan Tol Semarang-Demak Ditarget Tersambung Penuh pada 2027
- Wabah PMK Meluas, Kementan Pastikan Tidak Mengganggu Program MBG
- Menag Bertolak ke Arab Saudi untuk Peningkatan Mutu Haji
- Waspada Potensi Banjir Rob Terjadi di 11 Wilayah Jakarta Utara hingga 17 Januari 2025
- Ini Kenaikan Biaya Haji Indonesia dari Tahun ke Tahun Sejak 2015
- Korupsi Dana Hibah Jawa Timur, KPK Menyita Properti Rp8,1 Miliar
Advertisement
Advertisement