Advertisement
Bukan Pakai Masker, Ahli Usul agar Urutan Pertama Kampanye 3M Diubah jadi Jauhi Kerumunan

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA-Pemerintah disarankan untuk mengubah kampanye dengan menempatkan imbauan menjauhi kerumunan di urutan pertama 3M guna mencegah penularan tinggi Covid-19. Saran tersebut disampaikan oleh ohli virologi Universitas Udayana Prof Dr drh I Gusti Ngurah Kade Mahardika.
Mahardika saat dihubungi dari Jakarta, Senin, mengatakan seharusnya yang menjadi urutan pertama dalam gerakan 3M yang sudah dikenal masyarakat dengan memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak itu justru menjauhi kerumunan.
Advertisement
Menurut dia, kerumunan adalah penyebab utama dari terjadinya lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi di Indonesia.
Mahardika mengatakan di dalam suatu kerumunan, masih dapat dijumpai orang yang tidak menggunakan masker. Kalaupun memakai masker, masih ada masyarakat yang mencuri kesempatan untuk membukanya pada tiap kesempatan.
“Apalagi orang tidak disiplin semua, ada yang tidak memakai masker. Nah jadi ini yang membuat penanggulangannya sulit. Terlebih ada orang yang anti-COVID-19, percaya dengan teori konspirasi Covid-19,” kata dia menjelaskan alasan mengapa urutan nomor satu kampanye 3M seharusnya menghindari kerumunan.
Baca juga: Rumah Sakit Darurat Respati untuk Pasien Covid-19 di Sleman Mulai Dioperasikan
Karenanya walaupun gerakan 3M terbilang masih efektif untuk dilakukan, Mahardika mengatakan sebaiknya pemerintah mengganti urutan tersebut menjadi menjauhi kerumunan, memakai masker dan mencuci tangan.
Ia juga mengatakan sebaiknya pemerintah satu suara untuk mensosialisasikan gerakan 3M tersebut tanpa ada penambahan lagi, seperti aturan memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi (5M).
Mahardika menjelaskan bila melihat dari sisi psikologis, perbedaan gerakan 3M dan 5M inilah yang membuat masyarakat menjadi bingung.
“Pesan utama mesti di rumah yaitu kita menghindari kerumunan, mungkin tidak perlu menyebut 5M, 7M, itu menurut saya. Secara psikologi membuat masyarakat menjadi bingung,” katanya.
Selain mengubah urutan gerakan 3M tersebut, menurut Mahardika, dalam menekan mobilitas sosial, pemerintah antara lain dapat mengadakan pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh setiap Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di berbagai daerah, dan menonaktifkan akun-akun di media sosial yang menyebarkan hoaks.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
- DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
- KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
- Daftar 23 Negara Dukung Deklarasi Palestina Merdeka
Advertisement
Advertisement