Sederet Fakta dari Sri Mulyani: Dari Perpanjangan PPKM Darurat, hingga Insentif Nakes Disetop

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pertanyaan wartawan usai melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (10/3/2020). Bisnis - Eusebio Chrysnamurti
13 Juli 2021 11:07 WIB Maria Elena News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan berbagai fakta dan masalah yang tengah dihadapi pemerintah khususnya terkait dengan pengelolaan anggaran dan penanganan Covid-19.

Fakta tersebut disampaikannya bersama Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo saat melakukan rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin kemarin (12/7/2021).

Dengan Kementerian Keuangan, rapat kerja ini membahas Pokok-Pokok Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2020, Pokok-Pokok Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II Pelaksanaan APBN TA 2020; dan melakukan pembentukan Panja Perumus Kesimpulan Pembahasan Laporan.

Dalam rapat yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari, Sri Mulyani mengungkapkan sejumlah fakta dari paparan dan rapat kerja antara pemerintah dan DPR RI.

Berikut sejumlah fakta yang disampaikan Sri Mulyani, yang dilansir dari Bisnis.com-jaringan Harianjogja.com:

1. Defisit APBN

Dalam rapat tersebut, Sri Mulyani menyampaikan perkiraan defisit APBN hingga akhir 2021 yang diyakini dapat ditekan hingga Rp66 triliun.

Oleh karena itu, defisit pada tahun ini diperkirakan hanya akan mencapai Rp939,6 triliun, lebih rendah dari target awal pemerintah sebesar Rp1.006,4 triliun.

“Proyeksi defisit kita akan lebih kecil dibandingkan APBN awal. [Target defisit] APBN awal Rp1.006,4 triliun, kita perkirakan akhir tahun defisitnya akan di bawah itu, yaitu Rp66,8 triliun lebih rendah, menjadi Rp939,6 triliun,” katanya dalam Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Meski demikian, Sri mengatakan angka defisit APBN diperkirakan masih dalam kisaran 5,7 persen. Pasalnya, angka tersebut akan bergantung pada persentase PDB pada akhir tahun yang akan dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Ini adalah sesuatu yang bagus, artinya APBN bisa tetap responsif membantu rakyat dan dunia dunia, serta menangani Covid-19, namun kita bisa mengurangi dan menjaga defisitnya dalam tingkat yang makin hati-hati,” jelasnya.

2. Skenario PPKM Darurat

Sri Mulyani memaparkan skenario kemungkinan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat yang bisa diperpanjang hingga 6 minggu guna menurunkan angka kasus Covid-19.

Dia mengatakan risiko pandemi Covid-19 di Indonesia masih tinggi, terlebih dengan munculnya varian delta. Penerapan PPKM darurat  diharapkan dapat menurunkan mobilitas masyarakat.

“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” jelasnya dalam bahan paparan saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).

Oleh karena itu, Sri Mulyani menyampaikan belanja APBN akan terus diperkuat untuk merespon dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia.

3. Proyeksi Ekonomi

Dengan skenario PPKM yang lebih panjang, Kemenkeu memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini akan berkisar antara 3,7 persen hingga 4,5 persen. Proyeksi yang lebih rendah juga dipaparkan oleh Bank Indonesia (BI).

BI menurunkan angka proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini sejalan dengan diterapkannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat pada periode Juli ini.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan PPKM darurat yang diberlakukan untuk mengendalikan peningkatan kasus Covid-19 berdampak pada penurunan mobilitas dan khususnya konsumsi masyarakat.

Oleh karena itu, perekonomian pada tahun ini diperkirakan akan tumbuh sekitar 3,8 persen, lebih rendah dari proyeksi BI sebelumnya pada kisaran 4,1 hingga 5,1 persen dengan titik tengah 4,6 persen.

4. Insentif Nakes

Sri Mulyani menegaskan negara telah membayarkan insentif sebesar Rp2,9 triliun kepada 375.000 tenaga kesehatan (nakes) pusat sejak Januari hingga 9 Juli 2021.

Hal itu diungkapkan Sri Mulyani sekaligus membantah bahwa pemerintah tidak memiliki anggaran untuk membayar nakes.

"Mengenai kabar nakes tidak dibayar itu hoax karena ini ada anggarannya dan telah dibayarkan," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI, Senin (13/7/2021).

Di sisi lain, Sri Mulyani juga menuturkan bahwa pemerintah memperpanjang insentif ini hingga akhir tahun ini. Dia mengakui sebelumnya insentif ini akan diberhentikan Juni 2021.

"Tadinya diputuskan insentif nakes akan selesai sampai Juni ini. Akhirnya kita perpanjang sampai akhir tahun. Anggaran termasuk ke dalam program PEN," ungkapnya.

Hal ini ditenggarai akibat naiknya jumlah kasus Covid-19 di Tanah Air. Dari catatan Kemenkeu, alokasi anggaran kesehatan ditingkatkan dari semula Rp172,8 triliun menjadi Rp193,9 triliun.

Selain membayarkan insentif nakes, Sri Mulyani juga memberikan santunan kematian sebesar Rp49,8 miliar untuk 166 nakes yang meninggal akibat Covid-19. "Kita sangat sedih melihat jumlahnya, dan tentu ini menggambarkan risiko yang luar biasa," ujar Sri Mulyani di Banggar.

Sumber : Bisnis.com