Advertisement
Kemenkes Menunggak Klaim Rp37 Triliun Pengobatan Pasien Covid-19

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan selama enam bulan sampai Juni 2021, Kementerian Kesehatan menunggak klaim layanan kesehatan sampai Rp37 triliun untuk pengobatan pasien Covid-19.
“Untuk 2021, kami ada dispute Rp15 triliun untuk enam bulan pertama,” ungkap Menkes Budi Gunadi Sadikin, pada Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (5/7/2021).
Advertisement
Perinciannya, dari total tunggakan klaim 2021 senilai Rp15,31 triliun, yang sudah dibayarkan Rp10,5 triliun. Kemudian sebanyak Rp837,65 miliar masih dalam proses dan sedang dipercepat verifikasinya dengan Dinkes dan BPJS daerah, dan masih ada dispute Rp3,91 triliun yang masih proses di TPKD.
“Ini lebih baik dari 2020, harapannya agar tidak sampai ada tunggakan seperti tahun lalu, yang sampai Rp22 triliun,” kata Budi.
Sebelumnya, Budi memaparkan untuk tahun 2020 ada tunggakan sebesar Rp22 triliun, sehingga totalnya untuk 2020-2021 berjalan sudah Rp37 triliun.
Awalnya tunggakan tahun 2020 sebesar Rp8,3 triliun untuk cut off klaim sampai dengan Desember 2020, tunggakan ini sudah dibayarkan Rp6,13 triliun.
Sementara, ada tagihan dari 2020 yang terus mengalir dari Januari sampai Mei sehingga ada tambahan Rp13,69 triliun yang belum dianggarkan, dan total tunggakan 2020 membengkak menjadi total Rp22,08 triliun.
“Jadi selisih ini belum ada anggarannya yang Rp14 triliun [Rp13,69 triliun].,” kata menkes pada Rapat Kerja dengan Komisi IX DPRI RI, Senin (5/7/2021).
Untuk penyelesaian anggaran 2020, Budi melanjutkan, saat ini statusnya sudah dibayar Rp6,1 triliun, dan masih sedang dalam proses Rp9,5 triliun.
“Kita membutuhkan additional budget dari sini, dan sudah dibantu Kementerian Keuangan. Diharapkan yang Rp9,5 triliun Juli ini sudah bisa dibayar,” imbuhnya.
Perinciannya, Rp2,03 triliun diharapkan bisa dibayarkan hari ini lantaran sudah dibuka oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Kemudian sebanyak Rp339 miliar masih dalam proses BPKP, dan Rp6,6 triliun sedang proses verifikasi ke RS dan akan diteruskan ke BPKP agar bisa dibayar.
“Kita punya outstanding Rp6,9 triliun, sedang diselesaikan tim verifikasi daerah. Seluruh Dinkes daerah agar segera menyelesikan dengan BPJS dan RS daerah agar bisa menyelesaikan Rp6,9 ini,” tambahnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement

Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
Advertisement
Advertisement