Advertisement
Pendidikan Kena PPN, Ekonom Menilai Tak Pantas
Ilustrasi kegiatan belajar mengajar./Antara - Risky Andrianto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Belakangan mencuat rencana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sektor pendidikan.
Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, posisi jasa pendidikan memang cukup sulit. Kondisi tersebut, lanjutnya, memang mengharuskan pemerintah untuk mengejar defisit penerimaan pajak.
Advertisement
"Ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kembali penerimaan negara. Terutama, sebagai respon terhadap masa resesi di mana penerimaan negara mengalami penurunan drastis dan defisit mengalami pelebaran yang sangat signfinikan," ujarnya pada Jumat (11/6/2021).
Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah perlu mengejar penerimaan pajak dalam melakukan pemulihan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui reformasi perpajakan.
Faisal melanjutkan kemungkinan wacana kebijakan tersebut sepertinya mesti diterapkan ketika ekonomi sudah bisa pulih. Namun, pemulihan tersebut dia perkirakan tidak terjadi dalam waktu dekat.
Namun, jelasnya, dalam kondisi normal pun pengenaan PPN sejumlah sektor tidak 'pantas' untuk dikenakan termasuk, PPN jasa pendidikan dan sembako. Bahkan, dalam kondisi seperti saat ini, lanjutnya, sektor-sektor tersebut mestinya diberikan subsidi.
Pemerintah dinilai perlu mencari pos-pos yang lebih cocok menjadi sumber penerimaan negara, misalnya sektor yang berkenaan dengan masyarkat menengah ke atas termasuk melalui pengenaan Pajak Penghasilan (PPh).
"PPN pun jika dikenakan lebih kepada barang-barang yang bukan tergolong sebagai kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Viral Korban Penganiayaan Kapuk Dilaporkan, Ini Respons Kuasa Hukum
Waspada Sinkhole Situjuah, Ini 11 Tanda Awalnya
Polisi Tangkap Influencer Jaksel Produksi Ganja dari Dark Web
Kemenhub Ungkap Kronologi Penembakan Pesawat di Boven Digoel
Advertisement
Tunggakan Iuran BPJS Tembus Rp26,47 Triliun
Stok BBM Shell Sempat Kosong, Bahlil Sebut Aman
Jaksa Agung Mutasi 31 Kajari, Ini Daftarnya
Nasib 13 Penumpang Smart Air Seusai Insiden Karowai Belum Jelas
Praperadilan Yaqut di Kasus Kuota Haji, KPK Buka Suara
Advertisement
Tol dan Jalan Nasional Disiapkan Jadi Runway Darurat
Seleksi ADK OJK Dibuka, Politisi Wajib Mundur Parpol
Teror Ular Kobra Jawa Resahkan Warga Perumahan di Ponorogo
BNPB Sebut 108 DAS Picu Bencana Berulang, Sungai Progo Jadi Fokus
Pesawat Smart Air Ditembaki KKB, Pilot dan Kopilot Tewas
Advertisement
Diplomat Palestina Masuk Bursa Presiden Majelis Umum PBB Tahun Ini
Berita Pilihan
- Pendaftaran Calon Pimpinan OJK Dibuka, Begini Tahapan dan Syaratnya
- DKPP Pecat Tiga Anggota KPU karena Pelanggaran Kode Etik
- KPK Ungkap Alasan Negara Bisa Menyuap Negara di Kasus PN Depok
- Atraksi Naik Gajah Dilarang, Warga Diminta Melapor
- Kemensos Benahi PBI BPJS Kesehatan, 54 Juta Warga Belum Terdaftar
Advertisement
Advertisement
Festival Sakura 2026 di Arakurayama Batal, Turis Jadi Sorotan
Advertisement
Berita Populer
- Jadwal Lengkap KRL Solo-Jogja, Rabu 11 Februari 2026
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo, Rabu 11 Februari 2026
- Banding Ditolak! Tribun Utara dan Selatan Maguwoharjo Ditutup 4 Laga
- KID DIY Dorong Akses Informasi Terbuka untuk Perkuat Mitigasi Bencana
- Sambut Ramadan, Pemkab Sleman Perkuat Peran Rois di Tingkat Akar
- Jadwal Lengkap KA Prameks Jogja-Kutoarjo 11 Februari 2026
- Sutarto Kini Bisa Nikmati Listrik Program Sambung Listrik Gratis PLN
Advertisement
Advertisement
