Advertisement
Pendidikan Kena PPN, Ekonom Menilai Tak Pantas
Ilustrasi kegiatan belajar mengajar./Antara - Risky Andrianto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Belakangan mencuat rencana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sektor pendidikan.
Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, posisi jasa pendidikan memang cukup sulit. Kondisi tersebut, lanjutnya, memang mengharuskan pemerintah untuk mengejar defisit penerimaan pajak.
Advertisement
"Ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kembali penerimaan negara. Terutama, sebagai respon terhadap masa resesi di mana penerimaan negara mengalami penurunan drastis dan defisit mengalami pelebaran yang sangat signfinikan," ujarnya pada Jumat (11/6/2021).
Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah perlu mengejar penerimaan pajak dalam melakukan pemulihan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui reformasi perpajakan.
Faisal melanjutkan kemungkinan wacana kebijakan tersebut sepertinya mesti diterapkan ketika ekonomi sudah bisa pulih. Namun, pemulihan tersebut dia perkirakan tidak terjadi dalam waktu dekat.
Namun, jelasnya, dalam kondisi normal pun pengenaan PPN sejumlah sektor tidak 'pantas' untuk dikenakan termasuk, PPN jasa pendidikan dan sembako. Bahkan, dalam kondisi seperti saat ini, lanjutnya, sektor-sektor tersebut mestinya diberikan subsidi.
Pemerintah dinilai perlu mencari pos-pos yang lebih cocok menjadi sumber penerimaan negara, misalnya sektor yang berkenaan dengan masyarkat menengah ke atas termasuk melalui pengenaan Pajak Penghasilan (PPh).
"PPN pun jika dikenakan lebih kepada barang-barang yang bukan tergolong sebagai kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BGN dan Kemensos Matangkan Penyaluran MBG bagi Lansia dan Disabilitas
KPK Amankan Emas dan Uang Tunai Miliaran dalam OTT Bea Cukai
Belasan Rumah Tertimbun Longsor di Campakamulya Cianjur
OTT KPK Guncang Pajak dan Bea Cukai, Menkeu Siap Lakukan Bersih-Bersih
Advertisement
BPJS Kesehatan Jelaskan Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Begini Caranya
KPK Gelar OTT di Bea Cukai Jakarta, DJBC Buka Suara
Kecelakaan Beruntun di Tol Cipali, Tiga Orang Tewas
OTT KPK di Banjarmasin, Kepala KPP Madya Ikut Diamankan
Bus Rombongan Ibadah Terbalik di Brasil, 15 Tewas Termasuk Tiga Anak
Advertisement
Caroline Lang Mundur dari SPI Usai Namanya Muncul di Dokumen Epstein
Jembatan Kereta Api Ambruk di Jiangsu China, Lima Pekerja Tewas
KPK Dalami Komunikasi Bank BJB dan Ridwan Kamil di Kasus Korupsi Iklan
Red Notice Interpol Persempit Gerak Buron Korupsi Minyak Riza Chalid
KPK Sebut Dugaan Pemerasan Perangkat Desa di Pati Belum Menyeluruh
Advertisement
Permenkes KLB 2026 Perkuat Respons Wabah dan Krisis Kesehatan
Berita Pilihan
- BGN dan Kemensos Matangkan Penyaluran MBG bagi Lansia dan Disabilitas
- BPJS Kesehatan Jelaskan Mekanisme Reaktivasi PBI JKN, Begini Caranya
- Ormas Islam Pahami Alasan Prabowo Masukkan RI ke Dewan Perdamaian
- Seleksi Sekolah Rakyat Dimulai, Kemensos Siapkan Kuota 30 Ribu Siswa
- Meriyati Hoegeng Tutup Usia di 100 Tahun, Kapolri Sampaikan Duka
Advertisement
Viral Pedagang Sate di Malioboro, DPRD Usul Ada Area Khusus
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Persiba Bantul Gagal ke Final, Takluk dari RANS Nusantara
- Awal 2026, Gunungkidul Alami Deflasi 0,17 Persen, Ini Penyebabnya
- Forum ABMF Jogja, ADB Dorong Pembiayaan Berkelanjutan Hadapi Bencana
- Jadwal Terbaru KRL Jogja-Solo Rabu 4 Februari 2026 Lengkap
- Jadwal Lengkap KRL Solo-Jogja Rabu 4 Februari 2026, Cek Jamnya
- Hore! Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng Cair Februari-Maret 2026
- Trump Tahan Opsi Militer ke Iran, Israel Justru Desak Serangan
Advertisement
Advertisement
