Advertisement
Pendidikan Kena PPN, Ekonom Menilai Tak Pantas
Ilustrasi kegiatan belajar mengajar./Antara - Risky Andrianto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Belakangan mencuat rencana pemerintah untuk mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap sektor pendidikan.
Menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal, posisi jasa pendidikan memang cukup sulit. Kondisi tersebut, lanjutnya, memang mengharuskan pemerintah untuk mengejar defisit penerimaan pajak.
Advertisement
"Ini berkaitan dengan upaya meningkatkan kembali penerimaan negara. Terutama, sebagai respon terhadap masa resesi di mana penerimaan negara mengalami penurunan drastis dan defisit mengalami pelebaran yang sangat signfinikan," ujarnya pada Jumat (11/6/2021).
Dengan demikian, lanjutnya, pemerintah perlu mengejar penerimaan pajak dalam melakukan pemulihan ekonomi. Hal tersebut dilakukan melalui reformasi perpajakan.
Faisal melanjutkan kemungkinan wacana kebijakan tersebut sepertinya mesti diterapkan ketika ekonomi sudah bisa pulih. Namun, pemulihan tersebut dia perkirakan tidak terjadi dalam waktu dekat.
Namun, jelasnya, dalam kondisi normal pun pengenaan PPN sejumlah sektor tidak 'pantas' untuk dikenakan termasuk, PPN jasa pendidikan dan sembako. Bahkan, dalam kondisi seperti saat ini, lanjutnya, sektor-sektor tersebut mestinya diberikan subsidi.
Pemerintah dinilai perlu mencari pos-pos yang lebih cocok menjadi sumber penerimaan negara, misalnya sektor yang berkenaan dengan masyarkat menengah ke atas termasuk melalui pengenaan Pajak Penghasilan (PPh).
"PPN pun jika dikenakan lebih kepada barang-barang yang bukan tergolong sebagai kebutuhan dasar masyarakat," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Menteri HAM Minta Hakim Transparan di Sidang Andre Yunus
KPK: Celah Proyek Pemerintah Terbuka Sejak Awal Perencanaan
RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga Lolos Pleno Baleg
BGN Tegaskan SDM Jadi Prioritas Utama
Advertisement
Prabowo Minta Kampus Terlibat dalam Proyek Giant Sea Wall
Bareskrim Buka Opsi TPPU untuk Kasus Haji dan Umrah Ilegal
ASN Cerita Panik Saat Selamat dari Kebakaran Kemendagri
Gempa Mag 7,4 Jepang: Kemlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban
Sampah Nasional Tembus 144 Ribu Ton Sehari
Advertisement
Kebakaran Gedung Kemendagri Jalar ke Rumah Warga di Pasar Minggu
Bakauheni Jadi Pintu Penyelundupan 36 Kg Sabu, Digagalkan Petugas
Ada Pemeliharaan di Tol Cipularang dan Padaleunyi, Awas Lajur Sempit
Dugaan Provokasi, Permadi Arya dan Ade Armando Dilaporkan Polisi
KTP Dicatut, Guru Honorer Kuningan Terdorong Lapor Polisi
Advertisement
Duo Bos Sritex Dituntut 16 Tahun Penjara
Berita Pilihan
Advertisement
Advertisement
Paspor Indonesia Bebas Visa ke 42 Negara, Cek Destinasinya!
Advertisement
Berita Populer
- Kemendikdasmen Tindak Tegas Pengawas TKA yang Rekam Soal Ujian
- Jadwal Terbaru KA Prameks Jogja-Kutoarjo, Senin 20 April 2026
- Geng Remaja di Bantul Diduga Culik dan Siksa Korban hingga Tewas
- Empat Momen Penting Jatuh pada Tanggal 20 April
- Daftar dan Lokasi Event Jogja 20 April 2026
- Kenaikan BBM Nonsubsidi Tak Tekan Inflasi
- Remaja Tenggelam di Parangtritis Ditemukan Meninggal Dunia
Advertisement
Advertisement
