Advertisement
Ini Bantahan Moeldoko soal Rumor Dana Haji Dipakai Pemerintah

Advertisement
Harianjogja.com, MATARAM - Isu dana haji digunakan pemerintah bergulir beberapa hari terakhir. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko membantahnya.
Moeldoko menegaskan informasi dana calon haji Indonesia telah dipakai oleh Pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur sebagai hal yang menyesatkan.
Advertisement
"Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan," kata Moeldoko di Mataram, Selasa (8/6/2021).
Ditegaskan oleh Moeldoko saat ini setoran dana calon haji yang dikelola Pemerintah masih tersimpan aman.
"Saya sudah berbicara dengan Pak Anggito [Abimanyu, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji] bahwa uangnya aman," kata Moeldoko.
Di sisi lain, pemberangkatan jemaah calon haji belum bisa dilakukan tahun ini karena secara global masih dalam situasi pandemi Covid-19.
"Tidak bisa dipaksakan untuk berangkatkan calon haji ke Tanah Suci karena faktor keselamatan jemaah yang menjadi pertimbangan utama. Semua negara juga menghadapi persoalan yang sama, atau bukan hanya Indonesia," ucap mantan Panglima TNI itu.
Menurut Moeldoko, kebijakan pemberangkatan jemaah calon haji sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi.
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan bangsa dan negara, terlebih bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.
"Jadi, tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini itu. Kalau ada isu macam-macam, itu sudah menyesatkan," katanya lagi kepada wartawan.
Sebelumnya, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu membantah dana ibadah haji untuk pembangunan infrastruktur.
"Justru dana kelolaan haji itu diinvestasikan berisiko kecil. Jadi, tidak ada [dialokasikan ke pembiayaan infrastruktur]," kata Anggito dalam diskusi virtual bertajuk Dana Haji Aman.
Anggito menerangkan bahwa alokasi investasi ditujukan pada penanaman modal dengan profil risiko low to moderate.
Sebanyak 90 persen dana dialokasikan investasi berbentuk surat berharga syariah negara dan sukuk koorporasi.
"Tentu masih ada investasi-investasi lain yang semua profil risikonya adalah low to moderate," tegasnya.
Anggito mempersilakan masyarakat menonton akun YouTube resmi BPKH yang menjelaskan secara terperinci terkait dengan investasi pengelolaan dana haji.
Ia meminta masyarakat mengecek laporan keuangan BPKH yang tersedia di laman resmi.
"Silakan diunduh dan dibaca secara cermat, hati-hati, supaya kita bicara fakta dan data," kata Anggito.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement