Advertisement
TWK Pegawai KPK Dianggap Hanya Kedok untuk Singkirkan Sejumlah Orang
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bisnis - Arief Hermawan P
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK hanya kedok untuk menyingkirkan sejumlah orang.
“Hemat saya TWK adalah kedok yang memang disiapkan sejak awal,” katanya saat webinar Paramadina Public Policy Instute, Senin (7/6/2021).
Advertisement
Dia menyebutkan upaya pelemahan komisi antirasuah telah dilakukan sejumlah kalangan sejak 2017. Grand design itu, menurut dia, telah dijalankan perlahan untuk menyingkirkan kalangan tertentu.
Selain itu, kondisi ini disayangkan terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi kata dia selama ini dianggap sebagai representasi masyarakat sipil karena bukan berasal dari militer.
Dia juga mempertanyakan sikap para pembantu Presiden menyikapi pernyataan Jokowi usai 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK. Meski Eks Gubernur DKI Jakarta itu telah meminta agar seleksi tidak merugikan para pegawai, nyatanya 51 orang masih dianggap merah.
Setelah penetapan 51 pegawai KPK masuk zona merah dan 24 lainnya dibina, Presiden belum memberikan pernyataan lebih lanjut. Akan tetapi pihak Istana sempat menyatakan menghormati keputusan itu.
“Saya melihat situasi ini sebagai sebuah fakta Presiden tutup mata terhadap apa yang terjadi di KPK per detik ini,” terangnya.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK nonaktif, Giri Suprapdiono menaruh harapan pada Presiden Joko Widodo untuk bersuara terhadap hasil yang ditentukan pada TWK bulan lalu. Dia mengacu pada Peraturan Pemerintah No 17/2021 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Dalam beleid itu dijelaskan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dipecat Polri dalam Kasus Ojol Dilindas Rantis, Kompol Kosmas Ajukan Banding
Gubernur Bali Minta Wali Kota Denpasar Data Jumlah Kerugian Akibat Banjir
Sekjen PBB Minta Dilakukan Penyelidikan Menyeluruh Terkait Aksi Protes di Nepal
Bangunan Runtuh akibat Banjir Bali, 4 Orang Meninggal Dunia
Advertisement
Polisi Tangkap 3 Orang Penjarah TV dari Rumah Uya Kuya
Bali Dilanda Banjir, Tim SAR Kesulitan Akses ke Sejumlah Titik
Kacau! Alat Pemantau Gunung Kelud Senilai Rp1,5 Miliar Dicuri
DPR RI Nilai RUU Perampasan Aset Bisa Dibahas Paralel di Komisi III
Pendemo Bakar Rumah Pejabat Elit, Istri Mantan PM Nepal Tewas
Advertisement
Cara Daftar dan Cek Pengumuman Hasil Seleksi PPG 2025
Dua Orang Meninggal Dunia Akibat Banjir Bali
Didik Madiyono Jadi Plt Ketua DK untuk Gantikan Purbaya
Sejumlah PR Karding yang Dititipkan kepada Mukhtarudin Sebagai Menteri P2MI
Agensi Tak Dapat Kuota Jika Tak Setor Uang ke Pejabat Kemenag
Advertisement
BMKG Ingatkan Potensi Hujan Petir, Gelombang Laut hingga Banjir Rob
Berita Pilihan
- Gubernur Bali Minta Wali Kota Denpasar Data Jumlah Kerugian Akibat Banjir
- Sekjen PBB Minta Dilakukan Penyelidikan Menyeluruh Terkait Aksi Protes di Nepal
- Kacau! Alat Pemantau Gunung Kelud Senilai Rp1,5 Miliar Dicuri
- Cara Daftar dan Cek Pengumuman Hasil Seleksi PPG 2025
- Sejumlah PR Karding yang Dititipkan kepada Mukhtarudin Sebagai Menteri P2MI
Advertisement
Terhimpit Tol Jogja-Solo, Masjid At-Taubah Bakal Direlokasi ke Lahan Baru
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Main Domino Bareng Aziz Wellang, Raja Juli Minta Maaf ke Prabowo dan Masyarakat
- Reshuffle Kabinet Jangan Sekadar Kosmetik, Harus Perbaiki Tata Kelola Nasional
- Kebakaran di Slipi, Puluhan Personel Damkar Diterjunkan
- Bahlil Kirim Tim ke Lokasi Tambang Freeport yang Longsor
- Dua Mobil Mantan Wamenaker yang Hilang Dikembalikan ke KPK
- Prabowo Tunjuk Sjafrie Sjamsoeddin Jadi Menko Polkam Ad Interim
- Heboh Ferry Irwandi, Polisi: Institusi Tak Bisa Laporkan Pencemaran Nama Baik
Advertisement
Advertisement
