Advertisement
TWK Pegawai KPK Dianggap Hanya Kedok untuk Singkirkan Sejumlah Orang
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bisnis - Arief Hermawan P
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai tes wawasan kebangsaan bagi pegawai KPK hanya kedok untuk menyingkirkan sejumlah orang.
“Hemat saya TWK adalah kedok yang memang disiapkan sejak awal,” katanya saat webinar Paramadina Public Policy Instute, Senin (7/6/2021).
Advertisement
Dia menyebutkan upaya pelemahan komisi antirasuah telah dilakukan sejumlah kalangan sejak 2017. Grand design itu, menurut dia, telah dijalankan perlahan untuk menyingkirkan kalangan tertentu.
Selain itu, kondisi ini disayangkan terjadi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jokowi kata dia selama ini dianggap sebagai representasi masyarakat sipil karena bukan berasal dari militer.
Dia juga mempertanyakan sikap para pembantu Presiden menyikapi pernyataan Jokowi usai 75 orang pegawai KPK dinyatakan tidak lolos TWK. Meski Eks Gubernur DKI Jakarta itu telah meminta agar seleksi tidak merugikan para pegawai, nyatanya 51 orang masih dianggap merah.
Setelah penetapan 51 pegawai KPK masuk zona merah dan 24 lainnya dibina, Presiden belum memberikan pernyataan lebih lanjut. Akan tetapi pihak Istana sempat menyatakan menghormati keputusan itu.
“Saya melihat situasi ini sebagai sebuah fakta Presiden tutup mata terhadap apa yang terjadi di KPK per detik ini,” terangnya.
Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK nonaktif, Giri Suprapdiono menaruh harapan pada Presiden Joko Widodo untuk bersuara terhadap hasil yang ditentukan pada TWK bulan lalu. Dia mengacu pada Peraturan Pemerintah No 17/2021 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Dalam beleid itu dijelaskan Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BPBD Serang Catat Banjir Bertahan di Empat Wilayah
Gelombang Serangan Udara Israel Kembali Guncang Gaza, 32 Warga Tewas
Belum Ada Kasus, Kemenkes Ingatkan Potensi Virus Nipah di Indonesia
Menlu Iran Kecam Keberadaan Militer AS di Dekat Perbatasannya
Advertisement
Hari Kesembilan, Operasi SAR Longsor Kian Diperluas
Sabtu Berdarah di Balochistan Pakistan, 33 Orang Tewas Oleh Separatis
Iran Pamer Basis Rudal Bawah Laut di Selat Hormuz
Prabowo Instruksikan Reformasi Pasar Modal Berjalan di Masa Transisi
Putusan MK Perkuat KKI dan Kolegium, Kemenkes Beri Dukungan Penuh
Advertisement
Serangan Udara Israel Tewaskan 31 Orang di Gaza Jelang Rafah Dibuka
Lonjakan WNI di Kamboja, KBRI Phnom Penh Percepat Pemulangan
3.248 Huntara Rampung, Satgas Pacu Rehabilitasi Aceh Jelang Ramadhan
Pemerintah Dorong Reformasi Royalti Digital, Menkum Soroti Peran LMKN
KPK Selidiki Dugaan Perusakan Bukti Kasus Kuota Haji 2024
Advertisement
Pemerintah Tegaskan Perang terhadap Saham Gorengan di Pasar Modal
Berita Pilihan
Advertisement
Gunungkidul Anggarkan Rp588 Miliar Tekan Kemiskinan di 2026
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Ojol Tuntut THR Wajib, Skema BHR Dinilai Tak Adil
- Bantul Usulkan Tiga SPAM Baru untuk Layanan Air Minum
- Persib Bandung Sementara Unggul 1-0 atas Persis Solo
- Kimaya Sudirman Yogyakarta Hadirkan Promo Buka Puasa Lentera Ramadhan
- Pentagon dan Gedung Putih Susun Skenario Serang Iran
- Target PAD Retribusi Pasar Bantul 2026 Dipatok Rp5,5 Miliar
- PSS Sleman vs Barito Putera, Duel Sengit Perebutan Puncak
Advertisement
Advertisement
