Advertisement
Novel Baswedan Sebut Ada Makelar Kasus di KPK

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Eks Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan terus mengungkapkan kekecewaannya atas pemecatan dirinya dan beberapa rekannya setelah tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Menurutnya, keputusan itu kemungkinan masih terkait dengan oknum yang ditemukan menjadi makelar kasus di KPK.
Advertisement
“Prihatin, dan sedih adanya org yg berani “main kasus” di KPK. Lebih prihatin lagi krn Pak A. Damanik, Rizka, Yudi dan saya yg ungkap kasus ini justru diupayakan utk disingkirkan dgn alat TWK. Harapan memberantas korupsi mau dimatikan?” Cuit Novel melalui akun Twitter @nazaqitstsha, Kamis (3/6/2021).
Adapun, KPK telah memutuskan nasib 75 pegawainya yang dinyatakan tidak lolos asesmen tes wawasan kebangsaan atau TWK. Hasilnya, 51 pegawai telah diberhentikan oleh lembaga anti korupsi dimana salah satunya adalah Novel Baswedan.
Banyak pihak diketahui mengkritisi keputusan tersebut dan bahkan meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk turun tangan langsung menyelesaikan polemik ini.
BACA JUGA: Pemuda Jogja yang Tewas Dikeroyok di Pasar Gampingan Terkapar di Lokasi Selama Sejam
Namun, informasi terkahir menyebebut bahwa pihak istana menyerahkan sepenuhnya nasib 51 pegawai KPK tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Adapun, baru-baru ini, salah satu penyidik KPK yakni Stepanus Robin Pattuju diputuskan bersalah oleh Dewas KPK lantaran melanggar kode etik.
Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean membeberkan alasannya. Pertama, berhubungan dengan pihak-pihak/orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan perkara yang sedang ditangani atau yang telah ditangani oleh KPK.
Kedua, menyalahgunakan kewenangan dalam rangka meminta dan menerima sejumlah uang dari pihak-pihak yang dihubungi tersebut. Ketiga, menunjukkan identitas, yaitu id card sebagai Penyidik KPK kepada mereka yang tidak punya kepentingan.
"Itu pelanggaran kode etiknya, semuanya oleh majelis dinyatakan terbukti sesuai dengan pedoman perilaku kode etik yang telah ditetapkan oleh Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020 Pasal 4 ayat 2 huruf a, b, dan c," ucap Tumpak.
Adapun hal yang memberatkan, Anggota Dewas KPK Albertina Ho mengatakan Stepanus telah menikmati hasil perbuatannya berupa uang Rp1,6 miliar.
"Hal yang memberatkan terperiksa telah menikmati hasil dari perbuatannya berupa uang kurang lebih sejumlah Rp 1.697.500.000. Terperiksa telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan instansi asal sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan KPK," kata Albertina.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Polisi Tetapkan 42 Tersangka Demo Rusuh di Bandung
- Tersangka Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin EDC Indra Utoyo Dipanggil KPK
- Menkop Nyatakan Satu Kopdes Merah Putih Bisa Gerakkan 15 Orang
- Ini Cara Daftar BPJS Ketenagakerjaan agar Dapat Diskon Iuran 50 Persen
- Cak Imin Ingin Rp200 Triliun Bisa Dinikmati UMKM
Advertisement

Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- 100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
- Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
- Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
- Guru Besar UMY: Dukungan Prabowo ke Qatar Bagian Diplomasi RI
- 8.018 SPPG Sudah Beroperasi, Serapan Anggaran Rp15,7 Miliar
- BNPB: Sistem Hujan Disempurnakan Jadi Peringatan Dini Banjir
- BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
Advertisement
Advertisement