Advertisement
Marak Peretasan, Pemerintah & DPR Ternyata Belum Klop soal UU Perlindungan Data Pribadi
Ilustrasi seorang pria sedang mengetik kode siber. - Reuters/Kacper Pempe
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi (PDP) kembali disorot setelah 279 juta data pribadi warga negara Indonesia (WNI) bocor dan peretasan akun media sosial sejumlah aktivis yang kritis terjadi.
Wakil Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari mengatakan saat ini RUU tersebut masih dalam pembahasan pemerintah. Salah satunya, mengenai penentuan lembaga otoritas pengawas data pribadi yang belum menemukan titik temu.
Advertisement
“Ya, payung hukum perlindungan data ini tergantung dari RUU PDP ini, kalau ini belum jadi ya susah. Sayangnya, sampai hari ini, masih belum ada kesepakatan dari pemerintah dengan DPR,” ujarnya saat dihubungi Bisnis.com, Senin (24/5/2021).
Dia menjelaskan DPR menginginkan lembaga pengawas bersifat independen, sementara pemerintah mengusulkan di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Baca juga: Hari Pertama ASPD Digelar untuk Siswa SD di Kulonprogo, Ini Hasilnya
“Usulan pemerintah ingin pengawas ada di bawah kementerian Kominfo, sedangkan DPR ingin pengawasnya independen. Itu titik krusial yang sampai hari ini belum ada titik temunya. "Masa regulasinya pemerintah, pelaksananya pemerintah, yang mengawasi juga pemerintah," katanya.
Abdul berharap RUU PDP dapat diundangkan pada 2021 ini. Setelah adanya perpanjangan pembahasan, Abdul Kharis optimis pembahasan bisa rampung dalam waktu tiga bulan.
Namun, menurutnya jika perdebatan tersebut tidak kunjung rampung tidak menutup kemungkinan pengesahannya bisa kembali molor hingga 2022.
“Dengan belum adanya titik temu ini, ya saya tidak bisa memastikan kappan rampungnya, karena DPR masih bersikukuh dan saya sebagai ketua Panja [Panitia Kerja] masih menginginkan agar lembaga atau badan pengawas ini independen,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Arus Balik Nataru, 324 Ribu Kendaraan Masuk Jabotabek
China Kutuk Keras Serangan AS dan Penangkapan Presiden Venezuela
KH Amal Fathullah Zarkasyi Wafat, Ribuan Santri Padati Gontor
Longsor Tebing Ngarai Sianok Agam Setinggi 120 Meter
Advertisement
Jaksa AS Tuduh Nicolas Maduro Terlibat Terorisme dan Narkoba
Harga Tiket Museum Nasional Naik, Aktivis Pendidikan Minta Transparans
Venezuela Tegas Tolak Pasukan Asing Seusai Serangan AS
KUHP Baru Berlaku, 968 Lokasi Disiapkan untuk Pidana Kerja Sosial
Rusia Desak AS Klarifikasi Nasib Presiden Venezuela Maduro
Advertisement
Menlu Venezuela Kecam Serangan AS, Sebut Perang Kolonial
Senator AS Klaim Maduro Ditangkap, Akan Diadili di AS
BMKG: Gempa Muna Dipicu Aktivitas Sesar Kolaka South 1
Kemlu Pastikan WNI Aman di Venezuela Seusai Serangan AS
Hampir 779 Ribu Ternak Terdampak Banjir dan Longsor Sumatera
Advertisement
Modus TPPO Baru, Pekerja Migran Diancam Surat Pernyataan
Berita Pilihan
- Sidang E-Court, Gugatan Cerai Atalia-Ridwan Kamil Segera Diputus
- Kuba dan Kolombia Kecam Serangan AS ke Venezuela
- Venezuela Kecam Agresi AS dan Aktifkan Pertahanan Nasional
- Gempa Vulkanik Guncang Filipina, Gunung Taal Catat 25 Getaran
- Gempa 6,5 M Guncang Mexico City, Satu Tewas, Belasan Warga Terluka
Advertisement
Advertisement
Favorit Nataru, KA Joglosemarkerto Angkut Puluhan Ribu Penumpang
Advertisement
Berita Populer
- Jip Wisata Kaliurang Dominasi Kunjungan Libur Tahun Baru
- TKA 2025: DIY Unggul Nasional di Literasi dan Numerasi
- Minimarket di Kulonprogo Resmi Larang Kantong Plastik
- Favorit Nataru, KA Joglosemarkerto Angkut Puluhan Ribu Penumpang
- Ini Jadwal KRL Jogja-Solo Palur-Tugu, Sabtu 3 Januari 2026
- Alex Rins Ungkap Alasan Yamaha Tinggalkan Mesin Inline-Four
- Ledakan Pipa Gas di Inhil, Jalur Riau-Jambi Ditutup Sementara
Advertisement
Advertisement
