Advertisement
Pimpinan KPK Berupaya Singkirkan 75 Pegawai, Begini Respons Pakar Hukum UII
Gedung KPK - JIBI/Abdullah Azzam
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Pakar Hukum Pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta Muzakir menyebut bahwa perekrutan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus mengikuti sistem hukum nasional.
"KPK ikutilah sistem hukum nasional," kata Muzakir dalam rilis diterima di Jakarta, Sabtu.
Muzakir juga mengingatkan permasalahan yang akan timbul jika para pegawai yang tidak lolos perekrutan ternyata masih tetap bekerja di lembaga antirasuah tersebut.
BACA JUGA : Ini Salah Satu Pertanyaan Janggal Tes Wawasan Kebangsaan KPK
"Saya tidak habis mengerti kenapa tidak dipecat, berarti mereka tetap menjadi outsourcing dari ini," kata Muzakir.
Seperti diketahui, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah memecat pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).
Dia juga mempertanyakan yang dilakukan KPK saat ini apakah tes pegawai untuk alih status jadi aparatur sipil negara atau tes sebagai penyidik.
"Ini tes penyidik apa tes ASN? kalau tes penyidik kompetesinya terletak pada kepolisan terutama dari Kemenkumham bukan KPK," ujarnya.
Menurut Muzakir, jika tes tujuannya untuk sertifikasi penyidik berstatus ASN, maka hal itu harusnya hanya keluar melalui Kemekumham. KPK, lanjut Muzakir, tidak punya kompetensi untuk menentukan tes penyidik.
BACA JUGA : Dosen UGM Sebut Pelemahan KPK sebagai Kejahatan Sempurna
Advertisement
Sebelumnya, KPK telah menerima hasil tes wawasan kebangsaan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertempat di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan dikabarkan bakal dipecat dari lembaga tersebut. Penyidik yang menjadi korban teror penyiraman air keras oleh oknum polisi itu mengakui, sudah mendengar kabar tersebut.
Novel mengatakan, terdapat kabar bahwa dirinya dan puluhan pegawai KPK bakal dipecat dengan alasan tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
Advertisement
Tes wawasan kebangsaan itu merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau PNS.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Harga Pertamax Hari Ini Turun, Ini Penjelasan Pertamina
Prediksi Cuaca Jogja Hari Ini Menurut BMKG
Jokowi Inspektur Upacara Hari Kesaktian Pancasila di Lubang Buaya
Advertisement
9 Fly Over dan Underpass Megah Hasil Inisiasi Ganjar
Ini Daftar 13 Perwira Polri yang Naik Pangkat Jadi Brigjen dan Irjen
Cek Girls! Ini 10 Negara yang Tidak Aman untuk Perempuan
Pemkot Magelang Berikan Proteksi Praktik Dokter
Warga Kota Magelang Didorong Urus Akta Agar Dapat Perlindungan Hukum
Advertisement
2 Bansos Rp18,4 Triliun Cair Minggu Depan
Surat Pemecatan Fredy Sambo Sudah Ditandatangani Presiden Jokowi
Jelajah Kuliner: Resep Leluhur Kopi Pit, Merawat Warisan dan Pengunci Kenangan
Minggu Depan, Bansos Senilai Rp18,4 triliun Cair
Polisi Periksa 2 Saksi Kasus KDRT Lesti Kejora
Advertisement
Koin Bergambar Raja Charles III Diterbitkan, kok Fotonya Hadap Kiri?
Berita Pilihan
- 9 Fly Over dan Underpass Megah Hasil Inisiasi Ganjar
- Pakar: Urgensi Sosialisasi Wacana Pelabelan BPA Patut Dipertanyakan
- Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII 2022 Akan Tampil Beda
- Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
- Rampung! Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen-Demak Sudah 100%
Advertisement
Korupsi Perizinan, Haryadi Suyuti Cs Segera Disidang di Pengadilan Tipikor Jogja
Advertisement
Hadir Tempat Glamping Baru di Jogja, Arkamaya Sembung Namanya
Advertisement
Berita Populer
- Tiga Hari Ke Depan, Jateng Dilanda Cuaca Ekstrem
- Putri Sambo Hindari Wartawan di Bareskrim Polri
- Indonesia Miliki 115 Tim Tanggap Insiden Siber
- Resmi, Putri Candrawathi Ditahan di Rutan Mabes Polri
- Koin Bergambar Raja Charles III Diterbitkan, kok Fotonya Hadap Kiri?
- Polisi Periksa 2 Saksi Kasus KDRT Lesti Kejora
- Minggu Depan, Bansos Senilai Rp18,4 triliun Cair
Advertisement
Advertisement
