Advertisement
Cek Fakta: Benarkah Gubernur DIY Mengecam Jokowi soal Larangan Mudik?
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan HB X seusai melakukan pertemuan di Keraton Yogyakarta, Kamis (6/12/2018). - ANTARA/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Belakangan ini, sebuah pesan berantai beredar di aplikasi Whatsapp yang berisi sebuah narasi terkait pernyataan Gubernur DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta), Sri Sultan Hamengku Buwono X. Kepala Biro Umum, Humas, dan Protokol Pemda Yogyakarta Ditya Nanaryo pun menyampaikan klarifikasi terkait pesan itu.
Dalam pesan disebutkan bahwa Sultan Hamengku Buwono mengecam larangan mudik dan takbiran keliling dalam rangka Hari Raya Idulfitri 1442 H yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Advertisement
Menanggapi hal tersebut, Ditya menegaskan bahwa pesan berantai berisi pernyataan Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X mengecam larangan mudik dan takbiran keliling dalam perayaan Idulfitri 1442 H adalah hoaks.
“Isi pesan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya,” ujarnya dikutip dari laman Kominfo, Jumat (6/5/2021).
Ditya berharap, masyarakat lebih bijak untuk memilah informasi yang beredar atau melakukan cek fakta terlebih dahulu.
Seperti diketahui pemerintah melalui kementerian/lembaga terkait terus mengimbau masyarakat untuk tidak mudik pada Lebaran tahun ini, termasuk pelarangan perayaan yang berpotensi menimbulkan kerumunan.
Peniadaan mudik itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Satuan Tugas Penanganan Covid-19 No.13/2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan bahwa peniadaan mudik diberlakukan agar klaster penularan Covid-19 tidak terjadi.
Pasalnya, mobilisasi massa yang sangat masif akan sulit dikontrol terutama dalam penegakkan penerapan protokol kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Advertisement
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
