Advertisement
Tes Wawasan Kebangsaan Diduga Jadi Alat untuk Singkirkan Penyidik KPK yang Menangani Kasus Bansos Covid
Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan Covid-19 senilai Ro14,5 miliar di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini hari. - Antara/Hafidz Mubarak A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Dugaan ada udang" di balik TWK atau tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK terus bergulir.
Bahkan, anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menduga ada upaya menggergaji penyidikan kasus bansos Covid-19. Caranya menyingkirkan penyidik KPK yang menangani perkara ini lewat Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Advertisement
BACA JUGA : Dikabarkan Tak Lolos Seleksi Pegawai KPK, Novel Baswedan Curiga Bakal Disingkirkan
“Penyidik KPK kini terbelah antara kelompok pendukung pengusutan tuntas korupsi dana bansos dan yang tidak. Kelompok pendukung diberhentikan. Caranya cukup halus. Melalui tes wawasan kebangsaan. Rakyat tau tapi takut,” kata Benny dari akun Twitternya, Kamis (6/5/2021).
Benny telah mengizinkan cuitannya itu dikutip . Namun, dia enggan menyebutkan siapa nama penyidik tersebut. “Sudah tahu semua itu,” ujar Benny.
Sebelumnya, 75 pegawai KPK dinyatakan tak lolos dalam TWK yang merupakan bagian dari alih status menjadi ASN. Alih status ini konsekuensi dari Undang-undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbaru.
BACA JUGA : Harga Paket Bansos Covid-19 Kemensos Ternyata Lebih Mahal Rp74 Miliar
Beberapa sumber Tempo mengatakan pegawai yang dipecat memang sedang menangani perkara kakap seperti korupsi bansos Covid-19 yang menyeret mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Selain itu, ada juga penyidik yang sedang menangani kasus suap izin ekspor benih lobster.
Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah menguatkan kecurigaan ini. Dia mengatakan sejumlah penyidik KPK yang diduga akan disingkarkan tengah menangani kasus-kasus kakap.
“Sebut saja korupsi Bansos Covid-19, suap benur di KKP, kasus suap terkait izin di ESDM dengan tersangka Samin Tan, E-KTP dan Tanjungbalai,” kata Febri lewat akun Twitternya, 4 Mei 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Pengadilan Malaysia Vonis Najib Razak 15 Tahun Penjara Kasus 1MDB
Kasus Penjualan Senjata ke Taiwan, 20 Perusahaan AS Kena Sanksi China
Puluhan Rumah Rusak, Polisi Tangani Dampak Puting Beliung Pati
Trump Siap Bertemu Netanyahu Bahas Masa Depan Gaza
Advertisement
Pesawat Libya Jatuh di Turki, Dugaan Sabotase Diselidiki
Mabes Polri Tambah Personel ke Aceh untuk Percepat Pemulihan Banjir
Jalur Pendakian Gunung Tambora Ditutup Mulai 28 Desember 2025
Thailand dan Kamboja Belum Sepakati Gencatan Senjata
DPR Minta Pemerintah Antisipasi Bencana Susulan di Sumatera
Advertisement
KY Rekomendasikan Sanksi Nonpalu untuk Hakim Perkara Tom Lembong
Menpar Tegaskan Bali Tidak Sepi Saat Libur Natal 2025
Mendagri Tekankan Kesiapan Lahan Huntap untuk Korban Bencana Sumatera
Kim Jong Un Dorong Produksi Rudal dan Amunisi Korut Diperkuat
Turbulensi Penerbangan Jakarta-Sydney, Garuda Beri Penjelasan
Advertisement
Kasus Ancaman Bom di 10 Sekolah, Polisi Tetapkan Tersangka
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal Lengkap KA Prameks Jogja-Kutoarjo Sabtu 27 Desember 2025
Advertisement
Menikmati Senja Tenang di Pantai Kerandangan Senggigi Lombok Barat
Advertisement
Berita Populer
- Catat! Jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo Hari Ini, Jumat 26 Desember
- Natal 2025, Layanan SIM dan Samsat Keliling Libur
- Jadwal DAMRI di Jogja Hari Ini, Jumat 26 Desember 2025
- Cek Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini, Jumat 26 Desember 2025
- Status Tanggap Darurat Banjir dan Longsor Sumut Diperpanjang
- Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Hari Ini, Jumat 26 Desember 2025
- Agak Laen: Menyala Pantiku! Tembus 9,15 Juta Penonton
Advertisement
Advertisement
