Advertisement
Sengketa Informasi Menumpuk 2.800 Kasus, Bukti Publik Makin Kritis
Mediator sekaligus Ketua KID DIY Hazwan Iskandar Jaya (dua kanan) saat menjadi juru damai sengketa informasi di Kantor KID DIY, Jumat (25/5/2018). - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sengketa informasi yang diterima Komisi Informasi Pusat menumpuk sampai 2.800 kasus sejak 2018 hingga 2021.
Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Komisi Informasi Pusat Arif Adi Kuswardono di Kendari, Senin (26/4/2021) mengatakan penumpukan sengketa informasi sebagai gambaran makin tingginya sikap kritis publik.
Advertisement
"Penyelenggara pelayanan publik harus menyadari bahwa masyarakat dewasa ini makin kritis dan desakan transparansi sebuah keniscayaan," kata Arif.
Hal tersebut mengemuka pada forum diskusi survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Kendari, Sulawesi Tenggara. Juga penumpukan sengketa informasi yang mencapai ribuan disebabkan keterbatasan sumber daya KI Pusat hingga ke daerah-daerah.
Oleh karena, kata dia, Komisi Informasi Pusat memprogramkan peningkatan kapasitas dalam memproses sengketa informasi.
Ketua Komisi Informasi Sulawesi Tenggara Andi Hatta mengatakan wewenang Komisi Informasi dalam menangani sengketa informasi belum tersosialisasi.
"Kami belum menyosialisasikan wewenang Komisi Informasi secara maksimal karena belum memiliki anggaran yang memadai," kata Andi Hatta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
1 Orang Tewas dan 102 Luka Akibat Demo di Lima Peru
Luhut Minta Utang Kereta Cepat Ditangani Bersama Lewat Keppres
Presiden Prabowo Ulang Tahun ke-74 Hari Ini, Ini Perjalanan Kariernya
ASPD Siapkan Penyeberangan Arus Mudik Natal dan Tahun Baru 2026
Advertisement
Palestina Susun Rencana Rekonstruksi Gaza Senilai Rp1.100 Triliun
Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 17,6 Kg Sabu-Sabu
Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
Modus Kongkalikong PT ANTAM-Loco Montrado, Begini Kata KPK
KPK Imbau Mahfud MD Membuat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat
Advertisement
Kontak Senjata di Kampung Soanggama, TNI Lumpuhkan 14 Anggota KKB
BMKG Ungkap Penyebab Peningkatan Suhu Panas Akhir-Akhir Ini
WNA Jadi Direksi BUMN, KPK: Tetap Wajib Melaporkan LHKPN
Prabowo Bakal Terbitkan Keppres Selesaikan Utang Proyek Kereta Cepat
Hingga Oktober 2025, Tujuh Warga Jepang Tewas Diserang Beruang
Advertisement
Markas OPM di Kampung Soanggama Papua Diambilalih TNI
Berita Pilihan
- Polisi Bongkar Jaringan Narkoba Internasional, Sita 17,6 Kg Sabu-Sabu
- Alexander Ramlie, Miliarder Termuda Indonesia dengan Kekayaan Rp39 T
- Kasus Trans 7, Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pelanggaran ITE
- BPBD Sarmi Pantau Dampak Gempa Magnitudo 6,6 di Papua
- 13,1 juta Penumpang Bersubsidi Sudah Dilayani Oleh PT KAI
Advertisement
Rencana Penerapan 1 TPR untuk Pansela, Begini Kata Bupati Bantul
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Toyota Pacu Ekspor Otomotif Capai 3 Juta Unit dengan TKDN >8 Persen
- Target Pembangunan 43 Jembatan Gantung PU Selesai Akhir Tahun 2025
- Champione, Tim Basket SMA Warga Surakarta Juara 1 di Yamaha Fazzio
- Sarah Jessica Parker dan Madison di Victorias Secret 2025
- Joglo Ambruk di Sleman, Delapan Orang Dilarikan ke Rumah Sakit
- Rutan Cipinang Gagalkan Penyusupan 785 Pil Inex
- Pertamina Patra Niaga Kembangkan SAF dari Minyak Jelantah
Advertisement
Advertisement
