Advertisement
Sengketa Informasi Menumpuk 2.800 Kasus, Bukti Publik Makin Kritis
Mediator sekaligus Ketua KID DIY Hazwan Iskandar Jaya (dua kanan) saat menjadi juru damai sengketa informasi di Kantor KID DIY, Jumat (25/5/2018). - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sengketa informasi yang diterima Komisi Informasi Pusat menumpuk sampai 2.800 kasus sejak 2018 hingga 2021.
Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Komisi Informasi Pusat Arif Adi Kuswardono di Kendari, Senin (26/4/2021) mengatakan penumpukan sengketa informasi sebagai gambaran makin tingginya sikap kritis publik.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
"Penyelenggara pelayanan publik harus menyadari bahwa masyarakat dewasa ini makin kritis dan desakan transparansi sebuah keniscayaan," kata Arif.
Hal tersebut mengemuka pada forum diskusi survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Kendari, Sulawesi Tenggara. Juga penumpukan sengketa informasi yang mencapai ribuan disebabkan keterbatasan sumber daya KI Pusat hingga ke daerah-daerah.
Oleh karena, kata dia, Komisi Informasi Pusat memprogramkan peningkatan kapasitas dalam memproses sengketa informasi.
Ketua Komisi Informasi Sulawesi Tenggara Andi Hatta mengatakan wewenang Komisi Informasi dalam menangani sengketa informasi belum tersosialisasi.
"Kami belum menyosialisasikan wewenang Komisi Informasi secara maksimal karena belum memiliki anggaran yang memadai," kata Andi Hatta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Kronologi Orang Terkaya RI Digugat Rp1 Triliun, Diduga Terlibat Pencucian Uang
Wow! Kelompok Lansia Punya Kadar Antibodi Covid-19 Paling Tinggi
Longsor dari Gunungkidul, Dua Rumah di Klaten Tertimpa Material
Advertisement
Panas! PDIP Sentil Parpol Hobi Impor Pangan, NasDem: Jangan Arogan!
Sertifikat Halal Mie Gacoan Ternyata Belum Menyeluruh, Apa Maksudnya?
Mahfud Ungkap Biang Kerok Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Melorot
Telkom Bangun Sekolah Sementara di Daerah Terdampak Bencana Gempa Cianjur
Pemerintah Akan Terbitkan Surat Utang untuk Danai IKN
Advertisement
Balon Mata-Mata Diduga Milik China Mengudara di Atas AS
Daerah Ini Diwajibkan Beli BBM Pakai MyPertamina per 6 Februari
Otorita IKN Nusantara Bentuk BUMN
KPK Mengeluh, Penyelidikan Kasus Formula E Dianggap Politis
Lawan Saparatisme di Papua, Panglima Yudo: TNI Angkat Senjata
Advertisement
Kepala Desa Minta Masa Jabatan 9 Tahun, Ini Tanggapan Mahfud MD
Berita Pilihan
- Perbedaan Gaji Lurah dan Kepala Desa
- Cegah Penculikan Anak, Disdikpora DIY minta sekolah bentuk tim keamanan
- Digaji Rp172 Juta, Apa Tugas Kepala Otorita IKN dan Wakilnya?
- Sempat Tertunda karena Pandemi, Pembangunan Masjid Agung Jateng di Magelang Akhirnya Dimulai
- Purnawirawan Penabrak Mahasiswa UI Ingin Nyaleg
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- 730 Juta Warga India Belum Terhubung ke Internet, Bandingkan dengan Indonesia
- Ragam Penyakit Tropis yang Mengintai di Indonesia
- Viral Pria Tua Hidup Tanpa Aliran Air dan Listrik di Semarang, Anaknya Ternyata Dokter
- Anies Baswedan Temui AHY di Kantor Demokrat, Kode Cawapres?
- Moge Diusulkan Boleh Masuk Jalan Tol, DPR: Bisa Tambah Arogan!
- Musyawarah Rakyat Tempatkan Airlangga di Tiga Besar Bersama Ganjar & Prabowo
- Simak! Cara Daftar KIP Kuliah 2023
Advertisement
Advertisement
