Advertisement
Sengketa Informasi Menumpuk 2.800 Kasus, Bukti Publik Makin Kritis
Mediator sekaligus Ketua KID DIY Hazwan Iskandar Jaya (dua kanan) saat menjadi juru damai sengketa informasi di Kantor KID DIY, Jumat (25/5/2018). - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sengketa informasi yang diterima Komisi Informasi Pusat menumpuk sampai 2.800 kasus sejak 2018 hingga 2021.
Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Komisi Informasi Pusat Arif Adi Kuswardono di Kendari, Senin (26/4/2021) mengatakan penumpukan sengketa informasi sebagai gambaran makin tingginya sikap kritis publik.
Advertisement
"Penyelenggara pelayanan publik harus menyadari bahwa masyarakat dewasa ini makin kritis dan desakan transparansi sebuah keniscayaan," kata Arif.
Hal tersebut mengemuka pada forum diskusi survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) di Kendari, Sulawesi Tenggara. Juga penumpukan sengketa informasi yang mencapai ribuan disebabkan keterbatasan sumber daya KI Pusat hingga ke daerah-daerah.
Oleh karena, kata dia, Komisi Informasi Pusat memprogramkan peningkatan kapasitas dalam memproses sengketa informasi.
Ketua Komisi Informasi Sulawesi Tenggara Andi Hatta mengatakan wewenang Komisi Informasi dalam menangani sengketa informasi belum tersosialisasi.
"Kami belum menyosialisasikan wewenang Komisi Informasi secara maksimal karena belum memiliki anggaran yang memadai," kata Andi Hatta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
Banjir Rendam 1.948 Hektare Sawah Karawang, Produksi Padi Terancam
Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
Seluruh Korban Pesawat ATR di Gunung Bulusaraung Ditemukan
Advertisement
Trump Klaim Kekuatan Militer AS Disiagakan ke Iran
KPK Peringatkan Pengisian Jabatan Transparan Usai OTT Pati
BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
Indonesia Gabung Dewan Perdamaian Gaza, Prabowo Teken Piagam
Haji Alim Terdakwa Korupsi Tol Meninggal di Usia 88 Tahun
Advertisement
Seleksi Petugas Haji 2026: Menhaj Tekankan Integritas dan Sanksi Tegas
IUP Tambang Emas Martabe Dicabut, ESDM Tegaskan Lewat Kajian
Geledah Pendopo Pati, KPK Angkut Koper dan Dokumen Sudewo
BPK Soroti Proyek Kereta Cepat, WIKA Berpotensi Rugi Rp2,27 Triliun
Uji Coba Zero ODOL Dimulai 27 Januari 2026, Kemenhub Andalkan Digital
Advertisement
Pantau Rekening Pejabat Pajak, Menkeu Perketat Bersih-Bersih DJP
Berita Pilihan
- Tidak Boleh Tokoh Fiksi, Pekerjaan di KTP Diatur Ketat, Ini Daftarnya
- Banjir Kiriman Ciliwung Rendam Kebon Pala Jakarta
- BPBD Magetan Kerahkan SAR, Pendaki Mongkrang Belum Ditemukan
- BMKG Wanti-wanti Hujan Lebat di Jateng hingga Akhir Januari 2026
- PLN Hadirkan Tambah Daya Listrik Instan untuk Hajatan dan Proyek
Advertisement
Masih Ada 982 Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer SMA-SMK di DIY
Advertisement
Diawali dari Langgur, Cerita Wisata Kepulauan Kei Dimulai
Advertisement
Berita Populer
- Pemkot Jogja Bakal Sulap Eks Lapak Jahit Terban Jadi Taman Trotoar
- Telkomsel Memulihkan Layanan Data dan IndiHome Nasional
- Sultan HB X Tegaskan Pers Harus Bermartabat saat Pelantikan PWI DIY
- Krisis Lebanon 1990-2026: Dari Negeri Bank Menjadi Negara Bertahan
- Menkeu Tegaskan Rupiah Melemah Bukan karena Isu Deputi BI
- KemenPPPA Tegaskan Kasus Kekerasan Seksual Wajib lewat Pengadilan
- Pemkab Magelang dan Vokasi UGM Petakan Salak Nglumut
Advertisement
Advertisement
