Pendiri NU Hilang dalam Kamus Sejarah, Mendikbud Janji Revisi

Ilustrasi bendera PBNU - Bisnis.com
23 April 2021 11:57 WIB Aprianus Doni Tolok News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengunjungi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait dengan kontroversi Kamus Sejarah Indonesia yang diterbitkan Kemendikbud.

Kepada Ketua Umum PBNU dan jajaran pengurus lainnya, sang menteri menyatakan komitmennya untuk memperbaiki dan merevisi total buku Kamus Sejarah Indonesia Kemendikbud yang tidak mencantumkan nama KH Hasyim Asy'ari dan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

BACA JUGA : Pendiri NU Hilang dalam Kamus Sejarah, Semua Buku

“Kita akan segera merevisi. Ada berbagai banyak kekeliruan, bukan hanya dari perspektif NU, kita sudah menemukan banyak ketidaklengkapan yang akan segera kita selesaikan revisi kamus sejarah ini," katanya dikutip dari laman NU, Kamis (22/4/2021).

Kepada sang Menteri, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyampaikan slogan masyhur tentang cinta tanah air, hubbul wathon minal iman, yang dicetuskan oleh Pendiri NU KH Hasyim Asy'ari.

“Jargon hubbul wathon minal iman Hadhratussyekh KH Hasyim Asy'ari pada tahun 1914 melandasi umat Islam Indonesia ini dalam konteks tidak membentur-benturkan agama dan negara, bahwa agama dan negara ini bisa beriringan, sejalan tanpa harus dipertentangkan," ujarnya.

BACA JUGA : Kemendikbud Jelaskan Alasan Nama KH Hasyim Asy'ari 

Sebagai kenang-kenangan, PBNU memberikan Nadiem cinderamata berupa Ensiklopedia Nahdlatul Ulama.

Adapun, dalam kunjungannya ke PBNU, Mendikbud Nadiem didampingi oleh Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid dan diterima oleh Ketum PBNU KH Said Aqil Siroj dan pengurus PBNU lainnya, termasuk Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, HZ Arifin Junaidi serta Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid.

Seperti diberitakan sebelumnya, penerbitan Kamus Sejarah Indonesia Jilid I menuai polemik setelah nama dan peran pendiri NU KH Hasyim Asy'ari diketahui tidak disebutkan di dalam buku terkait sejarah kemerdekaan Republik Indonesia.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia