Advertisement
Dukung BPOM Setop Vaksin Nusantara, Mantan Pimpinan KPK: Kami Waras

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan telah menyetop uji klinis fase 2 vaksin Nusantara besutan eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Keputusan tersebut mendapat dukungan dari 105 tokoh nasional dari berbagai kalangan.
Namun, ada pihak yang menilai dukungan 105 tokoh kepada BPOM itu sengaja digalang dan bermuatan politis demi menjegal vaksin Nusantara.
Advertisement
Namun, Erry Riyana Hardjapamekas menepis semua penilaian tersebut. Mantan pimpinan KPK itu mengklaim, semua tokoh mendukung BPOM secara sukarela.
"Saya pikir itu tafsiran yang salah sama sekali. Kami tidak meminta izin siapa pun," kata Erry dalam konferensi pers daring yang digelar Sabtu (17/4/2021).
Erry menegaskan, gerakan dukungan terhadap BPOM itu muncul atas inisiatif masing-masing tokoh. Komunikasinya juga, kata dia, dilakukan melalui grup aplikasi pesan WhatApps.
Baca juga: Vaksin Nusantara Tak Kantongi Izin & Dianggap Langgar Kaidah Penelitian
"Jadi enggak ada hubungannya, tidak, kami tidak minta izin, kami juga tidak diminta oleh siapa pun. Ini murni kepedulian kami sebagai warga yang waras," tuturnya.
Lebih lanjut, ditanya soal tujuan dari adanya dukungan tersebut, Erry menyampaikan para tokoh hanya ingin penelitian dilakukan sesuai prosedur atau kode etik di bawah BPOM. Terutama terkait masalah obat-obatan hingga vaksin.
"Kalau BPOM menilai uji klinis fase 1 vaksin Nusantara bermasalah, ya tak boleh lanjut ke fase dua. Rekomendasi BPOM seharusnya dituruti."
Dituding berpolitik
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Melki Laka Lena menuding saat ini Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bermain politik dalam polemik vaksin Nusantara. Melki mengaku mencium ada gerakan penggalangan dukungan kepada BPOM dari para tokoh terkait polemik yang sedang terjadi.
Hal itu disampaikan Melki dalam sebuah diskusi daring bertema 'Siapa Suka Vaksin Nusantara', Sabtu (17/4/2021).
Awalnya, Melki ditanya soal adanya indikasi politik di balik ramainya anggota DPR menjadi relawan Vaksin Nusantara. "Sekarang yang main-main politik itu Badan POM. Kita tahu siapa-siapa yang mengerahkan, sekarang memakai narahubung tertentu, mengumpulkan tokoh seolah-olah nanti mendukung Badan POM, seolah-olah mereka dizalimi. Ini kan enggak benar," kata Melki.
Melki mengatakan, kalau ada yang menuding DPR bermain politik di balik vaksin Nusantara, maka menurutnya saat ini BPOM juga dianggap melakukan hal serupa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ledakan di Gaza Selatan, 4 Tentara Israel Dilaporkan Tewas
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Advertisement

JPPI Sebut 5.360 Siswa Keracunan MBG hingga September 2025
Advertisement

Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
- Serangan Israel, Warga Palestina yang Tewas Tembus 65.000 Jiwa
- Ribuan Orang Unjuk Rasa di London Tolak Kunjungan Donald Trump
- BMKG Deteksi 2 Bibit Siklon Tropis, Waspada Cuaca Ekstrem
- 20 Ribu Koperasi Merah Putih Akan Peroleh Modal, Rp3 Miliar
- DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
- DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
Advertisement