Advertisement
Menteri Desa: Jangan Mudik, Kirim Saja Uangnya ke Keluarga di Desa
Sebagai ilustrasi: Sejumlah kendaraan antre memasuki Gerbang Tol Cikampek Utama, Cikampek, Jawa Barat, Kamis (30/5). /ANTARA FOTO - Rivan Awal Lingga]
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar mengimbau warga desa yang saat ini berada di tanah rantau untuk menunda mudik Lebaran. Ia menyarankan uang yang telah dipersiapkan untuk mudik tahun ini diberikan saja kepada keluarga di desa.
"Saya imbau tolong jangan mudik. Kirimkan saja duitnya lewat pos, wesel, atau bank ke keluarga di desa. Yang penting semuanya sehat," ujar dia dalam keterangan tertulis.
Advertisement
Abdul mengatakan uang yang ditransfer oleh perantau kepada keluarga di desa akan membantu meningkatkan perputaran ekonomi dalam suasana Idulfitri di tengah pandemi Covid-19 ini.
Ia mengatakan pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun lalu hingga saat ini memberikan dampak pada penurunan aktivitas ekonomi secara nasional.
Abdul mengajak warga desa untuk mengisi kegiatan selama Ramadhan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.
Ia berharap, pandemi Covid-19 yang masih dialami hingga saat ini tidak menjadi penghalang bagi produktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di desa.
Baca juga: Begini Formula Perhitungan Besaran THR Lebaran
"Ayo seluruh warga desa untuk bersama-sama mengimbau kepada keluarga yang di rantau, agar jangan pulang dulu. Saling mengikhlaskan, mendoakan biar yang di desa tenang, yang di rantau juga tenang," ujarnya.
Ia mengatakan kebijakan larangan mudik menjadi upaya yang harus dilakukan untuk menekan angka penyebaran Covid-19.
Meski demikian, kata Abdul, upaya-upaya pemerintah tetap dijalankan agar perputaran ekonomi di hari raya keagamaan Islam itu dapat tetap berjalan.
"Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi terus melakukan pengecekan terkait Dana Desa yang sudah tersalur dan yang sudah termanfaatkan supaya ekonomi menggeliat. Supaya Ramadhan ini bisa dinikmati oleh siapapun dia, termasuk yang kekurangan akibat Covid-19," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Advertisement
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Advertisement
Ditunjuk Jadi Menpora, Erick Thohir: Kita Harus Lakukan Terobosan
PMI Ilegal Dijadikan Operator Judi Online di Kamboja
Bareskrim Gelar Mediasi Ridwan Kamil dan Lisa Mariana
PDIP Hormati Keputusan Prabowo Ganti Kepala LKPP
DPR RI Setujui Revisi RAPBN 2026, Belanja Negara Rp3.842,7 Trilun
Advertisement
DPR RI Klaim Kelangaan BBM Shell BP Hanya di Jabodetabek
Berita Pilihan
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
- DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
- Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
- Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Advertisement
Wali Kota Jogja Klaim Target Pengurangan Volume Sampah 20 Persen Tercapai
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Putus Jaringan Komunikasi, Militer Israel Semakin Brutal Serang Gaza
- Tok! Bunga KPR Subsidi Tetap 5 Persen
- Trump Perpanjang Tenggat Larangan TikTok hingga 16 Desember 2025
- Sekjen GCC Kutuk Serangan Israel ke Gaza
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
Advertisement
Advertisement
