Advertisement
Meski Mengandung Babi, Wapres Minta Vaksinasi MUI di Daerah Juga Pakai AstraZeneca
Wakil Presiden Ma'ruf Amin meninjau proses vaksinasi virus Corona atau Covid-19 dalam kunjungannya ke Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (6/4/2021). Tampak Wapres didampingi Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono dan Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi - Dok./Setwapres
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengimbau jajaran Majelis Ulama Indonesia (MUI) di daerah menggunakan vaksin AstraZeneca untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan oleh Wapres Ma’ruf dalam tinjauan kegiatan vaksinasi menggunakan AstraZeneca di kantor MUI pusat pada Rabu (7/4/2021).
Advertisement
“[Vaksinasi dengan AstraZeneca] mungkin akan terus dilanjutkan oleh MUI di daerah hingga provinsi maupun kabupaten/kota sehingga tidak perlu ada keraguan,” katanya.
Wapres bersama Menteri Kesehatan Budi Sadikin Gunadi melakukan peninjauan langsung vaksinasi ke-4 MUI di kantornya.
Wapres menyebut vaksinasi kali ini menjadi istimewa karena menggunakan vaksin AstraZeneca yang disebut haram, tetapi dibolehkan karena ada unsur darurat syar’i.
Sebelumnya, vaksinasi dengan AstraZeneca telah dilakukan kepada kalangan ulama dan pesantren di Jawa Timur pada Maret lalu.
“Mudah-mudahan vaksinasi dengan AstraZeneca oleh MUI pusat menjadi pendorong dan memberikan kepercayaan dalam rangka mempercepat vaksinasi supaya bisa mencapai kekebalan kelompok,” tuturnya.
BACA JUGA: Update Kasus Covid-19 di Bantul, Ini Datanya
Pada 19 Maret lalu, MUI menetapkan vaksin AstraZeneca yang diproduksi oleh SK Bioscience di Andong Korea Selatan hukumnya memang haram karena dalam tahapan produksinya memanfaatkan tripsin yang berasal dari babi.
Kendati demikian, penggunaan vaksin Covid-19 AstraZeneca yang didapat dari WHO ini hukumnya dibolehkan dengan alasan kedaruratan dan ketersediaan vaksin Covid-19 yang halal dan suci tidak mencukupi untuk pelaksanaan vaksin Covid-19.
Dalam pandangan ulama, kata Wapres, vaksinasi sudah menjadi kewajiban atau disebut fardhu kifayah karena harus mencapai herd immunity atau kekebalan komunitas hingga 70 persen penduduk Indonesia.
Wapres mengatakan kewajiban divaksin juga berlaku baik bagi yang tua maupun muda dan menegaskan bahwa vaksin aman bagi orang usia lanjut. “Saya termasuk kelompok orang lanjut usia. Saya sudah divaksin dan tidak ada masalah,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Iran Isyaratkan Bersedia Negosiasi Nuklir Jika AS Tidak Lagi Menyerang
Advertisement
Buntut Putusan MK Soal Pemilu dan Pilkada, DPR Bantah Ada Perdebatan
Prabowo Minta Polri Lanjutkan Tanam Jagung dan Dukung Program MBG
Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
Kasasi Harvey Moeis Ditolak Mahkamah Agung, Tetap Dihukum 20 Tahun Penjara
Advertisement
Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
Advertisement
Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
Berita Pilihan
- Jateng Alami Inflasi 2,2 Persen Juni 2025, Tertinggi Sejak LIma Bulan Terakhir
- Harga Tiket Mendaki Gunung Fuji Jepang Kini Naik Dua Kali Lipat
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
Advertisement
Akses Keluar Masuk Jalan Tol Jogja Solo Segmen Klaten-Prambanan, Jarak Tempuh Hanya 10 Menit
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
- Otoritas Iran Menyebut Korban Meninggal Akibat Serangan Israel Capai 935 Orang
- Hasil Seleksi PPPK Kemenag: 17.154 Dinyatakan Lolos, Ini Link Pemberkasan
- Presiden Prabowo Akan Bertemu Pemerintah Arab Saudi untuk Bahas Pembangunan Kampung Haji di Makkah
- 3 Pejabat Kementerian PU Dinonaktifkan Seusai OTT KPK Terkait Suap Proyek di Sumut
- Nikita Mirzani Diborgol Saat Hadiri Sidang di PN Jaksel
- Baru Sesaat Bebas dari Lapas, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Kembali Ditangkap KPK Terkait Pencucian Uang
Advertisement
Advertisement
