Temui PA 212, KY Akan Independen Awasi Sidang Rizieq Shihab

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (12/12/2020). - Antara\\r\\n
01 April 2021 19:57 WIB Fitri Sartina Dewi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata menerima audiensi Dewan Tanfidzi Nasional Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang diwakili Haikal Hassan dan Novel Bamukmin, Rabu (31/3/2021) di Ruang Pers KY, Jakarta.

Kedatangan keduanya terkait permohonan pengawasan sidang perkara Muhammad Rizieq Shihab (MRS).

Ketua KY menjelaskan, KY adalah lembaga negara mandiri dan tidak di bawah intervensi apapun. Dalam menjalankan tugasnya, KY mengawasi hakim sekaligus menjaga kehormatan dan martabat hakim dari pihak-pihak yang merendahkan hakim. 

BACA JUGA : Sidang Habib Rizireq, Massa Sempat Bersitegang

“Mohon untuk bisa dipahami karena banyak pemahaman publik bahwa tugas KY hanya mengawasi hakim, padahal tugas KY sebagai lembaga yang independen KY menjalankan pengawasan terhadap hakim dan seluruh pihak dalam proses persidangan" kata Mukti seperti dikutip dalam keterangan resmi, Kamis (1/4/2021).

Lebih lanjut, Mukti Fajar juga memastikan akan terus melakukan pemantauan persidangan perkara MRS agar sidang dapat berjalan tertib dan lancar.

“KY pastikan independen dan tidak akan berpihak. Kami akan terus memantau semua pihak baik di persidangan atau di luar persidangan," ujarnya.

Anggota KY Sukma Violetta menambahkan KY sesuai UUD 1945 yang diturunkan dalam UU KY diamanatkan melakukan pengawasan hakim.

Dia menjelaskan KY menerima laporan, atau aktif sendiri mendapatkan informasi dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran hakim. Jika terbukti, maka KY akan memberikan rekomendasi sanksi. 

BACA JUGA : Habib Rizieq Dituduh Lakukan Penghasutan, Ini Kata Kuasa

Sukma memaparkan, KY telah melakukan pemantauan persidangan MRS sejak awal sidang digelar, karena kasus MRS ini menarik perhatian publik dan banyak perdebatan hukum, maka KY berinisiatif untuk melakukan pemantauan.

Namun, lanjut Sukma, tidak hanya kasus HRS, namun juga pada kasus-kasus yang lain dimana KY menjalankan kewajibannya untuk melakukan pemantauan.

“Jika Bapak ada informasi terkait persidangan yang bisa disampaikan pada kami, mohon sampaikan. Kami juga bertugas untuk menindaklanjuti,” kata Sukma.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia