Advertisement
Yassona: Kubu Moeldoko Tak Bisa Lagi Ajukan Permohonan Pengesahan
Menko Polhukam Mahfud MD (kiri) didampingi nMenteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait ekstradisi buronan pelaku pembobolan Bank BNI Maria Pauline Lumowa di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (9/7/2020). Tersangka pelaku pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif sebesar Rp1,7 triliun diekstradisi dari Serbia setelah menjadi buronan sejak 2003. ANTARA FOTO - Aditya Pradana Putra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menegaskan Partai Demokrat kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang tidak mungkin lagi mengajukan permohonan pengesahan kepengurusan ke Kemenkumham.
"Dengan dokumen yang ada tentunya tidak mungkin lagi, dengan peristiwa yang sudah kita teliti itu tidak memenuhi," kata Yasonna dalam konferensi pers virtual, Rabu (31/3/2021).
Advertisement
Diketahui, Kemenkumham menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Moeldoko Cs. Hal ini lantaran, berdasarkan hasil pemeriksaan dan verifikasi dokumen fisik yang diajukan oleh kubu Moeldoko itu masih ditemukan beberapa persyaratan yang belum terpenuhi.
Yasonna mengatakan bahwa bukan urusan pihaknya bilamana Demokrat versi KLB ingin membuat kembali pengajuan dengan versi yang lebih memenuhi persyaratan.
"Kalau nanti mau dibuat lagi yang lebih memenuhi itu bukan urusan kami," kata Yasonna
Dia juga menyebutkan terdapat argumentasi dari kubu pemohon yang menyebut bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat bertentangan dengan UU Parpol.
Namun, kata Yasonna, itu perlu diuji di Pengadilan lantaran bukan menjadi ranah dari Kementerian Hukum dan HAM.
"Diuji di pengadilan saja di luar ranah kami, ini ranah hukum administratif, jadi ranah menguji Anggaran Dasar itu di pengadilan, apakah bertentangan dengan UU Parpol atau tidak silakan saja itu hak setiap kader Demokrat," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sekjen DPR RI Segera Dipanggil KPK
Hamas Ajak Faksi Palestina Bahas Tahap Baru Gencatan Gaza
Natalius Pigai Minta Polisi Usut Tuntas Kematian Mahasiswa Udayana
Purbaya: Ada Petugas di Bea Cukai Diperiksa Kasus Limbah CPO
Advertisement
Kasus Korupsi, KPK Tegaskan Biro Haji Harus Kooperatif Saat Diperiksa
Dedi Mulyadi Sering Sidak ke Pabrik-Pabrik, Ini Alasannya
Dana TKD Dipangkas, Banyumas Optmalkan Pendapatan Asli Daerah
Banjir 70 Cm di Kaligawe Semarang Lumpuhkan Jalur Pantura
Pemerintah Pastikan TPA Jatiwaringin Jadi Lokasi PSEL Tangerang
Advertisement
10 Orang Diduga KKB Ditangkap dan Menjalani Proses Hukum
Polisi Beberkan Kronologi Warga yang Ditembak Begal di Jakbar
Penyidik Kejagung Geledah Kantor Bea Cukai terkait Korupsi POME
DPR Dukung Pemerintah Tolak Kehadiran Atlet Israel
Dugaan Korupsi, Ketua Bawaslu RI Dilaporkan ke KPK
Advertisement
Wapres Gibran Sebut Prabowo Setuju Pembentukan Dirjen Pesantren
Berita Pilihan
Advertisement
Polisi Selidiki Kasus Siswa SD Tenggelam Saat Pramuka di Gunungkidul
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Menteri Kebudayaan, Fadli Zon Resmikan Pemugaran Candi Perwara
- Kembangkan Ekosistem AI, Telkom Jalin Kerja Sama Strategis dengan UMY
- Tiga Pemain Timnas Indonesia Ini Bakal Tampil di Liga Europa Malam Ini
- Pupuk Subsidi Turun Harga, Penyaluran di Gunungkidul Diawasi Ketat
- Windows 10 Berakhir 14 Oktober 2025, Ini Cara Upgrade ke Windows 11
- Belum Ada Petunjuk, DD di Sleman Belum Digunakan untuk Permodalan KDMP
- Persib Kalahkan Selangor FC 2-0, Kokoh di Puncak Klasemen Grup G
Advertisement
Advertisement
