Advertisement
Mahfud MD Tegaskan Perubahan Periode Jabatan Presiden Jadi Wewenang MPR
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD memaparkan materi pada acara Bincang Seru Mahfud di kampus Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019). - JIBI/Bisnis.com/Rachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan perubahan aturan soal periode masa jabatan presiden menjadi kewenangan MPR, bukan presiden.
Dia mengatakan pembatasan jabatan presiden merupakan keputusan yang dilatarbelakangi dari pembubaran Orde Baru pada 1998, yang juga menjadi momentum lengsernya Presiden Soeharto.
Advertisement
“Salah satu alasan penting, mengapa kita dulu membubarkan Orde Baru dan melakukan Reformasi 1998 adalah karena jabatan Presiden tidak dibatasi jumlah periodenya. MPR kemudian membuat amandemen atas UUD 1945, membatasi 2 periode saja,” tulisnya dalam akun Twitter-nya, Senin (15/3/2021).
“Kalau mau mengubah, lagi itu urusan MPR, bukan wewenang Presiden,” lanjutnya.
Presiden Jokowi tak setuju adanya amandemen lg. Bahkan pd 2/12/2019 mengatakan bhw kalau ada yg mendorongnya menjadi Presiden lagi maka ada 3 kemungkinan: 1. Ingin menjerumuskan; 2. Ingin menampar muka; 3. Ingin mencari muka. Kita konsisten saja, batasi jabatan Presiden 2 priode.
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) March 15, 2021
Seperti diberitakan sebelumnya, usulan jabatan presiden tiga periode mengemuka saat isu amendemen UUD 1945 berembus pada 2019. Wacana ini muncul di awal masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, Presiden Jokowi kala itu menolak usulan tersebut dan menyebut orang yang mengusulkannya hanya cari muka dan justru ingin menjeremuskan dirinya.
Tahun ini, isu yang sama kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir setelah politikus Gerindra Arief Poyuono mengatakannya dalam webinar dengan tema Jabatan Presiden Tiga Periode: Konstitusional atau Inkonsistusional pada 11 Maret 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dari Anjong Mon Mata ke Titik Nol Indonesia
Mentan Sebut 27 Ribu Anak Muda Jadi Petani Berpenghasilan Rp20 Juta
KAI Proses Hukum Pemilik Truk Terlibat Kecelakaan Kereta di Semarang
Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren
Advertisement
Kirim PMI Ilegal ke Timur Tengah, Sebuah Perusahaan Disegel
Purbaya Siap Kucurkan APBN Beli Mobil Dinas Maung, Asal Industri Siap
Rel Terendam Banjir Grobogan, Sejumlah Kereta Api Terdampak
Jual Pupuk Subsidi di Atas Harga Resmi, Pengecer Akan Dicabut Izinnya
KPK Akan Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat Whoosh
Advertisement
AHY: Butuh Rp10.300 Triliun untuk Bangun Infrastruktur
Pramono: Dana Ngendon di Bank Rp14,6 Triliun Akan Dipakai Bayar Proyek
Belanda Konfirmasi Kasus Pertama Varian Baru Mpox
Alasan Tukang Cukur Lukas Enembe Dipanggil KPK
Polisi Targetkan 5 Ribu Kamera ETLE Terpasang di 2026
Advertisement
6 Subkontraktor Diduga Terlibat Dugaan Korupsi Bansos 2020
Berita Pilihan
- Sejarah Hari Santri 22 Oktober dan Fatwa Resolusi Jihad Hasyim Asyari
- Trump Soroti Logam Tanah Jarang, Fentanyl, Kedelai, dan Taiwan
- Isi Pidato Lengkap Prabowo di Sidang Satu Tahun Prabowo-Gibran
- Kemendagri Temukan Perbedaan Data Simpanan Pemda dan BI Rp18 Triliun
- Kejagung Serahkan Uang Rp13,2 Triliun Hasil Sitaan Kasus CPO ke Negara
Advertisement
Advertisement
Desa Wisata Adat Osing Kemiren Banyuwangi Masuk Jaringan Terbaik Dunia
Advertisement
Berita Populer
- Lawson Indonesia dan YKAKI Ajak Donasi Bantu Penyintas Kanker
- Dorong Talenta Digital Lokal, PwC Consulting Dibuka di GIK UGM
- 328.700 Warga DIY Akan Dapat Bansos Beras, Ini Jadwal Penyalurannya
- Masyarakat Jadi Semakin Mudah Dapatkan Informasi Pertanahan
- BGN Sebut MBG Sasar 36 Juta Penerima Manfaat
- Sultan Sebut Pengolahan Sampah di ITF Bawuran Belum Maksimal
- Jumlah Pemilih di Banyumas Meningkat 2,5 Persen
Advertisement
Advertisement
