Advertisement
Mahfud MD Tegaskan Perubahan Periode Jabatan Presiden Jadi Wewenang MPR
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mohammad Mahfud MD memaparkan materi pada acara Bincang Seru Mahfud di kampus Universitas Padjadjaran (Unpad), Bandung, Jawa Barat, Rabu (30/10/2019). - JIBI/Bisnis.com/Rachman
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan perubahan aturan soal periode masa jabatan presiden menjadi kewenangan MPR, bukan presiden.
Dia mengatakan pembatasan jabatan presiden merupakan keputusan yang dilatarbelakangi dari pembubaran Orde Baru pada 1998, yang juga menjadi momentum lengsernya Presiden Soeharto.
Advertisement
“Salah satu alasan penting, mengapa kita dulu membubarkan Orde Baru dan melakukan Reformasi 1998 adalah karena jabatan Presiden tidak dibatasi jumlah periodenya. MPR kemudian membuat amandemen atas UUD 1945, membatasi 2 periode saja,” tulisnya dalam akun Twitter-nya, Senin (15/3/2021).
“Kalau mau mengubah, lagi itu urusan MPR, bukan wewenang Presiden,” lanjutnya.
Presiden Jokowi tak setuju adanya amandemen lg. Bahkan pd 2/12/2019 mengatakan bhw kalau ada yg mendorongnya menjadi Presiden lagi maka ada 3 kemungkinan: 1. Ingin menjerumuskan; 2. Ingin menampar muka; 3. Ingin mencari muka. Kita konsisten saja, batasi jabatan Presiden 2 priode.
— Mahfud MD (@mohmahfudmd) March 15, 2021
Seperti diberitakan sebelumnya, usulan jabatan presiden tiga periode mengemuka saat isu amendemen UUD 1945 berembus pada 2019. Wacana ini muncul di awal masa pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, Presiden Jokowi kala itu menolak usulan tersebut dan menyebut orang yang mengusulkannya hanya cari muka dan justru ingin menjeremuskan dirinya.
Tahun ini, isu yang sama kembali mengemuka dalam beberapa waktu terakhir setelah politikus Gerindra Arief Poyuono mengatakannya dalam webinar dengan tema Jabatan Presiden Tiga Periode: Konstitusional atau Inkonsistusional pada 11 Maret 2021.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Manipulasi Saham MPAM Terbongkar, Tiga Orang Jadi Tersangka
Ormas Islam Pahami Alasan Prabowo Masukkan RI ke Dewan Perdamaian
Jaksa Minta Pendalaman Berkas Roy Suryo Cs soal Ijazah Jokowi
Tekan Defisit BPJS Kesehatan, DPR Desak Pengendalian Penyakit Berat
Advertisement
Seleksi Sekolah Rakyat Dimulai, Kemensos Siapkan Kuota 30 Ribu Siswa
Viral Dugaan BAP Direkayasa, Polisi Klaim Hanya Salah Paham
Diduga Terkait Tindak Pidana Pasar Modal, Shinhan Sekuritas Digeledah
Kisah Hari Terakhir Eyang Meri Sebelum Wafat di Usia 100 Tahun
Meriyati Hoegeng Tutup Usia di 100 Tahun, Kapolri Sampaikan Duka
Advertisement
Polda Metro Jaya Panggil Pandji Pragiwaksono Terkait Lima Laporan
Badai Salju Jepang Tewaskan 30 Orang
Iran Ancam Ubah Wilayah Jadi Kuburan Massal bagi Tentara AS
Skandal Suap Elite Hukum Tiongkok, Eks Menteri Dihukum Seumur Hidup
KPK Tegaskan Direksi BUMN WNA Wajib Lapor LHKPN 2025
Advertisement
PHK Teknologi AS 2025 Tak Murni Dipicu AI, Ini Faktanya
Berita Pilihan
Advertisement
Jadwal Terbaru KRL Jogja-Solo Rabu 4 Februari 2026 Lengkap
Advertisement
Wisata ke Meksiko Dilarang Bawa Vape, Turis Terancam Penjara 8 Tahun
Advertisement
Berita Populer
- Satpol PP Bantul Tertibkan Anak Punk di Perempatan Tamantirto Kasihan
- Pemkab Sleman Siapkan Komite Ekonomi Kreatif, Bidik Status Kota Animas
- 10 Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Kulonprogo Masih Proses Izin
- Tokoh Papua Ajak Jaga Kedamaian, Luruskan Pernyataan soal Yahukimo
- Disbud Sleman Gandeng Pemilik Cagar Budaya untuk Perawatan Bangunan
- Ini Perbedaan GCI dan Golden Visa Indonesia untuk Diaspora dan Investo
- Jadwal SIM Keliling Kota Jogja 3 Februari 2026
Advertisement
Advertisement
