Advertisement
Kemenhub Kaget Masih Ada Calo Terlibat Pengurusan Izin Operasional Bus

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi kaget mendengar masih banyak calo mengurus izin bus. Padahal praktik ini memasang tarif sangat tinggi.
"Saya kaget mendengar ada calo yang akan membantu dengan meminta uang cukup besar sampai Rp90 juta. Nanti kalau seperti itu pengusaha tahunya kalau mengurus [perizinan] ini harus nyiapin duit sekian juta. Padahal duitnya bukan ke kita, nggak ada kita [minta uang sebanyak itu], tapi [pikiran] itu selalu ada [di masyarakat]," katanya dalam diskusi daring bersama Perpalz TV, Minggu (14/3/2021).
Advertisement
BACA JUGA : Bakal Tinggal Kenangan, Bus AKDP di Jogja Nyaris Punah
Kemenhub saat ini telah berupaya mempermudah pengusaha mengurus perizinan dengan menghadirkan sistem Spionam, aplikasi yang memudahkan operator angkutan untuk melakukan pengurusan perizinan di bidang angkutan dan multimoda.
Guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Budi mengaku akan mengunjungi langsung beberapa provinsi besar untuk memberikan edukasi kepada para pengusaha bus, masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya.
"Saya akan datang betul-betul karena memang saya kaget juga tadi [masih banyak calo dan bus yang belum berizin]," imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Budi pun meminta seluruh pengusaha bus, khususnya bus wisata untuk segera mengurus perizinan terkait operasional kendaraan sebagai angkutan umum.
Hal itu menyikapi peristiwa nahas yang menimpa bus pariwisata Sri Padma Kencana di Kabupaten Sumedang pada 11 Maret 2021. Bus diketahui mengalami keterlambatan uji KIR dan tidak mengantongi izin operasi sebagai angkutan umum.
BACA JUGA : Ini Alasan Operator Bus Trans Jogja Merumahkan Puluhan
"Semua operator atau bus wisata mulai hari ini saya sampaikan yang belum berizin segera mengurus izin dong," kata Budi.
Budi juga mengingatkan kembali kepada masyarakat selaku pengguna jasa angkutan untuk lebih berhati-hati memilih kendaraan yang akan digunakan demi menjamin aspek keselamatan.
"Tanya dulu pada perusahaannya, mobilnya bagus atau tidak, izinnya bagaimana, pengemudinya siapa, jalurnya kemana, jangan hanya menawar harga," pungkas dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BPOM Telusuri Temuan Mi Instan Mengandung Etilen Oksida di Taiwan
- Hore, Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan hingga Desember 2025
- Presiden Prabowo Temui Emir Qatar Setelah Israel Serang Doha
- PBB Ingatkan Tepi Barat Terancam Terbelah akibat Permukiman Israel
- BPBD Bali Sebut Hingga Pagi Ini Ada 19 Orang Meninggal Dunia
Advertisement

Pemkab Bantul Gratiskan Seragam Sekolah bagi Siswa Baru
Advertisement

Wisata Favorit di Asia Tenggara, dari Angkor Wat hingga Tanah Lot
Advertisement
Berita Populer
- Gaji PPPK Paruh Waktu 2025, Jakarta Tertinggi dan Jateng Terendah
- Agen Tenaga Kerja Asing Beri THR ke Pegawai Kemnaker Pakai Duit Korupsi
- Istri eks PM Nepal Masih Hidup dan Dirawat Intensif
- 46 Orang Tewas Akibat Serangan Udara dari Irael ke Wilayah Yaman
- Begini Ciri dari Terduga Pelaku Penembakan Charlie Kirk
- Peserta JKN Wajib Jalani Skrining Riwayat Kesehatan
- TNI AD Dikerahkan untuk Evakuasi Korban Banjir di Bali
Advertisement
Advertisement