Advertisement
Sri Lanka Larang Burqa dan Tutup 1.000 Sekolah Islam
Para perempuan bercadar - Ilustrasi/Yahoo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sri Lanka akan melarang pemakaian burqa dan menutup lebih dari seribu sekolah pendidikan Islam, kata seorang menteri yang dinilai akan mempengaruhi populasi Muslim minoritas di negara itu.
Menteri Keamanan Publik Sarath Weerasekera mengatakan pada konferensi pers bahwa dia telah menandatangani sebuah dokumen pada Jumat (12/3/2021) untuk mendapat persetujuan kabinet guna melarang penutup wajah penuh yang dikenakan oleh beberapa wanita Muslim dengan alasan keamanan nasional.
Advertisement
BACA JUGA : Kisah Hidup Pelaku Bom Sri Lanka: Lulusan Inggris
“Pada masa-masa awal kami, wanita dan gadis Muslim tidak pernah mengenakan burqa. Itu adalah tanda ekstremisme agama yang muncul baru-baru ini. Kami pasti akan melarangnya," katanya seperti dikutip ArabNews.com, Minggu (14/3/2021).
Pemakaian burqa di negara mayoritas Buddha itu untuk sementara dilarang pada 2019 setelah pemboman gereja dan hotel oleh militan Islam yang menewaskan lebih dari 250 orang.
Belakangan, Gotabaya Rajapaksa, yang terkenal karena memberantas pemberontakan selama puluhan tahun di utara negara itu sebagai menteri pertahanan, terpilih sebagai presiden setelah menjanjikan tindakan keras terhadap ekstremisme.
Rajapaksa dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas selama perang, meski tuduhan itu dia bantah.
BACA JUGA : Jumlah Korban Bom Sri Lanka Melonjak Tajam
Weerasekera mengatakan pemerintah berencana untuk melarang lebih dari seribu sekolah madrasah Islam yang menurutnya melanggar kebijakan pendidikan nasional.
“Tidak ada yang bisa membuka sekolah dan mengajarkan apa pun yang Anda inginkan kepada anak-anak,” katanya.
Larangan penggunaan burqa dan sekolah Islam mengikuti perintah tahun lalu, yaitu terkait kremasi atas korban Covid-19. Namun, hal itu bertentangan dengan keinginan umat Muslim yang biasa menguburkan jenazah.
Larangan ini dicabut awal tahun ini setelah mendapat kritik dari Amerika Serikat dan kelompok hak asasi internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : ArabNews.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
LaNyalla Bicara Soal 66 Tahun Dekrit Presiden
Pemerintah Diminta Memperhatikan Pemerataan Anggaran Pendidikan
Pemerintah Daerah Didorong Membangun Jalan dengan Aspal Plastik
Advertisement
Sekolah Rakyat di Jawa Tengah Diperkirakan Menampung 1.075 Siswa
Objek Diduga Bangkai Kapal Tunu Pratama Jaya Ditemukan Tim SAR
Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
Advertisement
Menghadiri KTT BRICS, Presiden Prabowo Hari Ini Tiba di Brasil
Menteri PKP Usulkan Kuota Rumah Subsidi Ditambah Jadi 500 Ribu Unit
Advertisement
Presiden Prabowo Beri Perhatian Serius Masalah Truk ODOL
Berita Pilihan
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
- Indonesia Siap Borong Alutsista dari AS
Advertisement
Pekerja di DIY Dukung SE Larangan Penahanan Ijazah, Ini Alasannya
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- 3 Event Balap Akan Digelar di Sirkuit Mandalika di Bulan Juli 2025
- Bayar PBB Kini Bisa Gunakan Aplikasi Lokal, Ini Caranya
- 500 Ribu Orang Terdampak Aksi Mogok Petugas di Bandara Prancis
- 29 Penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Masih Belum Ditemukan, SAR Lanjutkan Pencarian
- Gempa Jepang: Warga Panik dengan Ramalan Komik Manga, Pemerintah Setempat Bantah Ada Keterkaitan
- Kebakaran di California AS Meluas hingga 70.800 Hektare Lahan
- 1.469 Guru Siap Mengajar di 100 Sekolah Rakyat
Advertisement
Advertisement
