Advertisement
Sri Lanka Larang Burqa dan Tutup 1.000 Sekolah Islam
Para perempuan bercadar - Ilustrasi/Yahoo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sri Lanka akan melarang pemakaian burqa dan menutup lebih dari seribu sekolah pendidikan Islam, kata seorang menteri yang dinilai akan mempengaruhi populasi Muslim minoritas di negara itu.
Menteri Keamanan Publik Sarath Weerasekera mengatakan pada konferensi pers bahwa dia telah menandatangani sebuah dokumen pada Jumat (12/3/2021) untuk mendapat persetujuan kabinet guna melarang penutup wajah penuh yang dikenakan oleh beberapa wanita Muslim dengan alasan keamanan nasional.
Advertisement
BACA JUGA : Kisah Hidup Pelaku Bom Sri Lanka: Lulusan Inggris
“Pada masa-masa awal kami, wanita dan gadis Muslim tidak pernah mengenakan burqa. Itu adalah tanda ekstremisme agama yang muncul baru-baru ini. Kami pasti akan melarangnya," katanya seperti dikutip ArabNews.com, Minggu (14/3/2021).
Pemakaian burqa di negara mayoritas Buddha itu untuk sementara dilarang pada 2019 setelah pemboman gereja dan hotel oleh militan Islam yang menewaskan lebih dari 250 orang.
Belakangan, Gotabaya Rajapaksa, yang terkenal karena memberantas pemberontakan selama puluhan tahun di utara negara itu sebagai menteri pertahanan, terpilih sebagai presiden setelah menjanjikan tindakan keras terhadap ekstremisme.
Rajapaksa dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas selama perang, meski tuduhan itu dia bantah.
BACA JUGA : Jumlah Korban Bom Sri Lanka Melonjak Tajam
Weerasekera mengatakan pemerintah berencana untuk melarang lebih dari seribu sekolah madrasah Islam yang menurutnya melanggar kebijakan pendidikan nasional.
“Tidak ada yang bisa membuka sekolah dan mengajarkan apa pun yang Anda inginkan kepada anak-anak,” katanya.
Larangan penggunaan burqa dan sekolah Islam mengikuti perintah tahun lalu, yaitu terkait kremasi atas korban Covid-19. Namun, hal itu bertentangan dengan keinginan umat Muslim yang biasa menguburkan jenazah.
Larangan ini dicabut awal tahun ini setelah mendapat kritik dari Amerika Serikat dan kelompok hak asasi internasional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : ArabNews.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Imbau Mahfud MD Membuat Laporan Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat
Kontak Senjata di Kampung Soanggama, TNI Lumpuhkan 14 Anggota KKB
BMKG Ungkap Penyebab Peningkatan Suhu Panas Akhir-Akhir Ini
WNA Jadi Direksi BUMN, KPK: Tetap Wajib Melaporkan LHKPN
Advertisement
Prabowo Bakal Terbitkan Keppres Selesaikan Utang Proyek Kereta Cepat
Hingga Oktober 2025, Tujuh Warga Jepang Tewas Diserang Beruang
Markas OPM di Kampung Soanggama Papua Diambilalih TNI
Kasus Trans 7, Polda Metro Jaya Dalami Dugaan Pelanggaran ITE
BPBD Sarmi Pantau Dampak Gempa Magnitudo 6,6 di Papua
Advertisement
Komisi VIII Desak Kemenag Bentuk Ditjen Pesantren
13,1 juta Penumpang Bersubsidi Sudah Dilayani Oleh PT KAI
Kementan Jamin Pasokan Ayam Ras Aman Nataru 2025/2026
KPK Dalami Aliran Uang Kasus Korupsi EDC BRI Rp2,1 Triliun
Perangi Narkoba, Trump Ancam Serang Daratan Venezuela
Advertisement
Rutan Cipinang Gagalkan Penyusupan 785 Pil Inex
Berita Pilihan
Advertisement
Pembangunan Tempat Parkir Nglanggeran Ditarget Rampung Akhir Tahun Ini
Advertisement
Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA
Advertisement
Berita Populer
- Program Angkutan Wisata ke Parangtritis, Ini Kata Dishub Bantul
- Pemprov Jateng Dukung Penuh Lomba Panen Padi 10 Ton per Hektare
- TBY Jogja Sesuaikan Agenda Seni dengan Efisiensi Anggaran 2026
- Ledakan di Cengkareng, Mabes Polri Terjunkan Tim Puslabfor
- DIY Dukung Pengembangan Poros Kuntul Gunung
- Menkeu Purbaya: Danantara Bisa Selesaikan Utang Proyek Kereta Cepat
- FX Hadi Rudyatmo Dapat Dukungan dari Kader Jadi Ketua DPD PDIP Jateng
Advertisement
Advertisement
