Khawatir Embargo, Pemerintah Borong Vaksin dari 5 Negara Berbeda

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (ketiga kanan) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kiri) dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman (kanan) melepas personel Polri saat Apel Kesiapan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) dan Tenaga Kesehatan Polri di Lapangan Promoter, Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (11/2/2021). - Antara
11 Maret 2021 19:37 WIB Newswire News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA -- Kekhawatiran embargo dari negara-negara pembuat vaksin memicu Indonesia memborong vaksin Covid-19 dari sejumlah negara.

Seperti diketahui, setelah kedatangan berjuta-juta dosis vaksin SinoVac, pemerintah belum lama ini juga kedatangan vaksin 1 juta dosis vaksin AstraZaneca dari Korea Selatan dan India 

Rencananya untuk vaksin jenis ini pemerintah akan mendatangkan 11 juta dosis vaksin. 

"Kita takut kalau ada apa-apa atau ada embargo dari suatu negara dan ini sudah kejadian. AstraZeneca itu punya Inggris dan sekarang mereka menahan. Kemarin mau kirim ke Australia tapi mereka tahan katanya untuk rakyatnya dulu," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilansir dari Antara, Kamis (11/3/2021). 

Pemerintah, kata dia menjalin kerjasama dengan lima negara penyedia vaksin COVID-19 yakni Tiongkok produsen vaksin SinoVac, Korea Selatan dan India vaksin AstraZeneca, Jerman vaksin Pfiser dan Amerika vaksin Novavax.

Khusus vaksin AstraZeneca buatan Korsel dan India saat ini sudah tiba di Tanah Air sebanyak 1 juta dari 11 juta dosis. Vaksin itu merupakan kerjasama multilateral dengan WHO untuk negara-negara berkembang.

"Amerika punya vaksin, namanya Johnson dan Johnson (J&J) yang cuma sekali suntik dan itu tidak boleh keluar dari negaranya. Vaksin ini rebutan sekali. Kenapa kita memilih empat karena kalau satu nyangkut kita ada di tempat lain," paparnya.

Menkes menyebut suplai vaksin di Indonesia hingga Juni mendatang diperkirakan baru mencapai 80 hingga 90 juta dosis atau sekitar 24 persen dari total kebutuhan yakni 363 juta vaksinasi yang menyasar 181,5 juta orang.

Sedangkan suplai terbesar yang diperkirakan mencapai 75 hingga 76 persen berlangsung pada Juli hingga Desember 2021 mendatang.

Menurutnya, keterbatasan ketersediaan vaksin ini membuat pemerintah harus berusaha keras mengatur jadwal pelaksanaan vaksinasi agar dilakukan secara bertahap supaya tidak ada kegiatan vaksinasi yang terhenti.

"Banyak yang bilang negara lain bisa suntik satu juta per hari. Saya bilang kalau kita juga satu juta per hari, selama tiga hari selesai terus satu bulan berikutnya ngapain," ucapnya.

Budi menjelaskan pemerintah menargetkan peningkatan jumlah vaksinasi harian dari Februari lalu hanya sekitar 100 ribu vaksinasi per hari dan pada Maret hingga April dinaikkan menjadi 500 ribu vaksinasi per hari.

Kemudian pada Mei dan Juni ditargetkan mencapai satu juta vaksinasi per hari, lalu setelahnya yakni Juli hingga Desember bisa mencapai lebih dari satu juta vaksinasi per hari.

Sumber : Antara