15 Anggota DK PBB Sepakat Kekuasaan di Myamar Kembali ke Pemerintahan Sipil

Harianjogja.com, JAKARTA - Dewan Keamanan (DK) PBB akhirnya mencapai suara bulat terkait kisruh di Negara Myanmar. DK PBB menyerukan pengembalian kekuasaan ke pemerintahan sipil yang dikudeta militer di Myanmar dan mengutuk keras kekerasan terhadap pengunjuk rasa selain menyerukan 'pengekangan aksi militer secara penuh'.

Pernyataan itu disetujui oleh seluruh atau 15 anggota DK PBB, termasuk negara tetangga Myanmar dan China. Melalui pertemuan virtual yang sangat singkat, Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield yang menjadi presiden DK PBB, mengumumkan bahwa pernyataan itu telah disepakati seperti dikutip ChannelNewsAsia.com, Kamis (11/3/2021).

Pernyataan itu merupakan satu langkah di bawah resolusi tetapi menjadi bagian dari catatan resmi badan paling kuat PBB. Kesepakatan yang dirancang Inggris itu menyerukan pembebasan segera para pemimpin pemerintah termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint yang telah ditahan sejak penggulingan mereka dalam kudeta militer 1 Februari.

Baca juga: Sejumlah Negara Tak Sepakat Soal Kudeta, DK PBB Hanya Bisa Kutuk Kekerasan di Myanmar

DK PBB mendukung transisi demokrasi negara. "Dan menekankan perlunya menegakkan lembaga dan proses demokrasi, menahan diri dari kekerasan dan sepenuhnya menghormati hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta menegakkan supremasi hukum", menurut bunyi pernyataan itu.

Duta Besar China untuk PBB, Zhang Jun mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa anggota dewan harus berbicara dalam satu suara. Dia juga menyatakan bahwa sekarang saatnya untuk de-eskalasi, diplomasi dan dialog.

Baca juga: AS Akan Mulai Vaksinasi Covid-19, Penduduk AS Diutamakan

Thomas-Greenfield juga menekankan bahwa semua anggota dewan berbicara dengan satu suara untuk mengutuk kekerasan yang sedang berlangsung terhadap pengunjuk rasa damai.

"Kami memuji keberanian dan tekad mereka dalam menghadapi serangan brutal yang terus-menerus oleh militer dan pasukan keamanan," katanya dalam sebuah pernyataan.

Menurutnya, Amerika Serikat akan terus bekerja dengan koalisi mitra internasional yang luas untuk mempromosikan pertanggungjawaban atas kudeta di Myanmar dan mereka yang bertanggung jawab atas kekerasan, dan akan bekerja untuk memulihkan pemerintah yang dipilih secara demokratis.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com