Advertisement
AS Akan Mulai Vaksinasi Covid-19, Penduduk AS Diutamakan

Advertisement
Harianjogja.com, WASHINGTON, D.C- Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengatakan Pemerintah Amerika Serikat akan pertama kali memberikan vaksin COVID-19 kepada penduduk AS, tapi kelebihannya akan dibagikan ke dunia. Sebelumnya, pada Rabu (10/3/2021), Biden mengumumkan rencana untuk mendapatkan tambahan 100 juta dosis.
"Kami akan memulai dan memastikan warga Amerika diurus terlebih dahulu, tapi kami kemudian akan mencoba membantu seluruh dunia," kata Biden kepada wartawan menyusul pengumuman sebelumnya untuk mengamankan lebih banyak vaksin dengan kepala eksekutif dari Johnson & Johnson dan Merck.
Advertisement
"Jika kami memiliki surplus, kami akan membagikan kelebihan itu ke seluruh dunia," kata Biden, seraya menambahkan bahwa Amerika Serikat telah berkomitmen untuk menyediakan empat miliar dolar (Rp57,3 triliun) kepada inisiatif global COVAX untuk mendistribusikan vaksin di negara-negara berkembang.
Presiden asal Partai Demokrat itu mengatakan bahwa jelaslah pandemi tidak akan berakhir sampai pandemi ini berakhir di mana-mana.
"Kita pada akhirnya tidak akan aman, sampai dunia aman," katanya.
Baca juga: Saat Luhut dan Anies Tertawa Bersama, Bahas Apa?
Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan bahwa Biden sangat fokus pada perluasan vaksinasi global, tapi pemerintah AS mendorong untuk terlebih dahulu memastikan dosis yang cukup bagi orang-orang di Amerika Serikat yang ingin mendapatkan vaksin.
Dia mengatakan Biden sedang mendiskusikan kebutuhan untuk memastikan vaksin sampai ke negara berkembang dengan mitra-mitranya, tetapi tidak memberikan keterangan rinci.
Baca juga: 3.000 ASN di Sleman Divaksin Dalam Tiga Hari
Amerika Serikat, Inggris, negara-negara Uni Eropa, dan anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang lebih kaya pada Rabu memblokir dorongan oleh lebih dari 80 negara berkembang untuk mencabut hak paten --agar produksi vaksin COVID-19 bisa ditingkatkan bagi negara-negara miskin.
Afrika Selatan dan India memimpin dorongan bahwa aturan perjanjian dagang WTO mengenai kekayaan intelektual diabaikan sementara, sebuah langkah yang dapat memungkinkan produsen generik atau lainnya untuk membuat lebih banyak vaksin.
Negara-negara Barat berpendapat bahwa melindungi hak kekayaan intelektual mendorong penelitian dan inovasi, dan menangguhkan hak tersebut tidak akan mengakibatkan lonjakan pasokan vaksin secara tiba-tiba.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement

Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement