Pembebasan Lahan Proyek Tol Semarang - Demak Bermasalah
Advertisement
Harianjogja.com, DEMAK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak kembali menerima audiensi ganti untung pembebasan lahan jalan tol Semarang - Demak, bertempat di Ruang Pimpinan DPRD, Senin (8/3/2021). Ganti untung pembebasan lahan jalan tol tersebut hingga kini masih menjadi polemik antara warga Desa Karangrejo, Wonosalam, dengan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Sih Wiryadi.
Ketua DPRD Kabupaten Demak Sri Fahruddin Bisri Slamet mengungkapkan segala pekerjaan yang telah dilakukan KJPP harus bisa dipertanggungjawabkan.
Advertisement
BACA JUGA : Rp2 Triliun Disiapkan untuk Pembebasan Lahan Tol Jogja
Terkait kerahasiaan data, seharusnya tidak ada dan data tersebut sudah menjadi milik publik yang dapat diakses secara umum karena hasilnya sudah keluar.
"Jika data dirahasiakan terus, gimana kita bisa menilai. Orang kerja sesuai aturan saja bisa tidak sempurna. Kok mereka merasa sempurna sekali. Padahal kerja mereka dibiayai uang negara. Saya melihat ada ketidakberesan terkait data tersebut," katanya melalui siaran pers yang diterima Bisnis, Selasa (9/3/2021)
Sementara perwakilan KJPP Sih Wiryadi, Adi mengatakan, dirinya tidak bisa menampilkan hasil penilaian tersebut karena data tersebut merupakan data rahasia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BACA JUGA : Rp1,1 Triliun Dana Ganti Rugi Jalan Tol Jogja-Solo Sudah
Dirinya juga mengakui bahwa penilaian atas harga ganti untung sudah sesuai.
"Tim Penilai terdiri atas 10 orang, 8 orang di lapangan dan 2 orang sebagai viewer sudah melakukan perbandingan dengan beberapa sample harga tanah. Baik sample yang ada di Kabupaten Demak dan daerah lain," jelasnya.
Di sisi lain, Kepala Kantor ATR/BPN Ahmad Mustafid mengaku siap melaksanakan apa yang direkomendasikan Ketua DPRD Kabupaten Demak.
Pihaknya akan mengumpulkan beberapa data dan berkoordinasi dengan warga Desa Karangrejo, Wonosalam, secara langsung.
Selain itu, pihaknya juga akan langsung terjun ke lapangan untuk menyesuaikan data yang ada.
BACA JUGA : Kapan Proses Pembangunan Tol Jogja-Solo di Purwomatani
"Kami siap menerima warga di kantor. Kami juga akan terjun ke lokasi langsung. Soal masalah dengan KJPP nanti kami koordinasikan dengan panitia pelaksana proyek tol ini, yang mana memang tanggungjawab meraka," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Masa Tenang Pilkada, Bawaslu Jogja Berpatroli Cegah Praktik Politik Uang
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Inggris Dukung Indonesia Tambah Kapal Tangkap Ikan
- Presiden Prabowo dan PM Inggris Sepakat Dukung Gencatan Senjata di Gaza
- RUU Tax Amnesty Tiba-tiba Masuk Prolegnas, Pengamat: Prioritas Saat Ini Justru RUU Perampasan Aset
- Bareskrim Polri Pulangkan DPO Judi Online Situs W88 dari Filipina
- KJRI Hamburg Jerman Resmi Melayani Permohonan Paspor Elektronik
- Koperasi Diminta Bergerak Ikut Bantu Pelaku UMKM dan Perangi Rentenir
- Pembangunan Kesehatan di Indonesia Berkembang, Hanya Saja Masih Menghadapi Kesenjangan dengan Negara Maju
Advertisement
Advertisement