Mendagri Tito Usul Kepala Daerah Dapat Insentif dari PAD
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Ilustrasi Partai Nasdem/JIBI
Harianjogja.com, JAKARTA--Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem terus mematangkan rencana Konvensi Calon Presiden (Capres) 2024, yang akan digelar pada Tahun 2022.
Konvensi Capres itu merupakan salah satu sikap politik yang tertuang dalam Rapat Koordinasi Nasional Khusus (Rakornassus) Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi yang digelar selama tiga hari secara daring, yakni Selasa (22/2/2021) hingga Rabu (24/2/2021).
"Partai NasDem akan secara serius menyelenggarakan Konvensi Calon Presiden pada 2022," kata Sekjen DPP Partai NasDem Johnny G Plate saat konferensi pers secara daring, di Jakarta, Kamis (25/2/2021).
Menurut dia, konvensi ini merupakan wujud keterbukaan Partai NasDem bagi anak-anak bangsa yang pantas dan berkualitas untuk memimpin bangsa dan negara sesuai amanat konstitusi.
BACA JUGA: Pemkab Bantul Sebut Penularan Covid-19 di BKAD Merupakan Klaster Besar
"Konvensi ini akan mengedepankan prinsip transparansi dan bottom-up, sehingga berefek positif pada penguatan kelembagaan partai sebagai ruang dan basis rekrutmen kepemimpinan nasional," kata Johnny.
Melalui konvensi, lanjut dia, Partai NasDem ingin menegaskan diri sebagai partai inklusif yang bisa menerima pemikiran dan pandangan politik dari berbagai kalangan masyarakat.
Konvensi Capres NasDem akan terbuka untuk semua pihak. Tidak hanya dari internal partai dan koalisi pendukung saja.
NasDem saat ini tengah membangun koalisi dan menyusun kriteria, tata cara, prosedur hingga jadwal konvensi.
"Mulai sekarang akan mulai terjadi maraton komunikasi politik. Agar jalannya konvensi mampu menjaga kualitas demokrasi. Kami juga menggunakan seluruh kemampuan untuk mengawal pemerintahan sampai dengan akhir masa jabatan," ujar Johnny.
Konvensi Capres ini tidak akan menghasilkan calon presiden, tetapi NasDem juga akan membentuk koalisi dengan partai yang memiliki kesamaan visi dan misi.
Koalisi lebih awal ini agar calon presiden yang dihasilkan dari konvensi telah memiliki tiket untuk maju di Pilpres 2024.
"Dengan tujuan agar konvensi capres menghasilkan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang memiliki atau mendapat tiket untuk ikut dalam pemilihan presiden 2024," paparnya.
Selain mengenai konvensi, dalam Rakornassus Partai NasDem juga melahirkan sejumlah sikap politik lainnya. Di antaranya berkomitmen mendampingi Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah Kepemimpinan Presiden Jokowi secara riil dan konkret.
Dalam Rakornassus juga memerintahkan kepada seluruh kader partai untuk mendukung Program Vaksinasi COVID-19 dan menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program-program pemulihan ekonomi nasional.
Selain itu, NasDem juga mendukung sikap Pemerintahan Joko Widodo dan Ma’aruf Amin untuk tidak merevisi UU Pemilu dan berkomitmen untuk menyukseskan Pilkada serentak pada 2024.
Sikap ini kembali ditegaskan untuk menunjukkan bahwa cita-cita dan tugas NasDem adalah sama dengan Presiden, yakni untuk kemajuan dan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.
"Sikap ini diambil dengan maksud untuk menjaga stabilitas politik di tengah pandemi COVID-19," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Mendagri Tito Karnavian mengusulkan kepala daerah mendapat insentif dari PAD jika berhasil meningkatkannya. Aturan masih perlu dikaji bersama.
Kebakaran lahan kembali melanda Wukirsari, Bantul. BPBD mencatat 62 kasus kebakaran hingga 22 Juli 2026, mayoritas dipicu aktivitas manusia.
Google dikabarkan menaikkan harga Pixel 11 yang meluncur 12 Agustus 2026 akibat lonjakan biaya memori dan produksi global.
Harga bawang putih di Pasar Manis Purwokerto kembali naik menjadi Rp50.000 per kilogram. DPKUKM Banyumas terus memantau harga untuk mengendalikan inflasi.
CORE Indonesia menyebut masih ada 1 juta ton molase yang berpotensi mendukung bioetanol. Pemerintah menargetkan penerapan E10 mulai 2027.
Pilur Gunungkidul 2026 dipastikan tanpa perpanjangan pendaftaran. Sebanyak 99 bakal calon lurah mendaftar di 31 kalurahan.