Advertisement
Pemerintah Kebut Proyek Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi & Bencana, Emil Salim: Masih Realistiskah?
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Guru Besar Emeritus Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Emil Salim mempertanyakan kewajaran keinginan pemerintah yang tetap kukuh mengembangkan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan Tengah.
Melalui akun Twitter resminya, @emilsalim2010, Senin (22/2/2021) pukul 21.08 WIB, Menteri Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara di era kepemimpinan Presiden Soeharto ini mempertanyakan keinginan tersebut lantaran pandemi virus Corona atau Covid-19 belum juga berakhir.
Advertisement
BACA JUGA : Ibu Kota Baru Akan Dibangun Berkonsep Futuristik
Pada saat yang sama, pembangunan ekonomi masih terhambat oleh apa yang disebutnya 'ambil jarak antarmanusia'. Selain itu, ebncana banjir disebutnya berdampak pada kehidupan masyarakat kecil.
"Jika Covid 19 belum tertundukkan, pembangunan ekonomi masih dihambat “ambil jarak antar manusia” dan banjir masih deras memukul kehidupan rakyat kecil, masih realistiskah keinginan PU-Bappenas untuk tetap kekeh bangun ibu-kota Negara baru di Kalteng?" demikian tulis Emil Salim melalui akun tersebut.
Jika Covid 19 belum tertundukkan, pembangunan ekonomi masih dihambat “ambil jarak antar manusia” dan banjir masih deras memukul kehidupan rakyat kecil, masih realistiskah keinginan PU-Bappenas untuk tetap kekeh bangun ibu-kota Negara baru di Kalteng?
— Emil Salim (@emilsalim2010) February 22, 2021
Sebelumnya, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) dapat dijadikan sebagai salah satu pilihan dalam mendorong investasi.
Namun, pembangunan IKN hanya dapat dilakukan dengan satu prasyarat, yaitu pandemi Covid-19 sudah bisa terkendali, disertai dengan disiplin protokol Covid-19 yang tinggi, dan vaksinasi telah berjalan.
“Kalau IKN bisa dijakdikan pilihan dalam rangka mendorong investasi, kenapa tidak? Tapi, dengan syarat, pertama, pandemi sudah bisa dikendalikan,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (9/2/2021).
Suharso mengatakan, jika hal ini berjalan, maka pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada swasta untutk terlibat dalam pembangunan IKN, khususnya untuk perumahan dan perkantoran.
BACA JUGA : Biaya Pemindahan PNS ke Ibu Kota Baru, Nilainya Fantastis
Dengan demikian, anggaran untuk pembangunan IKN tidak akan memberikan beban pada APBN. “Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran yang besar, langsung ratusan triliun, tapi pemerintah sewa saja untuk rumah dan kantor kepada investor swasta,” jelasnya.
Menurutnya, pembangunan IKN tersebut dapat menggerakkan industri bangunan, misalnya industri semen, paku, kayu, dan lainnya sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja
- Hakim MK Ragukan Keaslian Tanda Tangan Ketum PKN Anas Urbaningrum di Kasus Sengketa Pileg 2024
- Kasus Polisi Bunuh Diri di Jaksel, Kapolresta Manado Diperiksa Polda Sulawesi Utara
- Pengadilan Kriminal Internasional Dikabarkan Mengincar Netanyahu, Israel Panik
- Indonesia-Iran Jalin Kerja Sama Teknologi Pertanian
Advertisement
Advertisement
Jadwal Agenda Wisata Jogja Sepanjang Bulan Mei 2024, Ada Pameran Buku Hingga Event Lari
Advertisement
Berita Populer
- Mendagri Sebut Pilkada 2024 Telan Anggaran hingga Rp27 Triliun
- AS Mengaku Belum Mendapat Tanggapan Hamas Soal Usulan Gencatan Senjata di Gaza
- Gabung Afsel, Turki Ajukan Kejahatan Genosida Israel ke Mahkamah Internasional
- Turki Stop Perdagangan dengan Israel. Buntut Pengiriman Bantuan ke Gaza Terhambat
- Jokowi Apresiasi Perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U-23/2024
- Prancis Kecam Serangan Drone Israel k Konvois Bantuan Kemanusiaan Yordania di Gaza
- AHY Akan Deklarasikan Bali sebagai Pulau Lengkap
Advertisement
Advertisement