Advertisement
30 Perkara Sengketa Hasil Pilkada 2020 Ditolak MK
Gedung Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta. -Bisnis.com - Samdysara Saragih
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA - Sebanyak 30 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu diputuskan dalam sidang pengucapan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (16/2/2021).
Perkara-perkara tersebut tidak diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dengan tidak memenuhi ambang batas selisih perolehan suara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
Advertisement
MK berpendapat dalil dan alat bukti para pemohon tidak cukup memberikan keyakinan kepada majelis hakim untuk menyimpangi ketentuan soal ambang batas dan meneruskan ke pembuktian.
Baca juga: Sandiaga Uno dan Airlangga Bahas Pemulihan Pariwisata dan Ekraf, Ini Hasilnya
Perkara-perkara yang tidak diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah perkara sengketa hasil Pilkada Lampung Tengah, Karo (2 perkara), Sungai Penuh, Mandailing Natal, Pegunungan Bintang, dan Banjar (2 perkara).
Selanjutnya permohonan yang tidak diterima adalah perkara sengketa hasil Pilkada Banggai, Pulau Taliabu, Sorong Selatan (2 perkara), Ogan Komering Ulu Selatan, Tolitoli, Balikpapan, Surabaya, Kutai Timur, Teluk Bintuni, Poso, dan Kepulauan Riau.
Kemudian perkara sengketa hasil Pilkada Sumatera Barat (2 perkara), Lima Puluh Kota, Pesisir Selatan, Rembang, Kaur, Bengkulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dan Muna.
Baca juga: Setelah PTKM, Masyarakat Diharapkan Lebih Sadar Prokes
"Dengan demikian pengucapan putusan telah selesai dilakukan, selanjutnya Mahkamah Konstitusi akan segera menyampaikan salinan resmi putusan yang telah diucapkan tadi kepada para pihak setelah sidang ini ditutup," kata Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman.
Sebelumnya pada Senin (15/2/2021), Mahkamah Konstitusi memutus sebanyak 33 permohonan perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020 tidak lanjut ke tahap pembuktian.
Putusan sela diagendakan digelar pada tanggal 15-17 Februari 2021, sementara perkara yang lanjut ke sidang berikutnya akan diperiksa pada tanggal 19 Februari-18 Maret 2021 dan diputus pada tanggal 19-24 Maret 2021. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Artis Leonardo Onad Arya Ditangkap Polisi Gegara Ganja
Prabowo Bicara Soal Penguatan UMKM di KTT APEC 2025
Kasus Jual Beli Gas, KPK Sita Pabrik dan 13 Pipa di Cilegon
Pangeran Andrew Terancam Kehilangan Gelar dan Rumah di Royal Lodge
Advertisement
Ribuan Orang Tewas, DK PBB Didesak Selidiki Genosida di Darfur, Sudan
Alasan KPK Periksa Anggota DPR Rajiv di Cirebon
Presiden Prabowo Dijadwalkan Berpidato di KTT APEC 2025 di Korsel
Perang di Sudan Kembali Pecah, Sebanyak 2.227 Orang Tewas
Hujan Deras, Puluhan RT di Jakarta Terendam Banjir
Advertisement
Lewat Kelas Finansial, Jenius Ajak Bersiap Hadapi Dinamika Ekonomi
Tarif dan Jadwal DAMRI Semarang Jogja PP, Jumat 31 Okt 2025
Dirayakan Setiap Tanggal 31 Oktober, Ini Sejarah Halloween
Prakiraan Cuaca di Jogja, Hujan Ringan, Jumat 31 Okt 2025
Prabowo Perintahkan Para Menteri Cari Skema Selesaikan Utang Whoosh
Advertisement
Puncak Supermoon 5 November 2025, Waktu Terbaik dan Tips Menyaksikan
Berita Pilihan
Advertisement
Hujan Deras Disertai Angin Kencang Terjang Bantul, 10 Titik Terdampak
Advertisement
Besok, 2 Kereta Pusaka Keraton Jogja Berusia Ratusan Tahun Diarak
Advertisement
Berita Populer
- Kabar IKN Terkini, Dipastikan Capai Target Jadi Ibu Kota Politik 2028
- Super League 2025, PSIM Jogja Waspadai Persik yang Sulit Ditebak
- ASEAN Tegaskan Tak Akan Kirim Pengamat ke Pemilu Myanmar
- Bulan Bahasa, MAN 3 Bantul Luncurkan 23 Buku Karya Siswa
- HP Meledak Saat Dicas, Rumah Warga Gunungkidul Hangus Terbakar
- Gubernur Ahmad Luthfi Luncurkan Rumah Rakyat di 3 Daerah
- QRIS Jadi Penyelamat Ekonomi Digital Indonesia di Masa Covid-19
Advertisement
Advertisement
