Advertisement
Din Syamsuddin Dituduh Radikal, Ini Tanggapan Pemerintah
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah tidak pernah mengganggap mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsudin sebagai penganut radikalisme.
"Pemerintah tdk prnh menganggap Din Syamsuddin radikal atau penganut radikalisme. Pak Din itu pengusung moderasi beragama (Wasathiyyah Islam) yg jg diusung oleh Pemerintah. Dia jg penguat sikap Muhammadiyah bhw Indonesia adl "Darul Ahdi Wassyahadah". Beliau kritis, bkn radikalis," cuit Mahfud di akun Twitter.
Advertisement
Pernyataan Mahfud ini muncul setelah ramai pro kontra soal tudingan bahwa Din Syamsudin adalah seorang radikal.
Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja sama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menyesalkan tindakan kelompok mana pun yang mendiskreditkan dan menyudutkan Prof Din Syamsudin sebagai bagian dari kelompok radikal.
“Ini adalah tuduhan dan fitnah keji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada seorang tokoh dan pemimpin Muslim penting tingkat dunia yang sangat dihormati karena dalam waktu yang panjang telah mempromosikan Wasatiyatul Islam atau Islam Moderat di berbagai forum dunia,” ujar dia dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (12/2/2021).
Salah satu jasa dan peran penting Prof Din Syamsuddin secara nasional dan internasional ialah mengarusutamakan Wasatiyatul Islam.
Din, lanjut Sudarnoto, antiradikalisme atas nama dan untuk motif apapun serta siapa pun yang melakukannya.
“Terlalu banyak bukti dan rekam jejak Din Syamsuddin yang bisa dicermati untuk memahami pandangan dan sikapnya terhadap radikalisme dan bagaimana menangani radikalisme. Bahkan tak segan-segan beliau mengkritik siapa pun yang menangani radikalisme-ekstrimisme dengan cara-cara radikal dan ugal-ugalan. Jadi, laporan dan tuduhan radikalisme yang dialamatkan kepada Din Syamsuddin adalah fitnah keji dan merupakan sebuah kebodohan,” terang dia.
Sudarnoto meminta pihak dan kelompok mana pun untuk berpikir ulang dan mempertimbangkan masak-masak atas tuduhan tersebut. Tindakan itu tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa kepada siapa pun apalagi bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
“Bangsa Indonesia telah dipercaya oleh masyarakat Internasional melalui pertemuan ulama dunia di Bogor beberapa tahun yang lalu menjadi pusat Wasatiyatul Islam global, dan Din Syamsuddin adalah tokoh dan ulama penting yang terakui," katanya.
Oleh karena itu, menurut dia, tuduhan radikal kepada Din tersebut akan sangat menyinggung perasaan para ulama dunia dan tentu akan merugikan kepentingan bangsa.
Dia juga meminta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan pihak Kementerian Agama mengkaji secara saksama, kritis dan adil terhadap laporan dan tuduhan tersebut. Langkah profesional dalam menangani laporan sangat dibutuhkan.
“Jangan sampai salah mengambil langkah dan kesimpulan karena jelas akan merugikan dan membawa dampak negatif. Atas langkah positif ini, saya menyampaikan apresiasi,” imbuh dia.
Dia juga meminta kepada pihak mana pun untuk mewaspadai kemungkinan adanya gerakan sistematik dari manapun terkait dengan isu radikalisme yang tujuannya untuk mendiskreditkan tokoh, ulama, umat dan bahkan Islam. Ini merupakan bagian dari upaya memecah belah antar elemen bangsa.
“Tidak berlebihan untuk menyebut bahwa spirit Islamofobia sebetulnya sudah muncul di mana-mana dan berkembang antara lain di Indonesia. Dengan dalih radikalisme, ada kemungkinan spirit Islamofobia ini ditebar," katanya.
Tuduhan Mengada-ada
Mantan Rekor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra menilai tudingan terhadap Din Syamsuddin terlalu mengada-ada.
"Ini jelas mengada-ada. Absurd, tidak masuk akal," ujar Azra lewat keterangan tertulis yang dikutip, Sabtu (13/2/2021).
Sebelumnya, Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) melaporkan Din Syamsuddin kepada Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) dengan tuduhan radikal, anti-Pancasila dan anti-NKRI.
Din, kata Azra, merupakan salah satu guru besar terkemuka di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu juga pernah menjadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerja sama antar agama dan peradaban.
"Saya mengimbau agar GAR ITB menarik laporannya. Jika ada konflik kepentingan terkait dengan posisi Din sebagai anggota MWA ITB sebaiknya diselesaikan secara baik-baik di lingkungan almamater-sivitas akademika dengan semangat perguruan tinggi yang berdasarkan obyektivitas dan kolegialitas," tuturnya.
Kelompok yang mengatasnamakan alumni, ujar Azra, sepatutnya menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat.
"Pada saat yang sama, pimpinan KASN dan Kementerian Agama hendaknya dapat menilai masalah ini secara obyektif dan adil. Dengan begitu dapat diciptakan suasana kepegawaian yang lebih kondusif terkait isu sosial-politik," tuturnya.
Tuduhan GAR ITB
Dalam laporannya, GAR ITB menyertakan sejumlah pokok pelanggaran yang diduga dilakukan Din. Di antaranya, ia dinilai menjadi pimpinan dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), kelompok yang beroposisi terhadap pemerintah.
GAR ITB melihat, acara deklarasi kelompok di Jakarta pada 18 Agustus 2020 merupakan sebuah konfirmasi resmi atas posisi kepemimpinan Din di dalam kelompok tersebut.
Tempo masih mencoba menghubungi pihak KASN untuk mengetahui tindak lanjut dari laporan tersebut. Sementara Din Syamsuddin, memilih untuk tidak berkomentar dulu pada saat ini. "Nanti pada waktunya," ujar Din lewat pesan singkat, Jumat malam.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Merek-Merek Air Minum dalam Kemasan Ini Termahal di Dunia, Ada yang sampai Rp1 Miliar
- Dewan Pers Keluarkan Pedoman Penggunaan AI untuk Kerja Jurnalistik
- Kebakaran Resor di Turki, 78 Orang Tewas dan 11 Orang Ditangkap
- Temuan Flu Burung di AS, 100.000 Lebih Bebek Dimusnahkan
- Inpres Efisiensi Anggaran, Presiden Prabowo Perintahkan Pemda Potong Perdin 50 Persen dan Kurangi Seminar
Advertisement
Kapan Makan Bergizi Gratis di Bantul Dimulai, Begini Kata Sekda
Advertisement
Ini Rekomendasi Tempat Wisata untuk Solo Traveling di Luar Negeri
Advertisement
Berita Populer
- Libur Panjang Isra Mikraj dan Imlek, 178.000 Kendaraan Keluar dari Jabodetabek
- Program Makan Siang Gratis, Menteri UMKM Sebut Dana Berputar di Desa Mencapai Rp8 Miliar
- Program Makan Bergizi Gratis Dapat Tambahan Rp100 Triliun Agar Capai 82,9 Juta Penerima
- Ujian Nasional Model Baru Segera Diumumkan Setelah Ada Aturan PPDB
- Kurangi Penumpukan Pemudik, Tunjangan Hari Raya Diusulkan Dibayar Lebih Awal
- Serangga Bisa Dijadikan Menu Program Makan Bergizi Gratis, Kepala BGN: Disesuaikan dengan Potensi Masing-masing Daerah
- PBB Peringatkan Situasi Memburuk di Tepi Barat Akibat Serangan Israel
Advertisement
Advertisement