Advertisement
Jokowi Minta Kritik Warga, Refly Harun: Cabut Dulu UU ITE
Refly Harun. JIBI - Bisnis/Nancy Junita
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan seharusnya pemerintah mencabut Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jika memang Presiden Joko Widodo minta dikritik.
"Karena inilah yang menjadi pangkal persoalan," ungkap Refly melalui siaran YouTube miliknya dikutip Kamis (11/2/2021).
Advertisement
Dia berpendapat melalui siaran langsung YouTube Refly Harun berjudul "Istana Jawab Kwik Kian Gie" pada Rabu (10/2/2021), saat ini bayak orang menggunakan UU ITE untuk mengadukan orang lain dan bahkan sebagai alat politik.
Padahal UU ITE ini awalnya dibentuk untuk melindungi transaksi elektronik yang akan merugikan konsumen. Namun ternyata justru tidak digunakan sesuai dengan tujuan awalnya.
Refly pun mengungkapkan dia sampai heran mengapa ada orang yang melakukan langkah pelaporan kritik di media sosial kepada pihak berwajib dan bisa dipidanakan.
"[Itu] Justru merusak domokrasi menurut saya," ungkap Refly.
Ancaman bisa dipidakan yang merujuk kepada UU ITE inilah yang kemudian menurut Refly membuat masyarakat untuk tidak leluasa melempar kritik kepada pemerintah.
BACA JUGA: Bukan Pengajian, Pemdes Sebut Penularan Covid-19 hingga 35 Orang karena Salat Berjemaah
Ketakutan masyarakat atas UU ITE juga ternpantau pada sosial media Twitter. Salah satu yang pertama yang merespons pernyataan Jokowi yang meminta kritik dengan mengaitkan dengan UU ITE adalah Bintang Emon.
Komedian yang sering membahas isu politik ini memberikan reaksi dengan 'menyapa' Undang-undang Informasi dan Transaksi Eleektronik (UU ITE) yang hingga berita ini diturunkan, telah disukai lebih dari 37.400 warganet.
Penulis dan juga lulusan Ilmu Politik Northwestern University, Amerika Serikat Yoes C. Kenawas (@yoeskenawas) juga merespon hal serupa.
"Cabut dulu pasal karet di UU ITE, KUHP, dan UU lainnya Pak," ungkapnya.
Pada hari ini, tagar #MauKritikTapiTakutUUITE sempat menjadi satu trending topic di Twitter Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
- Nathan Tjoe Aon Gabung Lagi, STY Yakin Kejutkan Korsel Jumat Dini Hari
- Lobi Erick Thohir Jempol, SC Heerenveen Lepas Nathan Tjoe hingga Akhir Turnamen
- Kecelakaan di Jalan Solo-Jogja Delanggu Klaten, Pemotor asal Magetan Meninggal
- Prediksi Susunan Pemain Persik Kediri Vs PSS, Misi Sleman Hindari Degradasi
Advertisement
Yusril Serahkan Berkas Putusan Asli MK ke Prabowo Subianto
KPK Periksa Empat Saksi Biaya Angkut APD Kemenkes pada 2020
Program Desa Bersih Narkoba Bisa Menggunakan Dana Desa
Advertisement
Kemendagri Sebut Dana Desa Bisa Digunakan untuk Pemberantasan Narkoba
Meski Disita Kejagung, Kelima Smelter Masih Bisa Dikelola Masyarakat
Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
Menguat Sinyal Megawati Mau Bertemu Prabowo Setelah Rakernas PDIP
Advertisement
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
Advertisement
Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
Berita Pilihan
- Penetapan Pilpres oleh KPU, Gibran: Nanti Ada Beberapa Pertemuan
- Tiga Hakim MK Ajukan Pendapat Berbeda dan Minta Pemungutan Ulang di Empat Daerah
- PBNU: Kami Ucapkan Selamat Kepada Pasangan Prabowo-Gibran Atas Kemenangannya
- Tudingan Jokowi Cawe-cawe Pilpres Lewat Penjabat Daerah Tak Terbukti, Berikut Dalil Putusan MK
- Lima Polisi di Cimanggis Ditangkap karena Penyalahgunaan Narkoba
Advertisement
Jadwal KRL Solo-Jogja, Berangkat dari Palur Rabu 24 April 2024
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Mensos Risma Janjikan Pemasangan Alarm Bahaya Bencana di Kawasan Semeru
- Kemenlu RI Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Gempa Magnitudo 5,5 Taiwan
- PDIP Gabung Pemerintah atau Oposisi Akan Ditentukan di Rakernas
- Dataran Tinggi Dieng Diajukan sebagai Geopark Nasional
- Jokowi dan Gibran Bukan Bagian dari PDIP, Komarudin Watubun: Orang Sudah di Sebelah Sana
- Putusan MK Soal Sengketa Pilpres, Presiden: Ini Penting bagi Pemerintah
- Lima Polisi Terlibat Kasus Narkoba, Kompolnas: Atasan Langsung Juga Harus Diperiksa
Advertisement
Advertisement
