Advertisement
DPR: Tak Mungkin Vaksinasi Covid-19 Tanpa Izin BPOM dan Sertifikasi MUI
Ilustrasi - Petugas Brimob Polda Sumsel menjaga vaksin Covid-19 Sinovac yang baru tiba di Palembang. - Bisnis/Dinda Wulandari
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengeluarkan izin edar dan sertifikasi halal, proses vaksinasi tidak akan dimulai oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menanggapi polemik terkait vaksin Covid-19 yang telah didistribusikan pemerintah ke 34 provinsi.
Advertisement
"Mari kita berpikir positif, berpikir bijak kalau toh didistribusikan ke berbagai daerah. Selama BPOM dan MUI tidak mengeluarkan satu izin untuk adanya halal kemudian adanya izin edar dari efektifitas keamanan, negara tidak akan melakukan tindakan untuk melakukan vaksinasi," ujar Rahmad kepada wartawan, Selasa (5/1/2021).
Rahmad mengatakan negara pasti mengambil langkah terbaik buat masyarakat terkait vaksinasi. Oleh sebab itu, dia mengajak semua pemangku kepentingan, baik itu politisi maupun para akademisi dan tokoh masyarakat, untuk membuat situasi teduh.
"Saya mohon perkenan semua pihak untuk tidak memperkeruh suasana, tidak menakuti kemudian seolah-olah ini belum belum bisa jalan. Kita bikin teduh, kita bikin masyarakat yang sejuk," kata Rahmad.
Tidak hanya itu, Rahmad mendorong agar masyarakat berpikir positif tentang langkah dan tindakan pemerintah untuk mendistribusikan ke berbagai daerah.
"Pendistribusian itu justru mempercepat tatkala nanti izin edarnya diberikan. Didaerah kan hanya disimpan, tidak untuk divaksinasi," kata Rahmad.
Dengan demikian, ketika BPOM memberikan izin edar maka vaksin yang didistribusikan di daerah akan langsung disuntikkan.
Sebelumnya, sejumlah kalangan mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam melakukan vaksinasi karena belum mendapatkan gambaran yang jelas soal keamanan vaksin tersebut.
Sebagian lainnya mempertanyakan soal sertifikasi halal atas vaksin Sinovac.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Pacitan M 6,2 Berdampak di Tiga Provinsi, BNPB Siaga Penuh
Koperasi LPER Dukung Program Prabowo MBG dan Perkuat Ketahanan Pangan
Gibran Tegaskan Fokus Kawal Program Prabowo Meski Isu 2029 Muncul
OTT KPK di Depok Seret Ketua dan Wakil Ketua PN Terkait Sengketa Lahan
Advertisement
Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Diperiksa KPK dalam Kasus PGN
OTT KPK Seret Ketua dan Waka Pengadilan Negeri Depok
Pemerintah Melarang Atraksi Naik Gajah di Seluruh Indonesia
21 Guru Besar Laporkan Adies ke Majelis Kehormatan MK
OTT Pimpinan PN Depok, Ketua KPK: Proses Masih Berjalan
Advertisement
Puluhan Merek Permen Tercemar Arsenik di Florida AS, Ini Daftarnya
Dua Warga Bandung Tewas Tertimbun Saat Gali Peti Harta Karun
China Wajibkan Pemuka Katolik Serahkan Paspor
Landasan Bandara Berlin Tertutup Es, 100 Penerbangan Dibatalkan
Arab Saudi Bakal Bangun Rise Tower 2 KM, Siap Geser Burj Khalifa
Advertisement
Trump Luncurkan TrumpRx.gov, Obat Diskon untuk Warga AS
Berita Pilihan
Advertisement
Enam Saluran Afvour di Bantul Direhab Tahun Ini, Anggaran Rp2,2 Miliar
Advertisement
India Deportasi 2 Turis Inggris yang Tempel Stiker Free Palestine
Advertisement
Berita Populer
- Gerindra DIY Peringati HUT ke-18 dengan Doa dan Bakti Sosial
- Resep Nasi Goreng Udang Praktis dan Cepat
- Ekonomi DIY 2025 Tumbuh Tertinggi di Jawa, Capai 5,94 Persen
- Hotel di Malioboro Minta Solusi Jelang Full Pedestrian, Ini Masalahnya
- Tokoh Masyarakat: Keamanan Jadi Kunci Pembangunan di Papua
- KPK Sita Ratusan Juta Rupiah dalam OTT Hakim di Depok
- Purbaya Ungkap PR Utama Juda Agung sebagai Wamenkeu
Advertisement
Advertisement
